GUBERNUR SETUJU PLTA SINGKARAK DIAUDIT

TANGGAPI TUNTUTAN MASYARAKAT

PADANG, To­koh masyarakat yang terga­bung dalam Tim Sebelas Nagari Guguak Malalo Ka­bupaten Tanah Datar menun­tut aktivitas PLTA Singkarak dihentikan, karena dinilai telah merugikan warga sekitar. Tim ini mengungkapkan, dampak aktivitas PLTA Singkarak membuat debit air di kawa­san persawahan mereka jadi tak teratur.

Saat ini, debit air di lahan masyarakat itu tidak menen­tu. Di saat kering, warga setempat mengeluhkan lahan persa­wahan mereka yang tidak mendapatkan air, na­mun di saat air naik, warga setempat malah kebanjiran. Masyarakat telah jemu dengan kondisi seperti ini, dan berha­rap PLTA menghentikan ak­tivitasnya sebelum ada kese­pakatan dengan warga Gu­guak Malalo.

“Kami menuntut Pemprov Sumbar untuk mengaudit lingkungan PLTA Singkarak, terkait dampak negatif akti­vitas PLTA Singkarak yang dirasakan masyarakat.

Selain itu, kami juga meminta Pem­prov Sumbar dan Pemkab Tanah Datar untuk berlaku netral dalam menyikapi permasalahan ini,” ujar Datuak Rangkayo Endah sebagai salah seorang anggota Tim Sebelas, saat berkunjung dan berdialog dengan Gubernur Sumbar di Gubernuran, Selasa (31/1).

Datuak Rangkayo menegaskan, gubernur selaku pemimpin Sumbar juga harus bertindak tegas dan mengkaji ulang Surat keputusan Gubernur tentang pembagian kontri­busi dana Pajak Air Permukaan (PAP) dan Perda Provinsi Sumbar tentang pajak air bawah tanah.

Selama ini, PLTA Singkarak belum memberikan kontribusi besar bagi masyarakat sekitarnya. Bah­kan alokasi dana PAP juga terkesan tidak transparan, sehingga ma­syarakat dibingungkan dengan peran PLTA Singkarak bagi masya­rakat sekitar.

Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadique yang memfasilitasi Tim Sebelas itu mengaku memiliki suatu kewajiban untuk memperte­mukan warga Guguak Malalo dengan guber­nur, dengan harapan permasalahan tersebut cepat disele­saikan.

Menurut Shadiq, setiap kebi­jakan akan berdampak pada sisi negatif dan positif. Namun dampak negatif menurutnya perlu disele­saikan dengan cepat, agar perma­salahan itu tidak terjadi secara berkesinambungan.

“Masyarakat merasa dirugikan, karena tidak bisa lagi mencari nafkah. Harapan saya, pertemuan dengan gubernur ini bisa mendapat sebuah solusi. Saya juga mengim­bau kepada masyarakat tidak bersifat anarkis dalam menyam­paikan aspirasi,” ujar Shadiq.

Sementara itu, tuntutan meng­hentikan pengoperasian PLTA Singkarak itu dipandang mustahil bagi PLN, karena PLTA Singkarak merupakan pembangkit terbesar andalan yang ‘menerangi’ Su­matera Barat.

“PLTA Singkarak ini di bawah koordinasi PLN Sektor Bukittinggi bersama dengan PLTA Maninjau dan Batang Agam. Namun demi­kian, kami dari wilayah bersama jajaran Sektor Bukittinggi menam­p­ung aspirasi masyarakat dan beberapa poin solusi hasil pertemuan itu kami sampaikan ke pusat,” kata Deputy Manager Komhad PLN Wilayah Sumbar, Ridwan kepada Haluan.

Menurutnya, saat ini jajaran pembangkit memang sedang mela­ku­kan pemeliharaan in take (caku­pan sumber bahan baku) di ‘mulut’ terowongan PLTA Singkarak. Peme­liharaan dilakukan untuk mem­perbaiki struktur bangunan in take tersebut, karena juga menga­lami kerusakan pascagempa 2009 lalu.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang mefasilitasi pertemuan antara warga Tanah Datar dengan jajaran PLN Sektor Bukittinggi dan PLN Wilayah Sumbar juga mengatakan kemustahilan untuk menghentikan aktivitas PLTA Singkarak. Namun terkait  dampak lingkungan yang disebabkan PLTA tersebut, Guber­nur minta PLN meningkatkan program CSR-nya kepada masya­rakat dan lingkungan setempat.

“Sudah sebaiknya kesejahteraan masyarakat Danau Singkarak diting­katkan oleh PLN. Saat ini, baru Rp150 juta pertahun bantuan dari PLN yang disalurkan ke beberapa nagari di kawasan Danau Singkarak. Dalam hal kerugian masyarakat terkait dampak PLTA Singkarak, PLN harus bertang­gungjawab memberikan kompensasi atau menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara lain yang disepakati kedua belah pihak,” ujar Irwan.

Irwan juga sangat setuju atas keinginan masyarakat yang meng­hendaki pengauditan lingkungan terkait dampak yang ditimbulkan PLTA Singkarak kepada masyarakat sekitar. Dalam waktu dekat, Ia berjanji akan turun ke lapangan, untuk mengetahui sebe­rapa besar dampak yang ditim­bulkan PLTA Singkarak kepada masyarakat sekitar.

“Selain turun ke lapangan, saya bersama DPRD Sumbar juga akan mengkaji dan mendalami per­masalahan ini, sehingga menim­bulkan solusi yang tidak merugikan keduabelah pihak,” tambah Irwan. (h/wan/vid)

http://www.harianhaluan.com