Ari Saputra - detikNews
Jakarta - Jejaring mafia pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) non-formal ke luar negeri sudah amat sistematis. Mulai perekrut calon TKI di lapangan, pengadaan dokumen perjalanan yang melibatkan oknum imigrasi hingga penampungan dan penempatannya di negara tujuan.
Migrant Care mencontohkan, desa Tegallega, Kecamatan Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat. Setiap bulan terbit 15 ribu paspor dengan alamat pemegangnya di desa yang jumlah penduduknya tercatat hanya 8 ribu jiwa itu.
“Kalau serius, harusnya Dirjen Imigrasi mencurigai fakta ganjil ini. Mana mungkin satu desa yang bikin paspor sebanyak itu tiap bulan? Tentu ada permainan dari pembuatan KK atau KTP itu untuk mengurus paspor,“ ungkaap aktivis Migrant Care, Wahyu Susilo, saat dihubungi detikcom, Senin (27/6/2011).
Hasil penelusuran Migrant Care menunjukan, nama desa tersebut dipergunakan untuk memberangkatkan TKI-TKI yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat, Banten dan Lampung. Hampir seluruh data diri calon TKI dikaburkan untuk kepentingan perusahaan pengerah tenaga kerja.
“Biar mudah, biar cepat dibuat satu paket. Seperti itulah. Banyak data disamarkan seperti usia yang dibuat lebih tua dari aslinya supaya bisa bekerja,“ tandas Wahyu.
Berawal dari satu kasus itu, mafia penyalur TKI yang menurutnya sudah mirip dengan perdagangan manusia. Wahyu tidak yakin niat pemerintah memberantas
“Ini memang praktik yang mengenakan dan menguntungkan. Semua terlibat, mulai dari kelurahan, catatan sipil, Kemenkumham, Dirjen Imigrasi, Kemenakertrans dan tentu saja kepolisian. Akibatnya, dari proses rekruitmen saja, secara kelembagaan, SBY gagal melakukan perlindungan dan penempatan tenaga kerja," tegas Wahyu Susilo.
(Ari/lh)
Migrant Care mencontohkan, desa Tegallega, Kecamatan Lengkong, Sukabumi, Jawa Barat. Setiap bulan terbit 15 ribu paspor dengan alamat pemegangnya di desa yang jumlah penduduknya tercatat hanya 8 ribu jiwa itu.
“Kalau serius, harusnya Dirjen Imigrasi mencurigai fakta ganjil ini. Mana mungkin satu desa yang bikin paspor sebanyak itu tiap bulan? Tentu ada permainan dari pembuatan KK atau KTP itu untuk mengurus paspor,“ ungkaap aktivis Migrant Care, Wahyu Susilo, saat dihubungi detikcom, Senin (27/6/2011).
Hasil penelusuran Migrant Care menunjukan, nama desa tersebut dipergunakan untuk memberangkatkan TKI-TKI yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat, Banten dan Lampung. Hampir seluruh data diri calon TKI dikaburkan untuk kepentingan perusahaan pengerah tenaga kerja.
“Biar mudah, biar cepat dibuat satu paket. Seperti itulah. Banyak data disamarkan seperti usia yang dibuat lebih tua dari aslinya supaya bisa bekerja,“ tandas Wahyu.
Berawal dari satu kasus itu, mafia penyalur TKI yang menurutnya sudah mirip dengan perdagangan manusia. Wahyu tidak yakin niat pemerintah memberantas
“Ini memang praktik yang mengenakan dan menguntungkan. Semua terlibat, mulai dari kelurahan, catatan sipil, Kemenkumham, Dirjen Imigrasi, Kemenakertrans dan tentu saja kepolisian. Akibatnya, dari proses rekruitmen saja, secara kelembagaan, SBY gagal melakukan perlindungan dan penempatan tenaga kerja," tegas Wahyu Susilo.
(Ari/lh)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar