Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato di depan Anggota DPR dan DPD pada sidang paripurna bersama untuk menyambut HUT RI yang ke 66, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2011). Turut hadir pula dalam acara itu Wakil Presiden Boediono, menteri kabinet Indonesia bersatu II serta mantan presiden dan mantan wakil presiden, serta tokoh nasional.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengambil alih penyelesaian kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri) yang berkembang belakangan ini. Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden akan memberikan pernyataan kepada rakyat terkait hal ini pada Senin (8/10/2012) atau Selasa (9/10/2012).
"Berhubung perkembangan situasi semakin tidak baik, Presiden akan segera mengambil alih untuk menyampaikan kepada rakyat besok Senin atau paling lambat Selasa," kata Sudi, dalam jumpa pers di Istana Negara, Minggu (7/10/2013).
Dalam jumpa pers tersebut, hadir pula Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.
Menurut Sudi, selama ini, Presiden mendengar komentar masyarakat yang memintanya agar mengambil alih polemik kedua institusi. Namun, sebelum mengambil alih, Presiden terlebih dahulu menekankan agar KPK dengan kepolisian berkoordinasi sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang terbentuk di antara mereka.
Berhubung perkembangan situasi semakin tidak baik, lanjutnya, Presiden merasa perlu mengambil alih. Sudi mengatakan kalau permasalahan KPK-Polri ini sudah dimanipulasi. Media-media tertentu, katanya, membesar-besarkan masalah tersebut.
"Di sosial media, tudingan-tudingan tidak pantas, seolah-olah Presiden tidak peduli," tambahnya.
Sudi menjelaskan, sebenarnya Presiden sudah mengambil langkah-langkah sejak masalah ini pertama kali meruncing. Pada 5 Oktober lalu, atau saat ada penangkapan penyidik KPK oleh petugas kepolisian, katanya, Presiden sudah memanggil Kapolri dan menyampaikan sejumlah instruksi. Keesokan harinya, tambah Sudi, Presiden memimpin rapat dan melalui Menkopolhukam memerintahkan Kapolri agar melakukan pertemuan dengan KPK pada hari ini.
"Hari ini Presiden dilapori ternyata memang pertemuan dengan Kapolri dan pimpinan KPK belum bisa dilakukan. Mereka sudah berjanji pertemuan KPK dengan Polri besok. Setelah itu, baru Presiden menympaikan solusi apa yang perlu ditempuh," ujar Sudi.
"Berhubung perkembangan situasi semakin tidak baik, Presiden akan segera mengambil alih untuk menyampaikan kepada rakyat besok Senin atau paling lambat Selasa," kata Sudi, dalam jumpa pers di Istana Negara, Minggu (7/10/2013).
Dalam jumpa pers tersebut, hadir pula Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.
Menurut Sudi, selama ini, Presiden mendengar komentar masyarakat yang memintanya agar mengambil alih polemik kedua institusi. Namun, sebelum mengambil alih, Presiden terlebih dahulu menekankan agar KPK dengan kepolisian berkoordinasi sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang terbentuk di antara mereka.
Berhubung perkembangan situasi semakin tidak baik, lanjutnya, Presiden merasa perlu mengambil alih. Sudi mengatakan kalau permasalahan KPK-Polri ini sudah dimanipulasi. Media-media tertentu, katanya, membesar-besarkan masalah tersebut.
"Di sosial media, tudingan-tudingan tidak pantas, seolah-olah Presiden tidak peduli," tambahnya.
Sudi menjelaskan, sebenarnya Presiden sudah mengambil langkah-langkah sejak masalah ini pertama kali meruncing. Pada 5 Oktober lalu, atau saat ada penangkapan penyidik KPK oleh petugas kepolisian, katanya, Presiden sudah memanggil Kapolri dan menyampaikan sejumlah instruksi. Keesokan harinya, tambah Sudi, Presiden memimpin rapat dan melalui Menkopolhukam memerintahkan Kapolri agar melakukan pertemuan dengan KPK pada hari ini.
"Hari ini Presiden dilapori ternyata memang pertemuan dengan Kapolri dan pimpinan KPK belum bisa dilakukan. Mereka sudah berjanji pertemuan KPK dengan Polri besok. Setelah itu, baru Presiden menympaikan solusi apa yang perlu ditempuh," ujar Sudi.
sumber
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar