TOKO TAK MUNGKIN GRATIS-Padang

PENJELASAN PEMKO PADANG

PADANG, HALUAN — Petak toko yang akan dibangun di Pasar Raya Inpres II, III dan IV di Kota Padang tak mung­kin digratiskan, karena hal itu tak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Yang bisa dilakukan yaitu penekanan harga dengan mengimbangi dana yang dikucurkan pusat, sehingga nantinya bisa terjang­kau oleh pedagang.

“Tak mungkin petak toko di pasar Inpres yang akan dibangun ini digratiskan. Dan menurut saya, tak ada Bapak Walikota mengatakan hal itu, seperti yang disampaikan Ke­tua DPD Golkar Kota Padang,

Wahyu Iramana Putra di surat kabar,” kata Yogan Askan, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pasar Inpres kepada Haluan, Selasa (25/10) menyikapi pernyataan Wahyu Iramana di surat kabar lokal yang mengatakan Walikota Padang setuju kios digratiskan.

Menurutnya, apa yang disam­paikan ketua DPD Golkar Padang itu ‘berbau’ kepentingan lain. Apala­gi, munculnya Wahyu baru beberapa waktu belakangan. Semen­tara peren­canaan pembangunan pasar Inpres yang runtuh akibat gempa 2009 lalu itu sudah berlangsung dua tahun.

“Kalau memang Wahyu peduli, mestinya dia muncul dan berbicara hal ini sejak dua tahun lalu. Kenapa harus sekarang. Kalau tak paham betul tentang pasar, jangan berbicara lah,” katanya.

Dia meminta pedagang mendu­kung pembangunan pasar Inpres, sehingga lebih cepat dibangun, cepat pula selesainya. Apalagi, pemerintah pusat sudah menyediakan anggaran tahap pertama Rp64 miliar.

“Pasar Inpres ini sudah berusia 30 tahun lebih. Kondisinya saja sebelum gempa sudah mem­priha­tinkan. Sudah saatnya dibangun kembali. Nah, jika dibangun kembali, pedagang minta digratiskan, itu kan tidak pas. Sesuai peraturan, jika bangu­nan sudah berusia diatas 25 tahun la­yak untuk dibangun kembali. Begitu ju­ga dengan Hak Guna yang di­miliki pe­dagang. Sementara pasar In­pres ini bu­kan saja usianya yang su­dah tua, ge­dungnya juga sudah mem­pri­ha­tinkan, karena rusak berat oleh gempa. Pe­merintah pusat sudah mau mem­ban­tu, apalagi yang kurang,” katanya lagi.

Menurut Yogan, pemerintah pusat dan Kota Padang sudah bijak dalam membangun kembali pasar raya tersebut. “Kenapa saya menga­takan pemerintah bijak, dengan percepatan pembangunan kembali pasar ini merupakan kepedulian kepada pedagang dan masyarakat yang mengunjungi pasar ini. Kemu­dian masalah harga, pemerintah tidak memaksakan. Bahkan, sekarang tim berusaha menekan harga, sehing­ga bisa terjangkau oleh pedagang. Namun sekarang harga belum bisa diputuskan, karena menunggu hasil pemenang tender nantinya. Jika pemenang di bawah anggaran yang disediakan pemerrintah Rp64 miliar itu, maka untuk fasilitas pendukung seperti parker, shelter serta fasilitas lainnya bisa didanai kelebihan itu, dan tidak dimasukan keharga kese­luruhan. Tapi pastinya perhitungan harga ini, kita tunggu hasil tender,” tambahnya.

Senada dengan Yogan, Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansyarul­lah dalam jumpa pers di Balaikota Padang kemarin mengatakan bahwa harga kios tetap tidak bisa gratis. “Pasar Inpres II, III dan IV tidak gratis, tapi menggunakan sistem sewa. Bahkan, rencananya Pemko Padang akan melakukan pertemuan kembali dengan pedagang tentang penetapan harga,” ujarnya.

Menanggapi hal itu Wakil Ketua DPRD Kota Padang Budiman mengatakan, untuk penempatan pasar Inpres II, III dan IV tidak apa-apa gratis, tapi untuk selanjutnya tetap harus membayar. (h/vid/adk/ade)