REFORMASI MEMBUAT NEGARA DIPENUHI KORUPTOR

Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, reformasi telah membuat Negara ini dipenuhi oleh koruptor, baik di pemerintahan maupun di lembaga legislatif.

Namun koruptor itu me­nurut Marzuki menjawab pertanyaan wartawan usai pidato HUT DPR ke-67, Rabu (29/8), lebih banyak di peme­rintahan, mulai dari peme­rintahan kabupaten atau kota, bahkan separuh lebih kepala daerah terkait kasus korupsi.

Sedangkan kasus korupsi di DPR dinilai Marzuki masih kecil, dari 560 anggota DPR   yang menjadi tersangka kasus korupsi masih dibawah 10 orang. “Di pemerintah saat ini banyak juga yang terlibat kasus korupsi, artinya jangan melihat semuanya DPR yang terlibat,” kata Marzuki.

Apalagi kata Marzuki, anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi itu tidak lepas dari peran oknum peme­rintah yang memberi kesem­patan untuk melakukan ko­rupsi. “Kalau tidak dikasih kesempatan dan peluang oleh oknum pemerintah tentunya juga tidak akan ada yang korupsi. Saya minta peme­rintah jangan memberikan sesuatu, anggota DPR jangan dikasih mau menekan bagai­mana­pun silahkan saja,” tegasnya.

Marzuki menginginkan tidak ada lagi anggota DPR yang terlibat dalam kasus korupsi. Karena itu menu­rutnya, perlu dilakukan refor­masi keanggotaan Dewan dengan memperbaiki rekruit­men politik yang dilakukan oleh partai politik. “Artinya, Partai Politik harus mela­kukan rekruitmen calon-calon anggota legislasi melalui proses kaderisasi yang ter­struk­tur sistematik sehingga mereka yang dikirim ke DPR betul-betul adalah orang-orang amanah dan aspiratif mem­per­juangkan aspirasi masya­rakat yang berlaku sebagai negarawan,” katanya.

Ribuan Pengaduan

Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato Rapat Paripurna Peringatan HUT Ke-67 MPR/DPR–RI dan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2011-2012 menyatakan, selama setahun terakhir, DPR mene­rilam puluhan pengaduan dari masyarakat. Pengaduan itu dikirimkan dalam bentuk 4.465 surat, sekitar 706 email, dan lebih dari 42.000 pesan singkat.

Pengaduan atau aspirasi masyarakat yang menonjol yang disampaikan oleh masya­rakat itu adalah masaah politik dan hukum, per­tana­han/rumah/bangunan, apa­ratur negara/kepegawaian, pendidikan dan perburuhan/tenaga kerja. “Semua penga­duan diproses dengan meng­gunakan skala prioritas, di­tindak­lanjuti dengan Rapat Kerja, dijawab kepada yang bersangkutan dan bahkan sebagai bahan masukan ke­pada komisi-komisi pada saat melakukan kunjungan kerja atau kunjungan spesifik,” ujar Marzuki

Selain itu, dalam satu tahun terakhir, DPR juga banyak menerima kunjungan dari masyarakat terkait ma­salah kedewanan. Tercatat sepanjang tahun 2011-2012, sejumlah 21.737 orang mela­kukan kunjungan ke Gedung DPR RI untuk mendapatkan informasi yang terkait ke­dewanan. Juga tercatat 720 delegasi masyarakat datang ke DPR memabwa aspirasi mereka masing-masing.

Lanjur Marzuki, dalam rangka memasyarakatkan sistem kerja DPR sebagai lembaga negara dan mem­berikan pemahaman tentang bagaimana proses demokrasi dan proses politik bekerja di Indonesia, DPR menye­leng­garakan kegiatan Parlemen Remaja bagi para pelajar SMA/SMK se-Indoensia dan bagi para mahasiswa di ber­bagai Perguruan Tingga di Indonesia baik di kampus maupun di Gedung DPR.

sumber