Dahlan Bongkar Rahasia Kerugian PLN

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/9). Rapat antara lain membahas BUMN yang menerima dana penyertaan modal negara.

Menteri BUMN Dahlan Iskan akhirnya angkat suara terkait dugaan merugikan keuangan negara Rp 37,6 triliun saat dirinya menjabat sebagai Dirut PLN. Dahlan membeberkan apa yang sebenarnya terjadi di PLN.

"Temuan (dugaan) merugikan negara Rp 37,6 triliun itu betul. Tapi, menurut saya, itu masih kurang besar. Bahkan bisa sampai Rp 100 triliun," kata Dahlan saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Menurut Dahlan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak menyalahkan PLN. Begitu juga tidak merugikan negara. Dahlan menyebut bahwa PLN tidak berhasil menghemat pengeluaran karena PLN tidak berhasil menggunakan gas sehingga harus menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk menghidupkan pembangkit listriknya.

"Di dalam temuan BPK itu tidak ada kalimat yang menyalahkan PLN," tambahnya.

Menurut Dahlan, saat itu PLN memang tidak mendapat jatah gas seperti yang dijanjikan BPH Migas. Bahkan, Dahlan juga mengaku bahwa jatah gas PLN dikurangi dan diberikan untuk industri. Dengan kondisi seperti itu, Dahlan dihadapkan pada dua pilihan, yaitu memadamkan listrik Jakarta atau lebih memilih menggunakan BBM untuk bahan bakar pembangkitnya.

Saat itu, pembangkit listrik hanya bisa menggunakan BBM dan gas. Jadi, saat tidak ada gas, PLN terpaksa menggunakan BBM.

"Sebagai Dirut PLN, saya tidak mungkin mematikan listrik Jakarta. Soalnya listrik padam saat itu tidak hanya sehari dua hari, tapi bisa setahun. Anda mau mati lampu setahun?" katanya.

Konsekuensinya, PLN harus membayar harga BBM lebih mahal dibanding harga gas. Hal ini menyebabkan PLN menderita inefisiensi senilai triliunan rupiah.

"Kalau itu salah (tindakannya dalam mengambil keputusan), saya harus berani menanggung risikonya. Masuk penjara pun saya akan jalani dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena jadi pemimpin itu tidak boleh hanya mau jabatannya, tapi harus mau dengan risikonya. Risiko itu akan saya tanggung," jawabnya.

sumber