Joko Widodo.
JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mendukung program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dicanangkan oleh Gubernur DKI, Joko Widodo. Sebanyak 12.226 siswa kurang mampu akan menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada 17 November mendatang.
"Dinas Pendidikan DKI semula memang mengusulkan sebanyak 50 ribu penerima KJP. Tapi mengingat anggaran 2012 sudah mepet, Dewan hanya menyetujui 12.226 penerima," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Sariaman Tarigan, seperti dikutip Antara.
Sahrianta mengatakan pihaknya lebih menekankan soal payung hukum yang segera dibuat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk merealisasikan program KJP tersebut. Payung hukum bisa berupa Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pelaksanaan program KJP. Dewan juga mengusulkan hal serupa ke Dinas Kesehatan untuk program Kartu Jakarta Sehat.
Payung hukum, lanjut Sahrianta, berupa Pergub sangat penting agar program unggulan Jokowi dan Basuki itu tidak melanggar aturan.
"Sebab, pembiayaan program KJP menggunakan dana dari APBD yang notabene milik masyarakat juga," tuturnya
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI di bawah kepemimpinan Joko Widodo akan meluncurkan program KJP pada 17 November mendatang. Disdik DKI mengalokasikan anggaran sebesar Rp 37 miliar untuk mendanai sebanyak 12.226 siswa miskin yang akan menerima KJP.
sumber
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar