Basuki: Yang Salah Kita Sikat!

KOMPAS Images/DANY PERMANAWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama memasuki Gedung KPK di Jakarta, Selasa (11/12/2012). Wagub yang sering disapa Ahok tersebut diundang oleh KPK untuk menyampaikan pemaparan hasil survei integritas sektor publik. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

 Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa ia dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berkomitmen untuk menegakkan pemerintahan yang bersih dan benar. Basuki menyatakan, mereka tidak semata-mata membela kepentingan satu pihak, tetapi berupaya mengedepankan kebenaran.
Basuki mengatakan, ia bersama Jokowi telah bertekad memimpin Ibu Kota atas dasar pengabdian kepada rakyat dengan menjalankan semua aturan sesuai ketentuan. "Banyak yang bilang Jokowi-Ahok pemimpin pembela rakyat yang membabi buta, padahal kita hati-hati. Kita juga bisa di-PTUN-kan (Pengadilan Tata Usaha Negara)," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (14/1/2013).
Pria yang akrab disapa Ahok ini menjelaskan, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dilaporkan oleh warga Jakarta, dia lebih memillih untuk menempuh solusi cepat. Salah satu caranya adalah dengan "membenturkan" aduan masyarakat dengan pejabat berwenang yang berada di bawahnya.
Basuki mengatakan, sebelum ia dan Jokowi terpilih menjadi pasangan pemimpin Jakarta, banyak tim suksesnya yang berpaling kepada pasangan lain karena pasangan Jokowi-Basuki tidak bersedia mengeluarkan banyak uang untuk kampanye mereka. Basuki tidak menggubris permintaan-permintaan tersebut karena ia tak ingin memiliki utang budi sebelum atau saat memimpin Jakarta.
"Saya enggak ada urusan, kalau salah ya kita sikat. Dipikir kerja di sini enak? Saya bisa dapat uang lebih banyak kalau kerja di luar, hanya bedanya di luar enggak bisa bantu rakyat," ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan, Basuki maupun Jokowi selalu menegaskan bahwa mereka tak segan-segan menindak pejabat-pejabat yang tidak bekerja secara benar. Jokowi dan Basuki juga bekerja sama dengan instansi lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi


s
.