GAMAWAN TAK KHAWATIR TERGUSUR DARI KABINET

RESHUFFLE KABINET BELUM DIBICARAKAN KOALISI

JAKARTA, HALUAN — Presi­den Susilo Bambang Yudhoyono hampir di­pastikan akan merombak kabinetnya pada Oktober mendatang. Namun pihak Istana menolak menyebut langkah Presiden itu seba­gai jawaban atas de­sakan dari publik maupun hasil survei yang memaparkan kinerja kabinetnya yang anjlok.

“Tidak juga karena survei mengatakan ini atau itu,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komu­nikasi Daniel Sparingga dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (19/9).

Menurut Daniel, apa yang dilaku­kan Presiden SBY bukan hanya menggeser atau menggusur orang, namun juga membawa serta cara pandang baru, komitmen baru, sema­ngat baru, dan orientasi baru. “Kata kun­cinya adalah akse­lerasi.” kata Daniel. “Jadi, tak sekadar meng­geser atau menggusur orang.”

Daniel menyebut, ke­suk­sesan akselerasi diten­tukan oleh tindakan cepat dan sigap. Karena itu, semua jajaran ke­menterian, lembaga, peme­rintah dae­rah diminta untuk me­ningkatkan kinerja dan kerja samanya.

Daniel memaparkan sejumlah alasan objektif sebagai penyebab penurunan kinerja itu. Sebagian karena faktor eksternal dan sebagian lagi faktor internal.

“Kami mem­bereskan yang di dalam, membenahi pekerjaan rumah, dan mencuci yang kotor,” katanya.

Memasuki tahun ketiga, Presiden SBY akan memulai gaya pemerin­tahan yang lebih menggambarkan dinamika di luar istana. Ia berharap yang di dalam akan lebih seirama dengan derap langkah yang di luar. “Tidak ada yang terlambat karena semua ini memang harus dilalui, yang kita perlukan adalah köntinuitas, bukan jalan pintas,” katanya.

Belum Dibicarakan

Meski perombakan kabinet tinggal menunggu waktu, namun Presiden SBY dipastikan belum pernah menga­dakan pertemuan dengan enam pimpinan partai politik pendukung pemerintahannya untuk membahas rencana kocok ulang kabinet tersebut.

Kepastian itu disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa yang juga Menteri Koor­dinator Perekonomian di Istana Ne­gara, Senin (19/9) kemarin. “Belum, belum ada pembicaraan,” kata Hatta.

Menurut Hatta, wacana reshuffle kabinet tidak berkaitan dengan bargaining politik Presiden dengan mitra koalisinya. Kalaupun perom­bakan dilakukan, kata Hatta, semata demi efektivitas pemerintahan.

Ketika ditanya kapan reshuffle dilakukan, Menteri Hatta minta wacana resuffle tidak terlalu banyak dianalisis. Presiden SBY, kata dia, telah mendengar semua masukan dari televisi, partai, LSM, akademisi, perguruan tinggi, dan pengamat.

Presiden, kata dia, sedang meng­kaji dan mengevaluasi sesuai dengan fakta integritas dan kontrak politik. “Presiden bisa mengambil apa pun. Ini hak prerogatif Presiden tanpa perlu harus ditekan kiri-kanan,” katanya.

Ketika ditanya soal kinerja kader partainya yang juga Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang memiliki catatan buruk dari survei LSI, Hatta menolak menjawab. “Sekali lagi, itu hak Presiden.”

Gamawan Tak Khawatir

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengaku dirinya tidak pernah merasa khawatir jika sewaktu-waktu akan digeser dari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, apa pun alasannya. “Jangan berkalau-kalau, bagi saya enggak pernah memikirkan jabatan kok, terserah orang mau ngasih jabatan,” ujar Gamawan sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi Politik Dalam Negeri DPR, Senin kemarin.

Hal itu dikatakan Gamawan untuk menanggapi pertanyaan warta­wan terkait rencana perombakan (reshuffle) kabinet yang akan dila­kukan Presiden Susilo Bambang Yu­dhoyono pada Oktober mendatang. “Saya kan sudah bilang, saya enggak memikirkan reshuffle. Itu ke­wenangan Presiden,” kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Gamawan menjadi perhatian wartawan berkaitan dengan berbagai isu yang sengaja ditiupkan sejumlah pihak sehubungan dengan proyek KTP elektronik yang jadi tanggung­jawab Kementerian Dalam Negeri. Gamawan bahkan balik menuduh ada mafia di balik berbagai isu negatif berkaitan program nasional itu. Ia bahkan menyatakan siap munsur bila proyek e-KTP itu gagal terlaksana akhir tahun 2012.

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) kembali melansir hasil surveinya mengenai kepuasan publik terhadap kinerja peme­rintahan SBY-Boediono di masa dua tahun pemerintahan pasangan ini. Menurut survei yang dipublikasikan Ahad 18 September 2011, kepuasan publik atas kinerja SBY-Boediono merosot drastis ke angka 37,7 persen. Men­cuatnya kasus korupsi di Kemen­terian Pemuda dan Olah­raga serta Ke­menterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi salah satu faktor penyebab turunnya kepuasan masyarakat itu. Tidak ada disinggung mengenai Kementerian Dalam Negeri.

Saat yang Tepat

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI HM Ichlas El Qudsi menilai bahwa saat ini waktu yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudho­yono (SBY) untuk melakukan reshuffle (rombak) Kabinet In­donesia Bersatu (KIB) II.

”Kita mendorong Presiden SBY menggunakan hak proregatifnya untuk mereshuffle kabinet dan sekaranglah waktunya yang tepat. Kalau reshuffle dilakukan 2012, maka sudah tidak efektif lagi,” kata Ichlas El Qudsi yang akrab disapa Muchel itu, di ruangan kerjanya, gedung DPR RI, Senin (19/9).

Anggota Komisi XI DPR dari daerah pemilihan Sumbar itu merasa yakin bahwa Presiden SBY segera menggunakan hak proregatifnya melakukan perombakan kabinet dengan pertimbangan dua faktor objektif, yakni internal dan eksternal.

“Secara internal, memang ada anggota kabinet, utamanya di sektor teknis perekonomian yang tidak maksimal kinerjanya dan dari sisi eksternal ada krisis ekonomi global yang saat ini tengah berlangsung di Amerika Serikat dan Eropa. Dua kondisi inilah menurut saya pre­siden merasa perlu mereshuffle kabinet,” kata Michel.

Dari dua faktor tersebut dan ditambah dari sisi rentang waktu perjalanan Kabinet Indonesia Bersatu II ini, maka satu atau dua bulan ke depan adalah waktu yang paling tepat bagi Presiden untuk menyem­purnakan kabinet.

“Setelah itu, pemerintah pasti akan fokus mengantisipasi ancaman krisis ekonomi dunia. Kalau itu tidak dilakukan, ujung-ujungnya ekonomi mikro rakyatlah yang akan menga­lami guncangan,” ungkapnya.

Secara terpisah, anggota DPR dari Partai Golkar  Bambang Soesatyo menilai rencana reshuffle kabinet bisa jadi hanya usaha pengalihan isu. “Mudah-mudahan kita semua tidak lagi terjebak dalam permainan isu reshuffle kabinet yang berke­pan­jangan. Bukan bermaksud sinis, tapi saya ingin mengingatkan sudah berapa kali dan berapa lama kita berspekulasi mengenai reshuffle ini. Saya sempat mengimbau presi­den untuk memberi kepastian mengenai reshuffle. Sebab, saya prihatin konsentrasi para menteri bisa terganggu”, kata Bambang kepada Haluan.

Menurut Bambang, beberapa hari belakangan ini, isu dan spe­kulasi mengenai reshuffle kabinet merebak lagi. Di kalangan politisi, muncul keyakinan yang sangat kuat bahwa reshuffle pasti dilakukan. Mereka mengacu pada sejumlah pernyataan yang muncul dari dari kantor presiden. Terutama mengenai evalua­si kinerja menteri menyusul marak­nya korupsi di kementerian. “Per­tanyaannya adalah kapan reshuffle akan dilaksanakan? Karena belum ada yang bisa memastikan. Saya belum yakin 100 persen,” ujar Bambang.

Bambang peduli pada masa depan kinerja pemerintah. Apakah formasi baru para menteri di kabinet pasca reshuffle akan membuat pemerintahan SBY-Boediono lebih produktif dibanding formasi sebelum reshuffle. “itu tidak jaminan juga. Pergantian menteri memang menjadi berita yang menarik. Tetapi, kita harus kembali pada persoalan utamanya, yaitu grafik kinerja pemerintah. Terutama di sektor penegakan hukum,” katanya.

Sedangkan anggota Komisi III DPR dari Partai Hanura Syarifuddin Suding juga mengatakan, wacana reshuffle yang dilontarkan kalangan Partai Demokrat hanya gertak sambal tahunan.

Menurut dia, tahun lalu SBY juga berencana melakukan perom­bakan kabinet, namun tetap tidak dilakukan. Wacana reshuffle, menurut Suding dilakukan untuk memberi sinyal kepada para keta umum partai politik peserta koalisi untuk tetap patuh berada di bawah koalisi. “Dulu juga begitu. Saya tidak yakin akan ada reshuffle,” ujar Suding dalam diskusi di ruangan wartawan DPR, kemarin.

Pada bagian lain politisi Partai Hanura itu juga menegaskan agar partai yang sudah tidak nyaman berada di kaolisi untuk keluar saja. Suding menilai aneh kalau parpol peserta koalisi ikut mengkritik pemerintah sementara kadernya berada di dalam pemerintahan itu. Namun demikian dia tidak mau menyebutkan partai yang dimaksud.(h/sam/hc/ant)