Padang - Program pendidikan berkarakter yang diajukan Pemprov Sumbar dalam pembahasan APBD Perubahan, tidak disetujui legislatif. Program itu dinilai tidak memiliki konsep yang jelas.
“Kita bukannya tidak ingin meningkatkan mutu pendidikan di Sumbar. Tapi, program pemerintah itu harus jelas, mekanismenya gimana. Jangan hanya asal-asalan,” sebut Ketua Komisi III DPRD Sumbar, M. Nurnas, kepada Singgalang, Selasa (11/10).
Selain itu, kata dia, indikator keberhasilan program itu juga dirasa tidak tepat. Sebab sasarannya lebih kepada peningkatan keagamaan para siswa.
“Pemerintah menyebutkan, sasarannya adalah siswa bisa tamat membaca Alquran dan salat berjemaah di sekolah. Jika hanya itu, kenapa harus mengelontorkan dana yang besar,” kata mantan ketua Iluni tersebut.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Bachtul. Menurutnya, program itu seharusnya diterapkan pada sekolah yang tingkat usia rendah, bukan pada tingkat atas.
“Guna membentuk sikap mental siswa, bukankah lebih baik sejak dini, seperti pada tingkat SD atau SMP,” katanya.
Karena itu, DPRD menunda pembahasan program pendidikan berkarakter tersebut pada APBD 2012. “jika dimasukkan ke perubahan, waktu hanya tinggal dua bulan. Pelaksanaannya tidak akan maksimal. Apalagi, konsepnya tidak jelas seperti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp55 juta per sekolah untuk program ini. Sebagai tahap awal, 19 sekolah masing-masing satu dari kabupaten/kota dipilih sebagai proyek percontohan.
Pada APBD Perubahan, Pemprov Sumbar kembali mengajukan anggaran. Untuk tahap kedua itu, 19 sekolah tersebut mendapat dana masing-masing Rp400 juta. (307)
“Kita bukannya tidak ingin meningkatkan mutu pendidikan di Sumbar. Tapi, program pemerintah itu harus jelas, mekanismenya gimana. Jangan hanya asal-asalan,” sebut Ketua Komisi III DPRD Sumbar, M. Nurnas, kepada Singgalang, Selasa (11/10).
Selain itu, kata dia, indikator keberhasilan program itu juga dirasa tidak tepat. Sebab sasarannya lebih kepada peningkatan keagamaan para siswa.
“Pemerintah menyebutkan, sasarannya adalah siswa bisa tamat membaca Alquran dan salat berjemaah di sekolah. Jika hanya itu, kenapa harus mengelontorkan dana yang besar,” kata mantan ketua Iluni tersebut.
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Bachtul. Menurutnya, program itu seharusnya diterapkan pada sekolah yang tingkat usia rendah, bukan pada tingkat atas.
“Guna membentuk sikap mental siswa, bukankah lebih baik sejak dini, seperti pada tingkat SD atau SMP,” katanya.
Karena itu, DPRD menunda pembahasan program pendidikan berkarakter tersebut pada APBD 2012. “jika dimasukkan ke perubahan, waktu hanya tinggal dua bulan. Pelaksanaannya tidak akan maksimal. Apalagi, konsepnya tidak jelas seperti itu,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp55 juta per sekolah untuk program ini. Sebagai tahap awal, 19 sekolah masing-masing satu dari kabupaten/kota dipilih sebagai proyek percontohan.
Pada APBD Perubahan, Pemprov Sumbar kembali mengajukan anggaran. Untuk tahap kedua itu, 19 sekolah tersebut mendapat dana masing-masing Rp400 juta. (307)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar