Jakarta - Presiden SBY harus meminta klarifikasi tentang alokasi dana USD 14 juta dari PT Freeport kepada Polri untuk pengamanan kawasan tambang di Timika, Papua. Selain tidak patut Polri menerima 'uang keamanan' swasta, keamanan di sana juga tidak kunjung stabil.
"Presiden harus meminta klarifikasi Kapolri sehubungan keterangan PT Freeport yang menyatakan telah mengalokasikan dana 14 juta dolar AS per empat bulan untuk Polri," kata Koordinator Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam surat elektronik, Sabtu (29/10/2011).
Klarifikasi juga dimintakan kepada Panglima TNI. Meski di Papua ditempatkan 16 ribu orang prajurit, namun keamanan di Papua tidak pernah benar-benar stabil dan aksi separatisme terus berlangsung.
Lebih lanjut Neta mengatakan, pergolakan di Papua tidak lepas dari masalah sosial dan politik lokal yang sangat ruwet dan masalah keamanan hanya sekedar dampaknya. Sedemikian ruwet dan kompleks masalah di Papua, sehingga Neta menyebutnya sebagai konflik segi tujuh.
"Ini konflik antara rakyat yang tidak diperhatikan kesejahteraannya, diskriminasi buruh lokal, kepentingan asing merampok kekayaan alam, elit politik mengizinkan jatah, oknum aparat keamanan yang memperkaya diri sendiri, kelompok sparatisdan pemerintah pusat. Semua berkecamuk jadi satu," paparnya.
(lh/lh)Luhur Hertanto - detikNews
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar