Pelantikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki T Purnama(VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
"Izin informal lebih banyak daripada yang formal".
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, untuk menghilangkan pungutan liar dan dugaan korupsi di pemerintahan yang dipimpinnya. Bukan rahasia umum jika pengusaha diminta pungutan liar setiap kali mengurus perizinan di lingkungan Pemda DKI Jakarta.
"Dugaan korupsi di Jakarta banyak. Ini yang kami rasakan dan dengar dari pengusaha-pengusaha bahwa 'izin informal' lebih banyak daripada yang formal," kata Ketua Apindo, Sofjan Wanandi, di sela pembukaan Trade Expo Indonesia 2012 di Jakarta, Rabu 17 Oktober 2012.
Sofjan meyakini, Jokowi --sapaan Joko Widodo-- memiliki kemampuan mengatasi pungutan liar di DKI Jakarta, mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha. Menurut dia, pengusaha di DKI Jakarta tak mempermasalahkan jika biaya perizinan dinaikkan, asal dapat mengentaskan korupsi dan pungutan liar.
Dengan penghapusan pungutan liar ini, dia melanjutkan, pemerintah daerah akan memiliki uang lebih untuk membangun Jakarta. Pengusaha berharap, Jokowi dapat membangun daerah-daerah kumuh dan menghilangkan jarak antara orang kaya dan miskin. Upaya ini secara paralel akan menyelesaikan persoalan keamanan.
"Pengusaha besar-besar tidak usah dibantu, yang penting jangan diganggu usahanya. Bantu saja masyarakat yang kecil-kecil dan selesaikan daerah kumuh, maka akan selesai juga masalah keamanan," paparnya.
Selain keamanan, Sofjan meminta Jokowi untuk menaruh perhatian pada persoalan air minum. Sebagian besar masyarakat Indonesia meminum air dari air kemasan bukan dari sistem air minum kota. "Kasihan rakyat minum air kemasan terus, PAM diaktifkan supaya rakyat bisa membeli air," katanya.
Sementara itu, untuk pembenahan jangka panjang, langkah yang dilakukan Jokowi dengan menghidupkan kembali monorail, dinilai sudah tepat. "Swasta dapat masuk sebagai investor, asal jelas," katanya.
"Dugaan korupsi di Jakarta banyak. Ini yang kami rasakan dan dengar dari pengusaha-pengusaha bahwa 'izin informal' lebih banyak daripada yang formal," kata Ketua Apindo, Sofjan Wanandi, di sela pembukaan Trade Expo Indonesia 2012 di Jakarta, Rabu 17 Oktober 2012.
Sofjan meyakini, Jokowi --sapaan Joko Widodo-- memiliki kemampuan mengatasi pungutan liar di DKI Jakarta, mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha. Menurut dia, pengusaha di DKI Jakarta tak mempermasalahkan jika biaya perizinan dinaikkan, asal dapat mengentaskan korupsi dan pungutan liar.
Dengan penghapusan pungutan liar ini, dia melanjutkan, pemerintah daerah akan memiliki uang lebih untuk membangun Jakarta. Pengusaha berharap, Jokowi dapat membangun daerah-daerah kumuh dan menghilangkan jarak antara orang kaya dan miskin. Upaya ini secara paralel akan menyelesaikan persoalan keamanan.
"Pengusaha besar-besar tidak usah dibantu, yang penting jangan diganggu usahanya. Bantu saja masyarakat yang kecil-kecil dan selesaikan daerah kumuh, maka akan selesai juga masalah keamanan," paparnya.
Selain keamanan, Sofjan meminta Jokowi untuk menaruh perhatian pada persoalan air minum. Sebagian besar masyarakat Indonesia meminum air dari air kemasan bukan dari sistem air minum kota. "Kasihan rakyat minum air kemasan terus, PAM diaktifkan supaya rakyat bisa membeli air," katanya.
Sementara itu, untuk pembenahan jangka panjang, langkah yang dilakukan Jokowi dengan menghidupkan kembali monorail, dinilai sudah tepat. "Swasta dapat masuk sebagai investor, asal jelas," katanya.
sumber
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar