PELETAKAN BATU PERTAMA DITUNDA-Padang

PADANG, Peletakan batu pertama pusat pemerintahan Kota Padang di kawasan Air Pacah akhirnya ditunda. Sebab, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang didaulat untuk meletakkan batu pertama, baru memiliki kesempatan pada Senin (5/12).

"Peletakan batu pertama tersebut memang ditunda, karena Pak Menteri baru memiliki kesempatan pada Senin depan. Artinya, rencana yang telah ditetapkan yaitu besok (hari ini-red) terpaksa mundur," kata Walikota Padang, Fauzi Bahar pada Haluan, Kamis (1/12).

Meskipun jadwal pelak­sanaan kegiatan itu molor tiga hari, namun Walikota menga­takan hal itu tak akan mem­pengaruhi program pembangu­nan yang telah disusun jauh hari sebelumnya. Dan dengan ditundanya peletakan batu pertama, diharapkan persiapan panitia pelaksana bisa semakin matang.

Dengan adanya perubahan jadwal tersebut, tak hanya peletakan batu pertama yang ditunda, launching KTP elek­tronik (e-KTP) yang jadwalnya bersamaan pun harus ditunda. Sebagaimana rencana semula, pelaksanaannya tetap bersa­maan dengan peletakan batu pertama.

Pemko Padang kata Fauzi bertekad peletakan batu pertama tersebut bisa menjadi titik awal tumbuh dan berkembangnya kawasan timur Kota Padang. Selain itu, pertumbuhan ekono­mi dan pembangunan di Kota Padang juga akan semakin merata.

"Kalau mau jujur, sebe­narnya akan banyak keuntungan yang diperoleh dengan pemin­dahan pusat pemerintahan itu. Selain ekonomi masyarakat di daerah baru meningkat, maka pembangunan akan terdistribusi secara lebih merata," imbuhnya.

Saat ini saja, katanya di sekitar kawasan Air Pacah, pertumbuhan pembangunan  semakin meningkat. Jika sebe­lumnya kawasan tersebut banyak didominasi tanah kosong, maka saat ini justru sulit menemukan areal yang masih kosong.

Di tempat terpisah, ketua pelaksana peletakan batu perta­ma pembangunan pusat peme­rintahan Kota Padang, Syafril Basyir mengatakan bahwa perubahan jadwal tak akan mempengaruhi program kerja yang telah dibuat pemerintah daerah.

"Pada intinya yang berubah hanya jadwal pelaksanaan, toh kegiatan yang akan dilakukan tetap sama," katanya singkat.

Sebagaimana pemberitaan Haluan sebelumnya, pemin­dahan pusat pemerintahan Kota Padang dari Jalan M Yamin no 70 di Kecamatan Padang Barat ke TRB di Kecamatan Koto Tangah, telah diatur dalam sebuah peraturan peme­rintah (PP) nomor 26 tahun 2011 tanggal 18 April 2011. (h/ted)  HALUAN