Impor beras dinilai merugikan petani
Rencana pemerintah yang akan mengimpor beras dinilai sebagai bukti ketidakberpihakan pemerintah terhadap komoditas pangan lokal. Kebijakan itu menjadi ironi karena saat ini produksi beras surplus dan serapan di Badan Urusan Logistik (Bulog) optimal.
"Di saaat Kementerian Pertanian berjibaku untuk meningkatkan produksi dan Bulog berusaha melakukan serapan gabah petani dengan optimal, Kementerian Perdagangan malah tidak menunjukan keberpihakan dengan berencana melakukan importasi beras," kata anggota DPR RI Komisi IV yang juga membidangi pertanian Ma’mur Hasanuddin. kepada VIVAnews, Minggu 22 Juli 2012.
Ma’mur merinci, pengadaan beras tahun 2012 hingga bulan Juli mencapai angka 2,5 juta ton dan ditargetkan akan mencapai angka 3 juta ton pada akhir tahun nanti. "Padahal tahun lalu saja pengedaan beras hanya mencapai 1,8 juta ton," ungkap anggota Fraksi PKS ini.
Sebelumnya, Menteri Koordinasi Perekonomian Hatta Rajasa pada Kamis 19 Juli mengatakan pemerintah masih membuka keran impor beras untuk memenuhi cadangan beras nasional dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat.
Kebijakan pemerintah ini menurut Ma’mur menunjukkan betapa ketidakpekaan pemerintah dalam memahami kondisi yang berkembang. "Seharusnya di saat produksi dan serapan bagus, pemerintah memberikan proteksi yang maksimal terhadap beras nasional," ujarnya.
Wacana impor ini dinilai berakibat sebaliknya. Karena secara nyata akan meruntuhkan semangat dan perjuangan para petani. Ma'mur menilai seharusnya menteri perekonomian bisa menangkap situasi dan kondisi yang ada dilapangan saat ini, bukan malah memberikan wacana impor beras yang malah memberikan ketidakpastian bagi petani.
Selain itu seharusnya pemerintahjuga mampu berkoordinasi dengan baik data serta capaian yang telah dilakukan selama ini oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun Bulog sebagai stabilisator. (eh)
news.viva.co.id
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar