Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengaku tidak terpengaruh dengan wacana perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Gamawan justru mengaku senang jika dirinya direshuffle.
“Saya senang saja. Saya senang malah direshuffle. Kapan saja saya oke. Besok pagi juga tak apa-apa,” kata Gamawan di Gedung DPR, Jumat (23/11).
Menurut Gamawan, apapun keputusan presiden dia akan menghormati, termasuk jika dia direshuffle. “Kan saya ditugaskan, senang sekali saya. Apapun keputusan presiden saya hormati. E-KTP, (kalau gagal) saya mundur, apalagi itu,” kata dia sebagaimana dikutip VIVAnews.
Gamawan beberapa kali mengumbar komitmen untuk mundur jika target kerja tidak tercapai, yakni soal realisasi e-KTP. Sebelumnya ia pernah sesumbar, jika 170 juta rakyat tidak terekam e-KTP tahun 2012 ini, dia mundur. Namun per 6 November, target tersebut sudah terlampaui.
“Alhamdulillah, target itu telah tercapai pada 6 November 2012. Berarti, lebih cepat 55 hari dari batas waktu yang ditetapkan,” kata Gamawan.
Rapor kementerian
Kinerja sejumlah kementerian dinilai belum maksimal, sehingga mendapat rapor merah. Demikian hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang telah diserahkan kepada Presiden. Apakah yang dapat rapor merah itu bakal kena reshuffle?
Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, evaluasinya tidak sampai merekomendasikan apakah perlu reshuffle atau tidak. Sebab, reshuffle merupakan hak prerogratif presiden.
Kuntoro menjelaskan, evaluasinya lebih kepada tercapai atau tidaknya sebuah program seperti yang diperintahkan Presiden atau yang direncanakan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012. “Itu yang paling pokok. Tidak ada hubungannya dengan reshuffle,” ujar Kuntoro di Jakarta, Selasa lalu.
Selain rapor merah, ada pula program kementerian yang tidak mencapai sasaran. Tindak lanjutnya seperti apa, sepenuhnya kewenangan SBY yang telah mendapat hasil evaluasi itu. “Menko ada, Menteri juga ada,” katanya.
Secara garis besar, kinerja menteri tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. “Saya kira ini sudah menjadi catatan presiden. Presiden akan menggunakan ini untuk memberikan arahan-arahan lebih lanjut kepada para menteri,” tuturnya.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha sebelumnya mengatakan, keputusan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. “Itu bisa dilakukan kapan pun karena presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri,” katanya.
sumber
“Saya senang saja. Saya senang malah direshuffle. Kapan saja saya oke. Besok pagi juga tak apa-apa,” kata Gamawan di Gedung DPR, Jumat (23/11).
Menurut Gamawan, apapun keputusan presiden dia akan menghormati, termasuk jika dia direshuffle. “Kan saya ditugaskan, senang sekali saya. Apapun keputusan presiden saya hormati. E-KTP, (kalau gagal) saya mundur, apalagi itu,” kata dia sebagaimana dikutip VIVAnews.
Gamawan beberapa kali mengumbar komitmen untuk mundur jika target kerja tidak tercapai, yakni soal realisasi e-KTP. Sebelumnya ia pernah sesumbar, jika 170 juta rakyat tidak terekam e-KTP tahun 2012 ini, dia mundur. Namun per 6 November, target tersebut sudah terlampaui.
“Alhamdulillah, target itu telah tercapai pada 6 November 2012. Berarti, lebih cepat 55 hari dari batas waktu yang ditetapkan,” kata Gamawan.
Rapor kementerian
Kinerja sejumlah kementerian dinilai belum maksimal, sehingga mendapat rapor merah. Demikian hasil evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang telah diserahkan kepada Presiden. Apakah yang dapat rapor merah itu bakal kena reshuffle?
Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, evaluasinya tidak sampai merekomendasikan apakah perlu reshuffle atau tidak. Sebab, reshuffle merupakan hak prerogratif presiden.
Kuntoro menjelaskan, evaluasinya lebih kepada tercapai atau tidaknya sebuah program seperti yang diperintahkan Presiden atau yang direncanakan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012. “Itu yang paling pokok. Tidak ada hubungannya dengan reshuffle,” ujar Kuntoro di Jakarta, Selasa lalu.
Selain rapor merah, ada pula program kementerian yang tidak mencapai sasaran. Tindak lanjutnya seperti apa, sepenuhnya kewenangan SBY yang telah mendapat hasil evaluasi itu. “Menko ada, Menteri juga ada,” katanya.
Secara garis besar, kinerja menteri tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. “Saya kira ini sudah menjadi catatan presiden. Presiden akan menggunakan ini untuk memberikan arahan-arahan lebih lanjut kepada para menteri,” tuturnya.
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha sebelumnya mengatakan, keputusan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. “Itu bisa dilakukan kapan pun karena presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri,” katanya.
sumber
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar