Pemerintah menyebutkan bahwa 2017 Indonesia terancam krisis listrik, kondisi ini harus segera dicarikan solusi agar tidak membawa dampak yang lebih besar. erkaitan dengan hal ini Wakil Presiden RI (2004-2009) diminta pendapatnya dalam Economic Chalenges Senin (30/9/2013) malam di salah satu televisi swasta. Sebagaimana diketahui JK berhasil membangun PLTA Poso II dengan daya sebesar 195 Mega Watt (MW) yang dikerjakan 100 persen oleh putera-puteri Indonesia.
Dalam pandangannya JK mengatakan bahwa semua kebutuhan manusia membutuhkan listrik. Kebutuhan listrik makin naik karena kebutuhan semakin hari semakin bertambah. “Penduduk bertambah, kebutuhannya juga bertambah jadi pasokan listrik harus ditingkatkan kecuali kalau kita mau mundur dari kehidupan,” ungkapnya.
JK memaparkan bahwa pembangkit listrik di Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan nasional harus terdiri dari PLTU, PLTA, dan Tenaga Geothermal (panasbumi) yang masing-masing sepertiga. “Ini ditujukan agar pasokan listrik selalu aman, jadi harus saling menunjang harus begitu. Semua ini sangat mungkin terwujud, selama pemerintah dapat fleksibel demi masyarakat,” tutur JK, dalam rilis yang diterima Selasa (1/10/2013).
Setiap daerah memiliki potensi tenaga listrik, jadi ini harus dibangun sesuai dengan potensi yang tersedia. Misalnya bangun pembangkit 10 MW di derah-daerah, ini membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. JK optimis pada pembangunan listrik asal pemerintah bisa tegas dan fleksibel dengan potensi listrik daerah. Ia mengungkapkan bahwa banyak investor mau membiayai tapi mereka butuh suasana kondusif dan jaminan dari pemerintah. Menurutnya PLN tidak akan rugi dengan berkolaborasi dengan pihak swasta, karena pemerintah yang memegang regulasi dan PLN adalah milik negara.
“Selama harganya dibawah US$ 10 sen per kilo watt hour (kwh) pasti bisa dikerjakan semua. Kalau ini dibuat, PLN tidak pernah rugi karena harga jual PLN US$ 10 sampai US$ 12, kalau belinya katakanlah US$ 9 masih bisa hidup semua bisa jalan dengan sangat mudah” kata JK membeberkan.
JK mengingatkan agar pemerintah bisa tegas membangun pembangkit. Menurutnya jangan lagi pemerintah “main-main” dengan menyewa diesel. Selama ini PLN mendapatkan subsidi untuk BBM pengisi diesel hampir Rp 100 triliun.
“Kita bertahun-tahun marah soal century, tapi dengan mudahnya PLN mendapatkan subsidi 100 Triliun setahun karena bahan bakar untuk diesel,” ujarnya kecewa.
JK menyebutkan bahwa PLN sangat diskriminasi dengan pembangkit listrik yang dihasilkan anak dalam negeri. “Bayangkan saja PLN membeli listrik dari pembangkit tenaga air dari serawak dengan harga US$ 9,8 sen sedangkan membeli dari hasil listrik anak negeri hanya US$ 7 sen bayangkan negeri kita mau jadi apa ini?”
“Padahal kalau didukung dua atau tiga tahun selesai masalah listrik di Indonesia ini,” kata JK menambahkan.
Pemerintah tidak perlu ragu untuk berinvestasi membangun pembangkit yang sedikit mahal. “Begini rumus listrik itu, jika investasinya kecil maka biaya operasionalnya tinggi. Seperti diesel itu paling murah investasinya, paling mahal ongkos produksinya. Tapi dengan air dan geothermal investasinya mahal nanti ongkos produksinya murah, jadi bisa hemat triliunan rupiah,” ungkap JK.
“Untuk negeri ini paling bagus air, geothermal dan PLTU pokoknya hindari betul diesel yang mengakibatkan subsidi BBM ke PLN besar sekali 100 triliun. PLTA itu ramah lingkungan, masyarakat akan menjaga hutan agar air tetap bagus,” katanya lagi.
Menurut JK penyelesaian permasalahan kehidupan di negeri ini tidak ada yang lain kecuali membangun listrik. “Lihat saja sekarang di Jawa bisa dihitung tanah pertanian hanya seperempat hektare per keluarga, sementara itu hanya cukup untuk 2 orang sementara di keluarga ada 5 orang jadi sisanya jadi TKI di luar negeri.”
“Padahal jika pasokan listrik memadai maka industri besar dan rumahan semakin banyak. Sehingga yang tidak mendapat lahan pertanian bisa bekerja di industri dan industri kerajinan yang semuanya butuh listrik,” pungkasnya.(*)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar