Belasan orang duduk di ruang fraksi PDIP DPRD Jawa Tengah, pertengahan Desember 2013. Berpakaian sipil, rata-rata mereka menenteng jilidan proposal permohonan bantuan. Dalam pengamatan Tempo, di sela menunggu itu mereka ada yang baru menstempel surat permohonan bantuan.
Datang dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah, tujuan mereka adalah mengajukan bantuan melalui anggota DPRD Jawa Tengah. “Saya mau menyerahkan proposal bansos pembangunan masjid,” kata Farid, warga Banyumas.
Ia menyerahkan proposal ke staf Fraksi DPRD PDIP untuk diteruskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam pengamatan Tempo, proposal menumpuk di meja semua ruang fraksi DPRD Jawa Tengah. Farid menggunakan “jasa” wakil rakyat itu ada konsekuensinya. “Anggota DPRD minta kami mendukung pencalegannya,” kata Farid.
Pemandangan itu seolah melanggar peringatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari sebelumnya. “KPK melarang proposal bantuan sosial dititipkan anggota DPRD,” kata pimpinan KPK, Zulkarnain, dalam seminar di Semarang.
Meski bukan pejabat eksekutif tapi para wakil rakyat punya “jatah” untuk menyalurkan bansos. Ini klop dengan sebuah rekaman rapat anggota DPRD Jawa Tengah yang diperoleh Tempo. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi itu terdengar ada rencana pembagian jatah bansos dalam APBD 2014.
Dalam rekaman rapat, Rukma menyebut per anggota dewan dijatah dana aspirasi Rp 4 miliar. Tak hanya itu, tiap komisi juga dijatah antara Rp 20 miliar-25 miliar. Rukma pun bersuara: ”Saya sendiri dapat Rp 25 miliar. Wakil-wakil dapat Rp 20 miliar,” kata Rukma. Jika lancar, total dana aspirasi itu sekitar Rp 500 miliar. Skema itu tak sesuai dengan permintaan DPRD. “Usulannya per anggota Rp 5 miliar. Per komisi antara Rp 30-40 miliar,” kata seorang anggota DPRD dalam rapat.
Saat Rukma menyampaikan skema dana itu, anggota diminta mencatat. Terdengar pula, dalam mengangsir anggaran itu, beberapa kali mereka berucap semangat tribrata, kebersamaan dan keterbukaan. Tujuannya agar tidak ada beda jatah duit aspirasi antar anggota. Terdengar juga ada anggota DPRD yang sudah lobi dengan kepala-kepala dinas agar proposal bantuannya bisa cair. Di akhir rapat, Rukma berujar: “Ojo woro-woro. Semangat tribrata, apa adanya, semoga memperkokoh kita”. Peserta rapat pun berujar: amin...amin..amin.
Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi tak menyangkal ada rapat itu. “Itu baru hasil dari usulan para anggota, fraksi dan komisi,” kilah Rukma. Ia menyatakan usulan itu muncul karena mendekati pelaksanaan pemilu 2014.
Rukma menyatakan setelah diajukan, usulan dana aspirasi itu ditolak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Alasannya, kebutuhan anggaran tak klop dengan anggaran di provinsi. Padahal, dalam rekaman rapat, Rukma menyampaikan skema dana aspirasi itu adalah hasil kesepatan dengan eksekutif. Rukma juga beberapa kali menyebut Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono. “Saya sempat stres, eyel-eyelan (dengan eksekutif) minta mundak (naik),” kata Rukma dalam rekaman.
Rukma menyatakan, anggota dewan masih bisa memainkan anggaran untuk merengkuh dukungan masyarakat. Sebab, dewan masih bisa membuat rekomendasi proposal dari masyarakat ke eksekutif. “Karena masyarakat juga sudah pragmatis transaksional,” kata Rukma.
Sekretaris Daerah yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Jawa Tengah Sri Puryono membantah pernah menerima usulan dana aspirasi dari DPRD. “Saya malah nggak ngerti,” katanya. Sri juga mengklaim tak tahu soal proposal titipan anggota DPRD. Ia berkilah dana bantuan ke masyarakat berdasarkan usulan kabupaten/kota. Jika memenuhi syarat dipenuhi jika tidak ya ditolak. Soal bantuan yang dimanfaatkan untuk merengkuh dukungan caleg, Sri juga menyatakan tidak mau tahu.
***
Jalan selebar enam meter dengan panjang 300 meter itu masih tergolong mulus. Tak ada lubang, tak ada genangan air. Dilapisi paving, jalan di Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, itu masih lancar. Meski jalan masih bagus, tapi pada pertengahan Desember lalu, sekelompok pekerja melapisi jalan dengan aspal. Jalan yang tadinya paving, kini beraspal warna hitam.
Dari penelusuran Tempo, perbaikan jalan itu tak lepas dari peran anggota DPRD Kota Semarang yang maju lagi dalam pemilu 2014. Caleg inkumben butuh menggalang dukungan untuk meraih lagi kursi wakil rakyat. Para wakil rakyat Kota Semarang memanfaatkan jabatannya untuk menggalang dukungan. Caranya, berikhtiar menyodok anggaran bantuan untuk disalurkan ke kelompok-kelompok masyarakat. Tak tanggung-tanggung, mereka rajin turun di tingkat Rukun Tetangga.
Seorang Ketua RT di Ngaliyan Semarang, menyatakan pernah diajak menemui caleg bernama Wiwin Subiyon, politikus Partai Demokrat Semarang. Wiwin kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Semarang. Dalam pertemuan di rumah Wiwin itu, dibahas dukungan dalam pemilu legislatif 2014.
Setelah bertemu Wiwin, ketua RT itu mengabarkan ke warganya melalui rapat bulanan. Dalam rekaman rapat yang didapat Tempo, hampir semua warga RT setuju tawaran Wiwin. Tapi, agar tak tertipu, warga memberi catatan: bantuan disalurkan sebelum April 2014. Untuk meyakinkan, Wiwin ikut hadir rapat RT di bulan berikutnya. Warga RT menyatakan akan mencoblos Wiwin asal mau menyalurkan bantuan.
Di hadapan warga RT, Wiwin meminta agar mereka mengajukan proposal. “Saya bantu kawal,” kata Wiwin. Kini, warga RT itu siap mencoblos Wiwin pada 9 April 2014 nanti. Warga RT sudah percaya, dengan bukti jalan di Tambakaji sudah diperbaiki.
Saat dimintai konfirmasi, Wiwin mengakui sering ikut hadir dalam rapat RT. “Biasanya saya turun di pertemuan RT. Saya sampaikan: monggo ajukan proposal, nanti saya kasih orek-orekan semacam rekomendasi. Terus proposal saya teruskan ke eksekutif,” kata Wiwin. Setiap anggota dewan, kata dia, memiliki kekuasaan rekomendasi untuk mengakses dana bantuan di Kota Semarang.
Tidak ada batasan berapa jatah tiap anggota dewan dalam mengakses bantuan. “Tergantung kreatifitas anggota dewan,” kata Wiwin. Ada juga anggota dewan yang masa bodoh tak mau memperjuangkan masyarakat. Biasanya, nominal per proposal bantuan antara Rp 5 hingga 6 juta. “Jika itu dikalikan 20 proposal maka baru Rp 100 juta. Wajar kan dalam waktu setahun,” kata Wiwin. Dalam APBD Semarang 2013, hibah untuk prasarana umum saja sebesar Rp 2 miliar.
Wiwin menampik tudingan menumpangi anggaran pemerintah untuk kampanye. Prinsip anggota dewan, kata dia, memenuhi aspirasi konstituen. “Soal ada ucapan terima kasih atau balas jasa dukungan pemilu itu terserah masyarakat”.
***
Menjadi anggota DPRD bagai impian banyak orang. Maklum, gaji, tunjangan dan fasilitas yang wah menjadi daya tariknya. Di DPRD Jawa Tengah, banyak sekali pos anggaran yang diperuntukan untuk sang wakil rakyat.
Dalam APBD 2013, ada anggaran Rp 53 miliar untuk peningkatan kapasitas anggota DPRD. Jika anggaran itu dibagi 100 anggota DPRD Jawa Tengah maka per orang menghabiskan Rp 530 juta per tahun. Rp 53 miliar itu antara lain untuk penyusunan perda, perjalanan dinas, kunjungan kerja dan reses.
Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah Mayadina menyatakan anggaran itu banyak yang untuk pelesiran. Parahnya, masyarakat tidak pernah tahu apa dampak pelesiran untuk kinerja dewan. “Karena belum pernah ada pertanggungjawaban publik, baik laporan penggunaan anggaran maupun hasil plesiran,” kata Mayadina.
Di luar gaji pokok dan tunjangan, FITRA menyebut ada juga jatah tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Rp 10,8 miliar, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 360 juta, asuransi anggota DPRD Rp 1,5 miliar, premi asuransi Rp 1,4 miliar dan lain-lain. “Publik tak pernah tahu ternyata ada dana-dana seperti itu,” kata Mayadina.
Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi menyatakan tak hafal apa saja fasilitas yang dinikmati wakil rakyat. Yang ia ingat hanya uang reses tahun ini akan turun. Semua keperluan reses akan disediakan sekretariat dewan. “Tiap reses, kami hanya akan menerima uang saku Rp 700 ribu per hari. Kami bisa nombok,” kata dia.
s
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar