GANTI SUMBAR DENGAN DIM

Dengan ter­bentuknya pe­merinta­han ba­ru Presiden Jo­kowi dan Wa­kil Presiden Ju­suf Kalla, 2014-2019, kita di Sumatera Barat (Sumbar) juga waktunya untuk menyiapkan rencana kita bersama dalam waktu yang sama. Satu di antaranya adalah menyiapkan terbentuknya Provinsi DIM (Daerah Istimewa Minangkabau) sebagai pengganti Provinsi Sumbar sekarang.

Dengan itu maka filosofi budaya ABS-SBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah) dapat kita terapkan di semua sisi kehidupan secara formal dan nonformal. Dan dengan itu pula Sumbar menjadi provinsi kelima sesudah DI Yogyakarta, Jakarta Raya, Aceh, dan Papua sebagai Daerah Istimewa di

NKRI ini.

Setali dengan itu, kedua, kita menempatkan nagari sebagai basis bagi pembangunan multi-usaha, baik di bidang, ekonomi, sosial, dan budaya. Di bidang ekonomi khususnya kita mengem­bangkan sistem ekonomi kerakya­tan ysng berbasis koperasi syariah dengan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan . Dengan itu kita mendahulukan pembangunan bagi kepentingan rakyat terbanyak di republik ini dan di Provinsi DIM khususnya. Kita akan seim­bangkan pemba­ngunan di nagari secara proposio­nal, baik di pedalaman maupun di pesisir dan kepulauan Mentawai.

Tanah-tanah ulayat di berba­gai kabupaten di Sumbar yang ribuan hektar luasnya yang diserahkan HGU-nya oleh negara ke pengu­saha konglomerat di bidang perkebunan sawit dan usaha sumber daya alamnya lainnya, agar dikembalikan haknya kepada kelompok adat yang memilikinya. Kerja sama yang saling mengun­tungkan perlu diciptakan agar rakyat pribumi pemilik tanah ulayat menda­patkan manfaat yang optiomal dari tanah-tanah ulayat mereka secara bersama.

Ketiga, karena Sumbar juga memiliki pesisir pantai yang panjang dari perbatasan Natal-Air Bangis dengan Tapanuli di utara dan perbatasan Lunang-Muko-muko dengan Bengkulu di Selatan (571), di samping gugusan kepulauan Mentawai (1.403) yang juga potensial sekali di bidang kemaritiman, sejalan dengan fokus perhatian pemerintah secara nasional kepada pembangunan kemaritiman, kita juga akan mengambil manfaat akan usaha kemaritiman itu sejalan dengan yang dilakukan oleh pemerintah nasional yang baru.

Keempat, warga Nagari yang di ranah dan di rantau memba­ngun kerja sama yang erat dalam pembangunan Nagari yang mereka miliki bersama. Dengan itu warga Nagari yang merantau dapat juga menyalurkan buah pikiran dan hasil jerih-payah usaha di rantau untuk juga dialirkan ke kampung halaman bagi membangun nagari secara bersama.

Kelima, karena topografi Sumbar bagian besar dilalui oleh bukit barisan, dengan lahan pesisir yang sempit dan meman­jang, yang karenanya tidak sampai 10 persen dari lahan yang ada yang datar yang dapat dipergunakan bagi usaha perta­nian sawah, maka mau tak mau, ke depan, perhatian harus lebih banyak diarahkan bagi usaha peternakan sapi, kerbau, kam­bing, itik, ayam, dan seba­gainya, secara organik yang dikem­bangkan di sekeliling lereng bagian bawah dari gunung-gunung dan bukit-bukit, termasuk gunung Pasaman dan Talamau di Pa­saman; Gunung Singgalang, Tandikek dan Marapi di Agam, Tanah Datar dan Pariaman; Gunung Sago di Limapuluh Kota dan Tanah Datar, Gunung Talang dan Kerinci di Solok. Dengan sistem peternakan yang modern, sesuai dengan tuntutan masa sekarang, Sumbar akan berubah jadi daerah pengimpor ternak menjadi daerah penyalur dan pengekspor ternak dalam jumlah besar dan berskala besar.

Keenam, Sumbar yang telah juga menjadi pusat usaha pendidikan sejak masa kolonial, dipacu terus untuk menjadi pusat usaha pendidikan dasar, mene­ngah, dan tinggi, dalam berbagai macam disiplin ilmu, bukan hanya bagi penduduk Sumbar tapi menerima dan menampung anak-anak didik dari berbagai daerah di Indonesia ini, seperti yang sekarang dialami dan dilakukan oleh Yogyakarta dan Jawa pada umumnya.

Semua itu memerlukan par­tisi­pasi dan keterlibatan yang jauh dari lapisan masyarakat sendiri di nagari-nagari. Dengan itu otonomi penuh yang diberikan kepada DIM seperti kepada DIY dan DI Aceh itu diharapkan Sumbar dengan DIM-nya akan cepat terangkatkan dalam menuju masa depan yang cerah dan terarah.

Mari jangan dibiarkan cita-cita ini hanya menjadi khaayal-igauan belaka. Dengan  gebrakan dari Gubernur, Walikota, dan semua para pejabat dan pemimpin rakyat di semua lapisan, di ranah dan di rantau semuanya, dengan inayah dan ma’unah dari Allah SWT, hal ini semua akan berwujud menjadi kenyataan. Mari kita mulai bergerak kearah yang diciptakan itu. Wassalam.h

Oleh: MOCHTAR NAIM