Didesak Jalan Pintas Padang-Solok

Padang - Singgalang Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Israr Jalinus mendesak agar pemerintah segera membangun short cut (jalan pintas) Padang-Solok. Demi percepatan Pemerintah daerah diminta terus berupaya agar pemerintah pusat dapat menggelontorkan dana untuk pembangunan short cut tersebut. Kehadiran short cut menurutnya dapat menguraikan persoalan jalan Padang-Solok yang kini kondisinya kian parah. Apalagi bila investasi Cina pada tambang batubara di Ombilin berjalan, maka aktivitas di jalan tersebut akan kian tinggi. “Jalan Padang-Solok hanya satu-satunya. Harapan kita pada Jalan Lubuk Minturan-Paninggahan tak bisa diharapkan karena evaluasi RTRW kita pada Kementerian Kehutanan tidak dikabulkan,” katanya. Dari itu, short cut adalah alternatif jalan yang memang harus segera dipercepat pembangunannya. Supaya beban jalan Padang-Solok tidak semakin berat. “Pemerintah daerah harus mendesak ke pusat, agar ini menjadi perioritas mereka dalam APBN. Masa ini tidak bisa menjadi prioritas melihat kondisi dan beban jalan yang sangat berat,” kata politisi PAN Sumbar itu. Bila perlu, Pemprov Sumbar membentuk tim yang beranggotakan SKPD terkait dan DPRD Sumbar untuk mendesak ke pusat. “Selain pada pemerintah kita juga dapat mendorong Komisi V untuk ikut mendorong pembangunan short cut ini,” sebutnya. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, H. Akmal yang dihubungi terpisah menyatakan, short cut Padang-Solok tahun ini memasuki pembuatan detail engineering disain (DED) tahap ke-2. DED I telah dilakukan pada 2010. “Sekarang sedang DED kedua. Untuk pembangunan butuh dana besar dan APBN memiliki keterbatasan. Walau demikian, kami dari Pemprov Sumbar terus berupaya agar bisa segera dibangun,” ujar Akmal. Selain berharap APBN, pemerintah daerah sudah menawarkan rencana pembangunan short cut sepanjang 28 KM itu kepada investor. Sejauh ini disampaikannya sudah banyak yang melirik. “Yang melirik sudah banyak, tapi mereka tentu perlu mengkaji terlebih dahulu,” bebernya. Namun seiring dengan hadirnya tambang batubara Ombilin ini diharapkan Akmal akan semakin menarik investor untuk membangun short cut tersebut. “Artinya akan semakin pasti mereka berinvestasi dalam pembangunan ini, karena akan banyak yang bisa diangkut,” katanya. Kereta api Kini alternatif sebelum short cut selesai adalah mem perjuangkan kembali beroperasinya kereta api Padang-Muara Kalaban. Malah ketika Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim Sumbar dijabat Dody Ruswandi ada rencana memperpanjang jalan kereta api sampai Dharmasraya dengan memanfaatkan daerah milik jalan (DMJ). “Jadi kereta api bisa membawa CPO, pasir besi, dan barang-barang lainnya,” katanya. Untuk mewujudkan tersebut, pada dua pekan lalu tepatnya saat penyerahan piala wahana tata di Jakarta, Akmal sudah membicarakan dengan Dirjen Perkeretapiaan. Sejauh ini, dirjen setuju membantu perbaikan atau rehabilitasi terhadap berbagai sarana prasarana kereta api, khususnya di Jalan Padang-Muara Kalaban. “Pada prinsipnya dirjen setuju dan menunggu kesediaan Direktur Kereta Api Indonesia (KAI) mengaktifkan kembali jalur tersebut,” sebutnya. Demi percepatan, Gubernur Sumbar, H. Irwan Prayitno disampaikannya sudah mengirimi dirjen dan Dirut PT KAI untuk membicarakan hal ini. “Dirut sudah bersedia untuk bertemu sekembalinya dari luar negeri. Lokasi pertemuan akan ditentukan kemudian,” tuturnya. Soal pengaktifan kembali kereta api itu pada dasarnya dinilai Israr sesuatu yang baik. Namun jangan sampai rencana pembangunan short cut tidak dilanjutkan. “Mengaktifkan kembali jalan kereta api itu sesuatu yang bagus, tapi short cut harus tetap dibangun, karena Padang-Solok membutuhkan alternatif jalan yang baik,” pungkasnya. Seperti diberitakan Singgalang kemarin, di tambang batubara Ombilin akan kembali beroperasi. Diperkirakan produksinya 500-1,5 juta ton/tahun. Investor dari China, PT Time Surya Energi menginvestasikan dana sampai 361,7 juta dolar AS. Di 2010 lalu, team leader PT Jasa Kons Putra Utama, Samuel S.Sormin sebagai konsultan pembuatan DED short cut Padang-Solok dalam sebuah pertemuan lintas SKPD menyampaikan beberapa alternatif pembangunan short cut. Salah satu dengan sistem pemboran yang sudah digunakan Malaysia untuk membuat terowongan. Pembangunannya dengan peralatan yang canggih memakai biaya sampai Rp750 miliar. “Itu untuk pemboran saja, tapi waktunya lebih cepat dibandingkan sistem manual yang memiliki resiko besar,” sebutnya. Sistem pemboran tersebut hanya membutuhkan paling tidak dua tahun. Bahkan, bisa lebih singkat tergantung pendanaan. (104)