Ketika meresmikan pencanangan pemindahan pusat pemerintahan kota Padang dari Jl Muhammad Yamin ke kawasan Aie Pacah, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingat Pemerintah Kota Padang (jadi tidak hanya kepada Walikota Fauzi Bahar) bahwa pusat perkantoran yang baru di kawasan Aia Pacah hendaknya tidak hanya bertahan sampai 50 tahun, namun sampai 1.000 tahun ke depan.
Kata mendagri: “Pemikiran jangka panjang dalam pembangunan pusat pemerintahan ini, karena pembangunan harus bersifat berkelanjutan. Artinya, jangan sering sekali terjadi bongkar pasang. Pasalnya, kalau setiap kebijakan dilakukan bongkar pasang maka target yang diharapkan tidak akan tercapai.
Satu hal yang dapat kita tangkap dari pesan Menteri Dalam Negeri itu adalah agar kelak kemudian hari tidak terjadi bongkar pasang berkepanjangan dalam penataan kawasan di Aie Pacah itu.
Tentu saja tidak kalah penting yang mesti diingat Pemerintah Kota Padang dari pesan Mendagri itu adalah tentang teori perencanaan wilayah agar tidak hanya berpikir singkat dalam paruh waktu 50 tahun saja. Tetapi mesti bisa seleras dengan perkembangan zaman seterusnya.
Dalam pengantar rencana pengembangan kawasan pusat pemerintahan baru itu Pemerintah Kota Padang memang menginginkan dan merencanakan di kawasan Aia Pacah ini mengakomodasi kebutuhan fasilitas perkantoran yang terpusat di suatu kawasan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas, mengurangi konsentrasi massa pada kawasan rawan bencana tsunami di Kecamatan Padang Barat, serta mendorong dan mengarahkan pembangunan kota di kawasan timur dan utara Kota Padang.
Pembangunan pusat pemerintahan ini dengan sistem multi years tahun anggaran 2011, 2012 dan 2013, yang dimulai dengan pembangunan kantor walikota senilai Rp106,19 miliar, selanjutnya pembangunan gedung DPRD Kota Padang dan Masjid Raya. Kemudian, secara bertahap akan dilanjutkan dengan pembangunan kantor-kantor SKPD di lingkungan Pemko Padang. Sedangkan, untuk anggaran diperoleh dari APBD Provinsi Sumbar, APBN dan APBD Kota Padang.
Pembangunan pusat perkantoran Pemko Padang yang baru, memiliki dimensi dan arti yang lebih luas dari hanya sekedar membangun fisik perkantoran semata. Pembangunan ini tentu saja kita harap, menjadi batu loncatan bagi terealisasinya visi Kota Padang menuju metropolitan yang religius, aman, dan sejahtera.
Itu dari segi azaz manfaat dari dibangunnya pusat pemerintahan yang baru di Kota Padang. Lalu bagaimana dengan perencanaan kota seutuhnya?
Secara teoretis mungkin perencanaan kota sudah dikenal sejak selepas PD II. Kata planolog Nigel Taylor (1998) perubahan yang mendasar adalah pada paradigma perencanaan kota itu sendiri. Pada awal lahirnya teori perencanaan kota, perencanaan kota dipakai sebagai alat untuk menggambarkan ide-ide sosial dari penguasa saat itu.
Pada awal abad 21, perubahan banyak terjadi pada kultur dan nilai-nilai yang mempengaruhi paradigma perencanaan kota. Misalnya sebagai perencanaan fisik kota, sebagai sebagai esensi dari perencanaan kota dan ketepatan spasial dalam bentuk ‘gambar’ ataupun ‘blue print’ sebagai produk akhir dari suatu perencanaan kota.
Tapi di zaman modern ini hal-hal itu terus menuntut perubahan dan paradigma baru dalam membangun dan merencanakan perkotaan. Perencanaan kota tidak lagi dipandang bak melukis di atas kanvas.
Kota-kota dunia kini dibangun (kota baru maksudnya) perencanaan kota mulai mementingkan apa-apa yang bertalian dengan jaringan jalan kota, dan sistem jaringan air kota dan sebagainya. Konsep ini lebih didasari pada nilai sosial dan kegiatan ekonomi dari kota, yang pada akhirnya
melibatkan banyak keilmuan dalam merencanakan suatu kota. Kini kawasan Aie Pacah ‘direncanakan ulang’ untuk menjadi kawasan perkatoran. Tadinya dalam kawasan itu tidak pernah ada perkantoran sebagaimana rencana tata ruang yang pernah ada dibuat oleh Pemko Padang sebelumnya. Maka kalau kini ia menjadi wilayah yang sama sekali berbeda peruntukannya dengan rencana semula tentulah perencanaannya juga sedemikian matang. Termasuk yang kita sebut tadi hal-hal yang akan bertalian dengan jaringan air, jaringan jalan dan sebagainya akan saling mempengaruhi kelak. Terpusatnya kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum akan membuat banyak aktifitas di Aie Pacah yang limbahnya pastilah mengalir ke arah hilir di pinggir pantai Padang lewat sungai-sungai yang ada. Hendaknya ini akan jadi perhatian bersama, bagaimana kelak sungai-sungai tidak berubah menjadi pusat saluran sampah dari pusat pemerintahan. Bagaimana sungai-sungai makin membiru airnya setelah pusat pemerintahan baru berfungsi di Aie Pacah.***
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar