TAHUN 2011, TAHUN PENUH KEDUSTAAN

JAKARTA, HALUAN — Jalannya pemerintahan sepanjang 2011 ini dipenuhi dengan kedustaan. Dusta yang dilakukan oleh para pemangku negara. Demikian penilaian Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

“PP Muhammadiyah melihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada 2011 ini penuh dusta. Banyak

pendustaan di dalam berbangsa dan bernegara, terutama dari para pemangku negara,” kata Din dalam sambutannya pada refleksi akhir tahun ‘Tahun Penuh Dusta Masihkan Ada Asa Tersisa’ di PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin.

Din menilai bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun sayang, semuanya itu dijual kepada pengusaha asing. Bahkan, aksi tersebut sengaja direkayasa melalui korupsi yang dikelola oleh negara melalui kebijakan atau UU yang implikatif. “Namun ketika ada masalah, sering para pemimpin negara ini lari dari masalah atau merasa tidak ada masalah. Mungkin mereka merasa ada legitimasi yang lebih besar sehingga terjadi pe­numpukan masalah,” katanya.

Menurut Din, para pemimpin harus bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawaban ter­hadap berbagai masalah bangsa yang hingga kini tidak terselesaikan. Antara lain, banyaknya rekayasa korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak.

Bahkan rekayasa korupsi di­lakukan melalui undang-undang. Namun ketika terjadi per­masa­lahan, para pemangku amanah itu malah lari dari masalah. “Escape from the problem. Atau merasa tidak ada masalah atau mungkin karena merasa ada legitimasi besar maka masalah tak diselesaikan,” ungkap Din.

Jika persoalan sekarang tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka itu dikhawatirkan akan menjadi masalah yang semakin kronis. “Jalan keluarnya adalah ledakan dahsyat dari komandan tertinggi bangsa ini. Tapi sayang, ‘big bang’ itu tidak bisa di­lak­sanakan. Saya khawatir ‘big bang’ itu datangnya dari bawah,” ujarnya.

Usut Penguasa

Terpisah, mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Muzadi, menga­takan, akar permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini adalah ideologi dan dasar negara tidak nyambung dengan sistem yang berlaku saat ini.

Sistem pemerintah, ekonomi, politik yang dianut saat ini belum bisa melanjutkan nilai yang ada di dalam ideologi bangsa. “Sekarang kita lihat dari empat kali aman­deman, apakah itu klop dengan ideologi bangsa,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Selain itu, leadership yang ada tidak nyambung dengan tata pe­raturan dan undang-undang. Sebab, Pancasila sebagai dasar negara kini semakin ditinggalkan. “Sekarang, ketuhanan yang Maha esa menjadi keuangan yang  maha kuasa,” ungkap Hasyim.

Kondisi ini diperparah dengan maraknya kasus korupsi. Menurut Hasyim, mencari orang yang tidak korupsi jauh lebih sulit ketimbang mencari yang korupsi. “Yang sulit justru pembuktian korupsinya. Kalau KPK mengangkat kasus korupsi berhadapan dengan ke­kusaan maka pembuktiannya akan menjadi sulit,” tandas Hasyim.(ant/sam/rep)

BERANDA HALUAN

• BERITA TERKINI
•  TERPOPULER
•  ARSIP

• Hazard Baru (?): Ambruknya Jembatan
• Jalan Pintas di Pasir Putih
• Rekruitmen CPNS Berbasis Kompetensi
• Tiga Tewas, Satu Luka Berat
• 12 BPC Hipmi Dilantik
• DPD RI Rumuskan 10 Poin Usulan Perubahan UUD’45
• Khairul Sakit, Djufri Dituntut 4,5 Tahun
• ASEAN Jalin Kerja Sama Penanganan Bencana
• TNKS Bongkar Pondok Pembalak
• Korupsi dan Disorientasi Budaya