Wow, AS Kecam Perluasan Permukiman Israel

Israel akan bangun 1.213 rumah baru di lingkungan Yerusalem.

Gedung Putih hari Jumat mengecam keputusan Israel membangun 3.000 rumah baru pemukim di Yerusalem Timur dan Tepi Barat sebagai "kontraproduktif" dan mengatakan, hal itu akan mempersulit pembukaan kembali perundingan perdamaian.

"Kami mengulangi penentangan lama kami atas pengumuman dan pembangunan permukiman di Yerusalem Timur. Kami yakin tindakan ini kontraproduktif dan semakin mempersulit pembukaan kembali negosiasi langsung atau mencapai solusi dua negara," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS Tommy Vietor.

"Negosiasi langsung tetap menjadi sasaran kami dan kami mendorong semua pihak mengambil langkah-langkah untuk mempermudah pencapaian tujuan itu," kata Vietor.

Sebelumnya, Israel mengungkapkan rencana-rencana pembangunan rumah baru itu setelah Palestina memperoleh pengakuan sebagai negara non-anggota di PBB.

Menurut seorang pejabat Israel kepada AFP, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan membangun 3.000 rumah sebagai tanggapan atas keberhasilan Palestina di PBB.

Laporan-laporan media mengatakan, beberapa dari rumah-rumah baru itu akan dibangun di E1, sebuah daerah sangat kontroversial di Tepi Barat yang menghubungkan wilayah caplokan Yerusalem Timur dengan permukiman Maaleh Adumim.

Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengutuk pembangunan itu sebagai agresi Israel terhadap sebuah negara.

Israel sebelumnya telah berjanji membekukan proyek E1 sebagai bagian dari komitmennya sesuai dengan peta jalan internasional bagi perdamaian yang diluncurkan pada 2003.

Palestina menentang keras proyek itu karena sama saja dengan membelah Tepi Barat menjadi dua bagian, yang membuat rumit pembentukan negara Palestina.

Palestina ingin Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka dan sangat menentang rencana perluasan Maaleh Adumim, yang terletak lima kilometer dari ujung timur kota itu.

Dalam pemungutan suara pada Kamis di New York, Mejelis Umum PBB menyetujui sebuah resolusi yang mengakui Palestina dalam perbatasan 1967 sebagai sebuah negara pengamat non-anggota di badan dunia tersebut.

sumber