Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
Keberadaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) menjadi harapan baru bagi warga Jakarta dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Namun, banyaknya hambatan di lapangan membuat warga tak puas. Bahkan,
dalam uji publik terkait implementasi KJS di Balaikota, Jakarta Pusat, diwarnai kericuhan. Warga yang hadir saling berebut untuk menyampaikan keluhan (curhat) kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Tak jarang dalam uji publik itu juga dihujani interupsi dan sorak-sorai dari warga yang tidak sepakat dengan pendapat yang disampaikan.
Beberapa pengamanan dalam (pamdal), para ajudan, serta anggota kepolisian sibuk untuk menenangkan warga yang emosi. Beberapa warga pun berusaha untuk mengambil pengeras suara agar bisa berbicara.
Salah satu perwakilan warga, Rizal meminta, agar rumah sakit swasta yang ada di Jakarta tidak menolak pasien yang menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tidak hanya itu, rekan-rekannya juga mengeluarkan spanduk berukuran 1x2 meter. Spanduk yang bertuliskan, "Terus Mendukung Program KJS. KJS Harga Mati," sempat dibentangkan beberapa saat. Spanduk kemudian langsung diminta untuk diturunkan agar situasi tidak memanas.
"Masukan sudah ada, ucapan terima kasih sudah ada, kritikan juga sudah ada. Yang mau saya tanyakan adalah sanksi apa yang Pak Jokowi berikan untuk rumah sakit yang tidak mendukung KJS? Kenapa tidak dicabut saja izinnya Pak?" pinta Rizal seperti dilansir situs beritajakarta.com.
Uji publik tersebut berlangsung sekitar 2 jam, yakni dari pukul 10.00 hingga 12.00. Diakhir acara, salah satu warga meminta agar uji publik seperti ini bisa dilakukan setiap satu bulan sekali. Sehingga warga bisa secara langsung menyampaikan keluhannya kepada Jokowi. "Ya nanti akan ada uji publik seperti ini lagi. Tapi tidak setiap bulan. Minimal 2 atau 3 bulan sekali saja," tegas Jokowi.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar