SOPIR TRUK ‘SERUDUK’ DPRD SUMBAR

Tak tahan lagi menghadapi sulitnya mendapatkan solar, puluhan sopir truk mengadukan nasib mereka ke DPRD Sumbar. Mereka memenuhi halaman gedung wakil rakyat itu dengan truk. Pertamina pun berjanji menambah kuota solar.

Puluhan sopir truk dengan membawa truknya memenuhi halaman parkir DPRD Sumbar, Selasa (23/4). Mereka menuntut kejelasan rencana pemerintah tentang kenaikan harga BBM, terutama berjenis solar. Selain itu, Akibat pembatasan BBM berjenis solar bersubsidi, para sopir ini pun mengalami penurunan penghasilan.

Para sopir truk itu menjelaskan, aksi ini dilakukan karena pem­batasan solar bersubsidi ini sudah sangat mengganggu pekerjaan mereka  sehari-hari. Beberapa sopir harus rela kehilangan upah, karena mengantre cukup lama di SPBU.

“Jika kami tidak beraktivitas dalam satu hari, kami kehilangan sekitar Rp100.000-Rp150.000. Jika enam hari sudah tidak beroperasi, karena tidak ada solar, tentu lebih banyak lagi,” kata Nasrul salah seorang sopir truk yang ikut men­datangi DPRD Sumbar.

Burhanudin selaku perwakilan sopir truk juga menyebutkan, akibat tidak ada kepastian tentang harga BBM jenis solar ini, pihak industri tidak mau menaikkan ongkos BBM karena tidak ada kepastian.

“Kami para sopir tetap harus bekerja sesuai target. Jika pengi­riman barang lewat dari waktu yang ditentukan, kami pun didenda. Sementara untuk pembelian solar dibatasi. Jika habis di tengah jalan, kami pun harus menambah dengan uang sendiri. Sementara upah sopir tidak bertambah,” katanya.

Para sopir ini sendiri, setuju dengan rencana pemerintah menaik­kan harga BBM. Namun mereka meminta hal ini segera diputuskan.  Keputusan dari pihak terkait ini akan memudahkan para sopir untuk meminta ongkos kirim, karena sudah ada harga baku untuk solar.

“Jika tetap menggunakan solar nonsubsidi, sepertinya perusahaan tidak akan sanggup membeli. Harganya terlalu tinggi, yiatu Rp10.700. Perusahaan pun dirugi­kan sekitar Rp500.000 setiap harinya,” kata Syafrial Ujang.

Sales Retail Rayon VIII Perta­mina Sumbar Zico Wahyudi, dalam hearing bersama Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil dan puluhan sopir truk menyatakan, akan menambah kuota solar sebanyak 10 persen, untuk mengatasi antrean panjang yang terjadi di seluruh SPBU Kota Padang.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas ESDM Sumbar Marzuki Mahdi, Asisten II  Bidang Ekonomi Setdaprov Sumbar Syaf­rial, dan Ketua Organda Sengaja Budi Syukur.

Sebelumnya, Operation Head Depot Pertamina Unit Pemasaran I Terminal BBM Teluk Kabung Bintang mengatakan, stok BBM untuk Sumbar seharinya 2.000 kiloliter, namun karena diin­truksikan oleh BP Migas, pendis­tribusian BBM harus dibatasi berdasarkan permintaan kabupaten dan kota masing-masing.

“Karena hal itu, kita mengurangi pendistribusian BBM jenis solar dari 2.000 kiloliter per hari, menjadi 1.700 kiloliter per hari. Stok solar kita masih aman untuk sepuluh hari ke depan,” katanya.

Zico menjelaskan, untuk penam­bahan kuota 10 persen ini  dila­kukan di SPBU dari Teluk Bayur sampai Bypass, ditambah dengan SPBU Khatib Sulaiman. Jumlahnya diperkirakan 200 ton.

Zico juga menjelaskan, sebe­lumnya Pertamina sendiri sudah menambah jumlah solar sekitar 6,4 persen melebihi kuota yang ada. Menurutnya, tindakan Pertamina menambah jumlah solar diatas kuota ini sudah mendapatkan teguran dari pemerintah. Aturan, hanya membolehkan Pertamina menyediakan solar sesuai kuota. Jika tidak diindahkan akan dike­nakan sanksi.

Sementara, jika dibandingkan dengan kuota solar yang diberikan untuk Sumbar di tahun 2012, kuota yang ada sampai 12 April ini, kurang sekitar 7-8 persen.

“Sikap ini diambil, karena sudah ada desakan dari banyak pihak. Sementara dari gubernur sendiri sudah mengirim surat ke Kemen­terian ESDM dan BPH Migas untuk menambah jumlah kuota solar di Sumbar,” jelas Zico.

Zico juga menjelaskan pembe­lian solar oleh sopir truk dibolehkan sampai Rp400.000. Sementara adanya pembatasan pembelian solar sampai Rp200.000 yang terjadi di SPBU Bukit Putus dikarenakan perusahaan pemilik SPBU tersebut kekurangan modal.

“SPBU tersebut juga menjadi tempat penyimpanan solar non subsidi bagi pihak Lantamal yang sudah disepakati dengan kontrak. Dikarenakan, Lantamal tidak memili­ki tempat penyimpanan solar seusai dibeli di depot Pertamina,” ucap Zico.

Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil yang menjembatani pertemuan tersebut menyebutkan, Pertamina harus menujukkan kepada masya­rakat SPBU mana saja yang menjual solar nonsubsidi. Kemu­dian, SPBU mana saja yang menja­di tempat pembelian solar bersub­sidi bagi nelayan.

Wakil Menteri Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo di Jakarta, Selasa (23/4) kemarin mengatakan, pemerintah memastikan tidak akan menambah kuota subsidi jenis solar yang kini tengah langka di sejumlah daerah. 

s