Indonesia Protes Pembukaan Kantor OPM di Inggris

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memprotes keras dan menyatakan keberatan atas dibukanya kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris pada 28 April lalu. Pemerintah mengaku telah menginstruksikan Duta Besar Indonesia di Inggris, Hamzah Thayeb, untuk menyampaikan hal itu. 

Hal ini disampaikan Kemlu RI dalam keterangan pers yang diterima VIVAnews pada Sabtu malam, 4 Mei 2013.

"Atas instruksi kami, Dubes RI di London telah menyampaikan posisi pemerintah tersebut kepada pemerintah Inggris," ujar Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa dalam rilis Kemlu.

Kemlu menyebut langkah yang sama juga akan ditempuh pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Menurut Marty, pembukaan kantor OPM tidak sesuai dan bertolak belakang dengan hubungan persahabatan yang telah terjalin selama ini antara Inggris dan Indonesia.

Padahal, menurut Marty, pemerintah Inggris selama ini mendukung integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di mana di dalamnya termasuk Papua dan Papua Barat. Selain itu, pembukaan kantor OPM juga bertolak belakang dengan pandangan masyarakat internasional yang secara tegas mendukung keutuhan NKRI.

"Perkembangan yang dimaksud sebenarnya lebih mencerminkan keputusan pihak separatis dalam menghadapi kenyataan yang dimaksud," kata pria yang menjabat sebagai menlu sejak 2010 itu.

Dalam menghadapi masalah ini, Marty akan terus mendorong pemerintah Inggris untuk senantiasa konsisten menunjukkan kebijakannya tidak mendukung tindakan separatis. Termasuk di dalamnya tindakan apa pun yang terkait dengan separatisme Papua, sesuai dengan hubungan bilateral di antara kedua negara yang terjalin dengan baik.

Sebelumnya, Duta Besar Inggris di Indonesia, Mark Canning, telah menegaskan bahwa pemerintah Inggris tidak terkait dengan masalah pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris.

Melalui siaran pers yang diterima pada Sabtu sore kemarin, Canning menyebut pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris.

Canning juga menjelaskan bahwa pemerintah Inggris cukup jelas yaitu menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan ingin supaya Papua dapat mencapai kesejahteraan dan perdamaian seperti provinsi lainnya di seluruh Indonesia. 

s