Pelayanan birokrasi di Indonesia khususnya di Kota Padang dinilai masih rendah dibandingkan negara lain yang lebih maju. Salah satu penyebab pelayanan publik tidak berjalan baik, adalah akibat kebanyakan aparatur tidak memiliki keahlian sehingga sering tidak tahu apa yang harus dikerjakan.
“Ini bukan lagi rahasia umum. Tidak hanya istirahat, tapi justru di dalam jam kerja main games. Mungkin karena sedang tidak ada kerja, atau mungkin tidak bisa kerja lain malah dimanfaatkan fasilitas negara untuk main games,” ungkap Kepala Inspektorat Padang, Yosefriawan, kepada wartawan, usai Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Teknologi informasi di Edotel Minangkabau SMKN 6 Padang, kemarin (10/6).
Sebenarnya, kata Yosefriawan, kalau aparatur itu mau, silakan gunakan milik sendiri, tapi tetap tidak di waktu jam kerja. “Mindset seperti itu yang harus diubah,” kata Yosefriawan.
Dia mengingatkan, agar tidak menggunakan teknologi informasi itu hanya untuk bermain games. “Gunakan sarana dan prasarana itu dengan baik. Jangan hanya untuk main games,” tegasnya.
Yosefriawan mengatakan pengawasan PNS ini, tidak bisa diserahkan langsung kepada inspektorat. Yang bisa dilakukan pengawasan internal dari masing-masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Mereka punya pengawasan melekat. Tidak bisa langsung ke inspektorat. Atasan bisa menegur bawahannya dengan teknik tersendiri,” ujarnya.
Di sisi lain, Yosefriawan juga mengatakan penerapan teknologi informasi di Pemko Padang atau e-government, diakuinya kini masih minim. Birokrasi di Pemko masih baku. Ini hendaknya menjadi tantangan bagi Pemko Padang, karena daerah lain sudah lebih baik dalam penerapan e-government.
“Padang ditetapkan sebagai pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satu yang mendukung itu adalah penerapan e-government yang baik. Kalau e-government tidak jalan sama juga bohong,” tuturnya.
Yosefriawan menegaskan, jika diaplikasikan dengan baik, e-government dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peningkatan layanan publik yang efektif. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Padang, Raju M Chaniago. “Pemko Padang belum menerapkan e-government atau electronic government dengan baik. Seperti contoh website www.padang.go.id saja, saat ini belum memuat informasi up to date tiap hari. Website tersebut belum mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan belum mampu menjembatani komunikasi masyarakat dan pemko,” ujarnya.
e-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan melalui teknologi informasi. Manfaatnya, dapat mempersingkat waktu kerja dibandingkan dikerjakan secara manual. “Inilah konsep impelementasi e-government itu,” ujarnya.
Sanksi Bukan Solusi
Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Negeri Padang (UNP) Eka Vidya Putra melihat pemberian sanksi bagi PNS yang suka main games dalam jam kerja, bukanlah solusi tepat. “Mengapa PNS itu bisa main games, sebetulnya ada budaya kerja tidak benar. Mereka bermain games bisa jadi, saat itu memang waktu luang dan tidak ada lagi pekerjaan teknis yang dilakukan.
Demikian pula bagi yang perempuan, kita bisa lihat mereka akan menggunakan waktunya untuk gerumpi di kantor. Apakah karena main games dan ngerumpi ini mereka diberi sanksi. Apakah ini pantas,” tanya Eka.
Karena hal itu berkaitan erat dengan budaya kerja, maka yang harus dilakukan adalah perbaikan budaya kerja itu sendiri. “Karena bisa jadi sanksi tidak menjadi solusi,” tuturnya.
Terpenting, pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik dan memberi motivasi serta inisiatif pada bawahannya. “Pembinaan itu yang harus dijalankan.
PNS juga harus meng-up date pengetahuan pribadi. Itu harus diselesaikan dalam reformasi birokrasi kita,” ucap Eka.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar