Migrant Care: Insiden KJRI Jeddah, Bukti Layanan Bobrok

TKI rusuh di kantor KJRI di Jeddah(Migrant Care)

 Migrant Care, lembaga advokasi buruh migran Indonesia menyoroti insiden pembakaran kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah, Arab Saudi, Minggu sore, 9 Juni 2013.

Dalam keterangan tertulisnya, Senin 10 Juni 2013, Migrant Care menilai insiden yang menewaskan satu orang TKI itu merupakan bukti kebobrokan pelayanan terhadap buruh migran tak berdokumen resmi di Arab Saudi.

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, ribuan buruh migran Indonesia setiap hari terpaksa berjemur dalam terik matahari bersuhu rata-rata diatas 40 derajat celsius selama mengantre di luar gedung KJRI Jedah.

"Tanpa ada pelindung panas seperti tenda, support air minum serta tim medis yang siap melayani. Sehingga hampir setiap hari ada yang pingsan karena berdesakan, haus, lapar dan panas," kat Anis. Dia mengaku bahwa lembaganya menerima informasi dan situasi soal buruh migran dari jaringan di negeri kaya minyak itu.

Untuk diketahui, Pemerintah Saudi Arabia memberikan amnesti (pengampunan) bagi TKIoverstay di Saudi Arabia sejak 11 Mei – 3 Juli 2013 dengan melakukan pemutihan atau legalisasi dokumen di perwakilan Indonesia setempat.

Dari pantauan Migrant Care selama ini, pemerintah Indonesia lamban dan tidak siap merespon kebijakan itu. "Seharusnya ada penambahan tenaga dan fasilitas yang memadai di perwakilan RI di Saudi Arabia, untuk aktivitas yang memerlukan kecepatan dan kecermatan luar biasa dalam menghadapi puluhan ribu orang yang akan memproses pemutihan dokumen," tutur Anis.

Anis melihat insiden bermula dari ketidakpuasan ribuan buruh migran yang mengantre di KJRI Jeddah. Sayangnya, kantor itu tutup dan tidak melayani pengurusan dokumen dengan alasan sedang memproses dokumen yang sudah masuk.

"Ini harus diinvestigasi akar masalahnya dan bukan secara serampangan menyalahkan dan mengkriminalisasi buruh migran Indonesia yang mengekspresikan kemarahannya," tegas Anis.

Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia untuk menginvestigasi
akar masalah insiden itu. Lembaga ini juga menuntut proses pemutihan dokumen buruh migran segera dilakukan serta mendesak pemerintah mendukung pelayanan pengurusan dokumen selama masa amnesty.

Pemerintah bantah lalaiMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, membantah stafnya di Jeddah tidak siap melayani para TKI. "Itu tiba-tiba kejadiannya. Biasanya tidak seperti itu. 12 ribu TKI tiba-tiba datang dan memenuhi ruang yang sempit," kata dia.

Dia mengklaim telah menyelesaikan 50 ribu permasalahan pemutihan paspor TKI di Arab Saudi selama ini. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenlu untuk melakukan penambahan loket layanan dan penambahan staf.

Saat ditanya kenapa hanya ada dua KJRI yang membuka pelayanan pemutihan paspor dan hanya buka pada hari-hari tertentu, Ketua Umum PKB itu enggan berkomentar lebih lanjut. "Tanya Kemenlu, saya nggak hafal. Kalau soal tempat dan KBRI, Kemenlu lebih tahulah," tandasnya.

s