Bertempat tinggal di daerah yang selama ini dikenal sebagai markas kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) pimpinan Goliat Tabuni, membawa banyak kesengsaraan. Itulah yang dirasakan oleh warga Distrik Tingginambut di Puncak Jaya, Papua. Aktivitas pembangunan di wilayah itu lumpuh total.
“Masyarakat di sini merasa kurang diperhatikan karena tidak ada pembangunan. Mereka bertanya-tanya haruskah hidup terus di honai (rumah khas Papua yang terbuat dari jerami),” kata Kepala Distrik Tingginambut, Junius Tabuni, saat ditemui di kediamannya, Sabtu 14 September 2013.
Lumpuhnya aktivitas pembangunan di Tingginambut berimbas pula pada lumpuhnya aktivitas masyarakat setempat. Tak ada aktivitas pendidikan atau pelayanan kesehatan di wilayah yang terletak di dataran tinggi itu. “Di sini sama sekali tak ada sekolah dan puskesmas. Semua sudah habis dibakar sehingga anak-anak tak ada lagi yang bersekolah,” ujar Junius.
Situasi itu diperburuk dengan rangkaian aksi penembakan yang kerap terjadi di Tingginambut. Penembakan itu kerap menewaskan aparat keamanan maupun warga sipil. Padahal, kata Junius, masyarakatnya bisa menjaga keamanan asal aparat keamanan tidak mengganggu kelompok berseberangan yang bermarkas di salah satu kampung di sana.
“Kalau TNI/Polri dengan kelompok berseberangan saling serang, masyarakat yang jadi korban. Jadi kami harap mereka jangan lagi saling serang agar situasi aman dan pembangunan bisa berjalan,” kata Junius. Menurutnya, selama ini pembangunan di wilayahnya selalu terkendala masalah keamanan.
Junius menjamin, kelompok berseberangan tidak akan mengganggu proses pembangunan selama mereka tidak diganggu. “Selama ini yang membuat kelompok berseberangan marah karena aparat keamanan mengusik mereka dengan masuk ke kampung atau markas mereka di Tinggineri untuk melakukan aksi sweeping. Jadi sebaiknya biarkan mereka di wilayah mereka sekarang. Jangan diganggu dan pembangunan pun akan berjalan,” ujarnya optimistis.
Masyarakat Tingginambut berharap pemerintah segera membangun infrastruktur sekolah di daerah mereka agar anak-anak dapat kembali mengenyam pendidikan. “Bangunlah sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA,” pinta Junius.
Junius mengklaim, sejak dia dipercaya menjadi Kepala Distrik Tingginambut, situasi di sana berangsur-angsur aman. Tahun ini peringatan HUT Kemerdekaan RI bahkan sudah bisa dilaksanakan di daerah itu. “17 Agustus sudah bisa dirayakan, dan tidak diganggu lagi oleh kelompok berseberangan,” ujarnya.
Ketua Komisi E DPR Papua Kenius Kogoya akan mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera membangun sekolah di Tingginambut. “Akibat konflik berkepanjangan, aktivitas sekolah dan pelayanan kesehatan di sini lumpuh total. Segera bangun kembali sekolah-sekolah,” kata dia.
Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda juga mengakui bahwa faktor keamanan menjadi salah satu kendala tersendat-sendatnya pembangunan di Tingginambut. “Tingginambut sampai dicap merah karena keamanannya. Mudah-mudahan ke depannya tidak lagi. Semua elemen di Tingginambut harus ikut menjaga keamanan agar proses pembangunan bisa berjalan,” ujarnya.
Ketua Komisi A DPR Papua Julius Miagoni yakin jika keamanan di Tingginambut terjamin, pembangunan pasti jalan. Ia mengimbau TNI dan Polri tidak mengusik kelompok-kelompok yang selama ini dianggap berseberangan. “Jangan ganggu mereka. Biarkan mereka tinggal di tempatnya. Namun mereka yang di dalam hutan juga jangan ganggu pembangunan yang berjalan,” kata dia.
s
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar