Tahun Depan TransJakarta Tak Lagi Pakai Bus dari Tiongkok

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menuturkan, mulai tahun depan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi menggunakan bus dari Tiongkok untuk TransJakarta. Pemprov DKI lebih memilih bus yang diimpor dari benua Eropa, salah satunya bermerek Scania dari Swedia dan Mercedes Benz dari Jerman.

"Besok kami akan lihat demo busnya, kami mau lihat dulu merek Scania, kalau Mercedes mungkin tahun depan sudah bisa masuk. Kami mesti naikkan kelas kita. Masa kota besar seperti Jakarta bus rapid transitnya pakai merek tidak terkenal dari Tiongkok," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu, 7 Mei 2014.

Menurut Ahok, mulai tahun ini, Pemprov DKI tidak akan lagi menggunakan sistem tender untuk pengadaan bus. Tetapi, akan memakai e-catalog melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Jadi, lelang pengadaan bus tidak lagi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami sudah bilang ke LKPP. Jadi, prinsip tender itu bukan selalu yang murah yang menang. Ada hitungan harga dan biaya, lalu dibandingkan dengan masa pakai barang yang dibeli. Jadi, kalau mahal tapi bisa dipakai lama kan jadi pertimbangan juga," ujar pria asal Belitung itu.

Kata dia, pemakaian dua merek bus tersebut bukan tanpa alasan. DKI berkaca pada negara-negara lain, salah satunya Singapura. Berdasarkan pengalaman di negara tetangga itu, bus Eropa bisa bertahan hingga 20 tahun.

Meski harganya murah, bus-bus Tiongkok yang mendominasi jalanan ibu kota saat ini hanya bisa bertahan selama lima tahun. Sementara itu, bus Eropa juga harganya tidak sampai dua kali lipat dari bus Tiongkok.

"Kalau bus Scania di Singapura, walaupun sudah 20 tahun dipakai, lalu dijual ke Afrika masih dipakai. Berarti masa pakainya bisa 30 tahun. Makanya saya bilang kamu mau tidak beli mobil yang 3-4 tahun tidak jelas, mereknya tidak jelas tidak pernah kita dengar," ucap dia.

Ahok mengaku akan mendorong PT TransJakarta yang baru saja dibentuk pada 27 Maret 2014 agar bisa langsung melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS). Itu supaya Pemprov DKI bisa memberikan penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT TransJakarta. s