Mantan Wakil KSAD: Ada Konspirasi Perwira di DKP Ingin Jatuhkan Prabowo

J Suryo Prabowo memerika senjata laras panjang yang dimiliki Pasmar-1, saat kunjungan ke Bhumi Marinir Karangpilang Surabaya, Kamis (22/9).

Mantan kepala staf umum TNI Letjen (Purn) Johanes Suryo Prabowo menduga, ada konspirasi sejumlah perwira ABRI (TNI) yang masuk dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP), untuk menjadikan Prabowo Subianto sebagai kambing hitam serangkaian peristiwa 1998.


"Ironisnya ketika DKP berjalan, ada tim gabungan pencari fakta (sudah membuka hasil investigasinya), namun Prabowo (tetap) dihukum administrasi. Seolah ada konspirasi perwira dalam DKP," kata Suryo dalam acara 'Eksaminasi Publik Terhadap Keputusan Dewan Kehormatan Perwira' di Jakarta, Senin (23/6).

Pernyataan Suryo itu dilontarkan menyusul adanya upaya sejumlah pihak yang mulai memperdebatkan kembali surat rekomendasi DKP terkait pemberhentian Prabowo dari institusi militer. Upaya itu dinilai bernuansa politis untuk menjegal Prabowo dari kontestasi Pilpres 2014.

Suryo mengatakan, dirinya tidak ingin menuduh siapa pun. Dia hanya menegaskan bahwa menteri sekretaris negara Muladi kala itu juga telah mengeluarkan pernyataan yang intinya menyatakan mantan panglima Kostrad tersebut tidak terkait dengan penculikan 13 aktivis, penembakan mahasiswa Trisakti, dan kerusuhan Mei 1998.

"Saya tidak menuduh, saya hanya mencoba mempercayai naluri dan nalar saya. Kalau betul Prabowo sejahat yang ditudingkan, waktu itu dia seharusnya tidak akan boleh ke luar negeri, tapi waktu itu dia ke luar negeri," kata mantan wakil kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu.

Selain itu, Suryo juga menganalisis bahwa jika benar Prabowo dalang serangkaian peristiwa 1998, seharusnya saat pergi ke luar negeri, tidak ada lagi kerusuhan. Faktanya kerusuhan tetap terjadi di beberapa tempat di Indonesia. "Sehingga saya tidak habis pikir kalau Prabowo harus diminta-minta melapor ke Komnas HAM," ujarnya.

Ketua Ikatan Alumni UI (Iluni) Hariadi Darmawan mengatakan, terlepas dari terlibat atau tidaknya Prabowo dalam serangkaian peristiwa kelam 1998, ia tidak setuju apabila masa lalu Prabowo dibandingkan dengan mulusnya perjalanan karier Jokowi, hanya untuk kepentingan Pilpres 2014.
Menurut Hariadi, hal itu tidak adil karena tidak sebanding. "Bowo (Prabowo) sudah berjuang untuk bangsa ini, anak buah dia habis di Timor-Timor, lalu kita caci maki dan membandingkannya dengan 'kebersihan' Jokowi, itu tidak fair," ujar Hariadi.

Sebagai pelaku sejarah, Hariadi menekankan bahwa dirinya adalah orang yang berseberangan dengan Prabowo pada pengujung Orde Baru. Kala itu dia turut serta bersama ribuan mahasiswa lain, mendesak mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Tetapi dia mengaku tidak sudi apabila dugaan keterlibatan Prabowo dalam penculikan aktivis 1998 yang belum pasti kebenarannya itu lantas dijadikan peluru untuk menjatuhkan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2014.
"Apa yang terjadi pada masa lalu itu bagian dari proses pembentukan sebuah bangsa. Tidak bisa dibandingkan dengan situasi saat ini. Saya tanya Jokowi itu sudah melakukan apa untuk bangsa ini, paling hanya menertibkan Pasar Tanah Abang," kata Hariadi.r