MENAG: ADA KEANEHAN DI PONPES UMAR BIN KHATAB

JAKARTA, HALUAN — Kementerian Agama sudah lama mencurigai aktivitas di Pondok Pesantren (Ponpes) Umar bin Khatab di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi ledakan bom Selasa yang menewaskan satu orang.

Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) menjawab pertanyaan wartawan di gedung DPR, Rabu (13/7) menjelaskan, kementerian yang dipimpinnya sudah lama memantau ponpes tersebut, yaitu sejak 2004. “Kami sudah lama melihat aktivitas ponpes tersebut banyak keganjilan. Termasuk kegiatannya yang tertutup tersebut,” jelas SDA.

Pensantren tersebut jelas SDA, tidak mau menerima bantuan dana dari pemerintah. “Ini ganjil sekali, padahal kita pernah memberikan bantuan tetapi mereka tolak. Jadi mereka tidak mau ada bantuan dari pemerintah dan mereka tidak mau ada intervensi pemerintah. Bahkan mereka juga tidak mau menggunakan kurikulum pemerintah,” ulas SDA.

Bila polisi mendapat bukti ponpes mengajarkan garis keras, kelompok dan institusinya harus dibubarkan. “Kami serahkan pada aparat keama­nan untuk menyelediki ledakan yang diduga bom di pesantren tersebut. Termasuk menyelidiki kegiatan ponpes tersebut selama ini apa saja,” ujarnya.

SDA mengatakan, Ponpes Umar bin Khatab yang jumlah muridnya hanya sekitar 35 orang itu memang terlihat aneh. Saat terjadi ledakan berdatangan orang-orang yang jumlah­nya berkisar antara 150 hingga 200 dan semuanya bersenjata tajam. Kepolisian masih belum bisa masuk ke wilayah itu karena dikhawatirkan jatuh korban.

“Mereka itu tidak mau dicampuri dan polisi dihadang waktu itu. Nah sekarang kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki dan mengatasi keadaan di sana. Sekaligus menyelidiki pelaku-pelaku dan status ponpes itu. Nah kalau memang garis keras ya harus ditutup,” tegasnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung pun meminta pesantren Umar bin Khatab tidak menghalang-halangi polisi untuk memasuki pesantren tersebut. “Apa pun alasannya, selama masih wilayah negara kesatuan, polisi harusnya bisa masuk ke Ponpes itu. Mereka tidak berhak melarang,” katanya. Pramono meyakini, seandainya dugaan seba­gian orang benar bahwa di ponpes itu diajarkan membuat bom, itu hanya dilakukan oleh oknum. “Saya yakin semua pesantren mengajarkan kebai­kan. Saya minta Menteri Agama dan Menteri Pendi­dikan Nasional segera turun tangan untuk mengecek Ponpes itu,” ungkap Pramono lagi.

Wakil Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf  juga mendesak pihak kepolisian mengusut tuntas bom yang meledak di Pesantren Umar Bin Khattab tersebut. “Polisi harus mengusut tuntas dan selanjutnya harus memberikan penjelasan yang objektif kepada masyarakat. Saya sebagai Wakil Ketua PBNU meng­harapkan agar para santri dan warga masyarakat di sekitar pondok pesantren itu bisa memberikan akses dan kooperatif kepada aparat kepoli­sian,” kata Slamet Effendy Yusuf.

Namun demikian, PBNU me­min­ta agar pihak kepolisian mengu­payakan cara-cara persuasif untuk bisa memperoleh akses tersebut. Sebab, penyelidikan ini penting selama dilakukan secara persuasif. Untuk mengetahui apakah benar di pesantren tersebut dirakit bom rakitan.

“Sandainya betul di pesantren itu diajarkan, kita harus memperoleh kejernihan apa betul diajarkan merakit bom dan sebagainya. Kalau itu terjadi ini berbahaya bagi dunia pesantren. Kalau betul ada bukti di pesantren tersebut ada kegiatan latihan bersenjata akibat masuknya ajaran dan paham radikalisme, ini sangat merusak citra pesantren,” tambahnya. (h/sam)