Jakarta - Seratus kepala desa (kades) yang sedang mengikuti workshop Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Wisma Hijau, Mekarsari, mendatangi Mapolresta Depok, Sabtu (12/11) malam kemarin. Mereka mengadukan Dendi Firman dan Edi Hanson, panitia workshop, yang dianggap telah menipu 800 kepala desa di beberapa provinsi.
Setelah meneriman pengaduan dari para kades, Reskrim Polresta Depok telah menjemput Dendi dari rumahnya di Kelurahan Cinere, dan Edi Hanson di Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok untuk dimintai keterangan. Sedangkan ratusan kades dari pelbagai provinsi seperti di antaranya dari Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Banten dan lainnya masih berada di Mapolresta Depok.
Para kades ini dijanjikan akan mendapat bantuan dana sesuai dengan kebutuhan pembangunan desanya masing-masing. "Dari Kementerian Keuangan Rp 6 milyar dan dari Kementerian Dalam Negeri Rp 2 milyar untuk tiap-tiap desa," ujar Syaiful Anshori, koordinator Kepala Desa dari Kabupaten Kesawaran, Lampung yang menjadi perwakilan rekan-rekannya membuat laporan.
Menurut Anshori, setiap kades dimintai biaya untuk pembuatan proposal Rp 500 sampai Rp 600 ribu per orang. Setelah proposal selesai, akan dikirim ke kementerian dan kembali dikenakan biaya Rp 2,6 juta per orang.
"Kami sudah menyerahkan uang itu kepada Dendi," imbuhnya.
Anshori mengisahkan, teman-teman Dendi rajin mendatangi sejumlah kantor kepala desa di Lampung. "Dengan begitu meyakinkannya menawarkan program bantuan tersebut dengan syarat mengeluarkan sejumlah dana yang sudah ditetapkan untuk uang pendamping proposal," ujar Anshori.
Saat dikonfirmasi, Dendi sendiri mengaku sebagai wartawan Tipikor. Uang itu, menurut Dendi, diberikan kepada Tomi yang mengaku bekerja sebagai protokoler Istana Kepresidenan RI.
"Saya juga menjadi korban penipuan Tomi. Karena setelah saya telusuri Tomi tak jelas keberadaannya. Saya sudah bertanya kepada Edi Hanson karena Tomi itu temannya," tukas Dendi yang juga akan melaporkan Edi Hanson dan Tomi ke polisi.
Baik Dendi dan ratusan kepada desa, saat ini sudah dimintai keterangan oleh Polres Depok.
(mok/mok)Hendrik - detikNews
Setelah meneriman pengaduan dari para kades, Reskrim Polresta Depok telah menjemput Dendi dari rumahnya di Kelurahan Cinere, dan Edi Hanson di Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok untuk dimintai keterangan. Sedangkan ratusan kades dari pelbagai provinsi seperti di antaranya dari Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Banten dan lainnya masih berada di Mapolresta Depok.
Para kades ini dijanjikan akan mendapat bantuan dana sesuai dengan kebutuhan pembangunan desanya masing-masing. "Dari Kementerian Keuangan Rp 6 milyar dan dari Kementerian Dalam Negeri Rp 2 milyar untuk tiap-tiap desa," ujar Syaiful Anshori, koordinator Kepala Desa dari Kabupaten Kesawaran, Lampung yang menjadi perwakilan rekan-rekannya membuat laporan.
Menurut Anshori, setiap kades dimintai biaya untuk pembuatan proposal Rp 500 sampai Rp 600 ribu per orang. Setelah proposal selesai, akan dikirim ke kementerian dan kembali dikenakan biaya Rp 2,6 juta per orang.
"Kami sudah menyerahkan uang itu kepada Dendi," imbuhnya.
Anshori mengisahkan, teman-teman Dendi rajin mendatangi sejumlah kantor kepala desa di Lampung. "Dengan begitu meyakinkannya menawarkan program bantuan tersebut dengan syarat mengeluarkan sejumlah dana yang sudah ditetapkan untuk uang pendamping proposal," ujar Anshori.
Saat dikonfirmasi, Dendi sendiri mengaku sebagai wartawan Tipikor. Uang itu, menurut Dendi, diberikan kepada Tomi yang mengaku bekerja sebagai protokoler Istana Kepresidenan RI.
"Saya juga menjadi korban penipuan Tomi. Karena setelah saya telusuri Tomi tak jelas keberadaannya. Saya sudah bertanya kepada Edi Hanson karena Tomi itu temannya," tukas Dendi yang juga akan melaporkan Edi Hanson dan Tomi ke polisi.
Baik Dendi dan ratusan kepada desa, saat ini sudah dimintai keterangan oleh Polres Depok.
(mok/mok)Hendrik - detikNews
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar