Ilustrasi (pks.org)Jakarta Kursi menteri yang diduduki kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipastikan melayang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kini tengah mencari calon menteri yang akan menjadi pengganti.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan belum diumumkannya secara resmi pendepakan PKS dari koalisi, dikarenakan SBY masih menimbang calon yang akan mengisi kursi menteri milik PKS.
"Ditunggu saja, masak harus buru-buru. Kan harus ada pengganti menteri, dihubungi dulu. Prosesnya begitu, tidak bisa emosional," kata Mubarok saat dihubungi detikcom, Minggu (8/4/2012).
Namun Mubarok tidak menyebut berapa kursi menteri PKS yang akan diganti. PKS sendiri memiliki tiga menteri yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Menteri Pertanian Suswono.
"Soal berapa kursi itu urusan prerogatif Presiden. Kita tunggu saja, pokoknya sedang diproses," terangnya
Mubarok juga enggan menjawab mengenai kabar kursi Menkominfo yang akan diberikan ke Partai Golkar. "Saya tidak tahu itu urusan Presiden," tandasnya.
Kursi Menkominfo dikabarkan akan diberikan kepada Partai Golkar sebagai imbalan atas perannya dalam meloloskan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Golkar menginisiatori ayat 6 A dalam Pasal 7 RUU APBN Perubahan 2012 dimana pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan syarat harga minyak mentah Indonesia di atas 15 persen dari asumsi USD 105 per barel dalam kurun waktu enam bulan.
(fdn/ahy)
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan belum diumumkannya secara resmi pendepakan PKS dari koalisi, dikarenakan SBY masih menimbang calon yang akan mengisi kursi menteri milik PKS.
"Ditunggu saja, masak harus buru-buru. Kan harus ada pengganti menteri, dihubungi dulu. Prosesnya begitu, tidak bisa emosional," kata Mubarok saat dihubungi detikcom, Minggu (8/4/2012).
Namun Mubarok tidak menyebut berapa kursi menteri PKS yang akan diganti. PKS sendiri memiliki tiga menteri yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Menteri Pertanian Suswono.
"Soal berapa kursi itu urusan prerogatif Presiden. Kita tunggu saja, pokoknya sedang diproses," terangnya
Mubarok juga enggan menjawab mengenai kabar kursi Menkominfo yang akan diberikan ke Partai Golkar. "Saya tidak tahu itu urusan Presiden," tandasnya.
Kursi Menkominfo dikabarkan akan diberikan kepada Partai Golkar sebagai imbalan atas perannya dalam meloloskan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Golkar menginisiatori ayat 6 A dalam Pasal 7 RUU APBN Perubahan 2012 dimana pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan syarat harga minyak mentah Indonesia di atas 15 persen dari asumsi USD 105 per barel dalam kurun waktu enam bulan.
(fdn/ahy)
Baca Juga
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar