KOMPAS/LUCKY PRANSISKAPolitisi Partai Demokrat, Benny K Harman
ikap Polri yang mengutus penyidik ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
mengawal dokumen hasil sitaan di Gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dinilai jadi bukti bahwa Polri khawatir dengan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi. "Dikhawatirkan akan membuka aliran dana ke sejumlah Pati (perwira tinggi) Polri dan pengusaha yang selama ini memonopoli proyek di Korlantas itu," kata Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat, Benny K Harman, ketika dihubungi, Jumat ( 3/8/2012 ).
Seperti diberitakan, Polri mengutus sejumlah anggotanya untuk mengawal dokumen hasil sitaan yang disimpan di kontainer di belakang Gedung KPK. Informasi dari KPK, penyidik belum dapat mengakses dokumen itu. Bahkan, ada ultimatum dari pejabat Polri bahwa dokumen itu hanya bisa diakses sepengetahuan dirinya. Pihak Polri beralasan, mereka juga membutuhkan dokumen tersebut karena Polri tengah menangani kasus yang sama.
Benny mengatakan, pimpinan KPK harus memerintahkan para pengawal Polri itu keluar dari wilayah yang menjadi otoritas KPK. "Jangan dibiarkan pengawal-pengawal yang ilegal itu karena akan sangat mengganggu kerja KPK dalam mengungkap perkara ini secara objektif," kata mantan Ketua Komisi III DPR itu.
Kepolisian sempat menahan pihak KPK berjam-jam agar tak membawa dokumen hasil sitaan itu keluar dari Gedung Korlantas Polri. Setelah para pimpinan KPK dan Polri bertemu, akhirnya seluruh dokumen itu diizinkan dibawa KPK.
kompas
mengawal dokumen hasil sitaan di Gedung Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dinilai jadi bukti bahwa Polri khawatir dengan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi. "Dikhawatirkan akan membuka aliran dana ke sejumlah Pati (perwira tinggi) Polri dan pengusaha yang selama ini memonopoli proyek di Korlantas itu," kata Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat, Benny K Harman, ketika dihubungi, Jumat ( 3/8/2012 ).
Seperti diberitakan, Polri mengutus sejumlah anggotanya untuk mengawal dokumen hasil sitaan yang disimpan di kontainer di belakang Gedung KPK. Informasi dari KPK, penyidik belum dapat mengakses dokumen itu. Bahkan, ada ultimatum dari pejabat Polri bahwa dokumen itu hanya bisa diakses sepengetahuan dirinya. Pihak Polri beralasan, mereka juga membutuhkan dokumen tersebut karena Polri tengah menangani kasus yang sama.
Benny mengatakan, pimpinan KPK harus memerintahkan para pengawal Polri itu keluar dari wilayah yang menjadi otoritas KPK. "Jangan dibiarkan pengawal-pengawal yang ilegal itu karena akan sangat mengganggu kerja KPK dalam mengungkap perkara ini secara objektif," kata mantan Ketua Komisi III DPR itu.
Kepolisian sempat menahan pihak KPK berjam-jam agar tak membawa dokumen hasil sitaan itu keluar dari Gedung Korlantas Polri. Setelah para pimpinan KPK dan Polri bertemu, akhirnya seluruh dokumen itu diizinkan dibawa KPK.
kompas
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar