Kapolda Sumbar Diganti

Nur Ali Gantikan Wahyu Indra Pramugari | ♦ Aspirasi Warga Sumbar Direspons Kapolri

Brigjen Pol Wahyu Indra Pramugari akhir­nya dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Sumbar. Peng­gantinya ada­lah Brigjen Pol Nur Ali yang saat ini men­ja­bat se­bagai Di­rek­tur III Ti­pi­kor Ba­reskrim Polri Brigjen Pol Nur Ali. Se­lanjut­nya, Wahyu Indra akan menjadi Wid­yai­swa­ra Ses­pim Polri.

Kepastian pergantian ter­sebut tertuang da­lam telegram rahasia mutasi Nomor: KEP/173/III/2013 tang­gal 25 Maret 2013. Kepala Biro Pene­rangan Masya­ra­kat (Karopen­mas) Polri Brig­jen Pol Boy Raf­li Amar mem­be­narkan in­for­­masi per­gantian ini. Me­nu­rutnya, rotasi jabatan meru­pakan hal biasa dalam tubuh kepolisian.

Dia menepis anggapan bila mutasi Kapolda itu dila­kukan karena duga­an-dugaan keter­kaitan seseorang (Wahyu, red) da­lam suatu per­kara. Pada ro­tasi kali ini, se­lain Wah­yu In­dra dan Nur Ali, Ma­bes Polri juga merotasi sejumlah per­wira tinggi. Kapolda Sul­teng Brigjen Pol Dewa Made Parsana digantikan Brigjen Ardiono. Sementara Kapolda Malut akan diduduki Brigjen Pol Machfud.

Untuk mengganti pos Direk­tur Tipikor Bareskrim, Polri menempatkan Kom­bes Idham Azis. “(Rotasi jabatan ter­sebut) dalam rangka tour of duty,” kata Boy Rafli, Senin (25/3).

Walau begitu, sejak bebe­rapa waktu terakhir Wahyu Indra telah ramai diberitakan. Wahyu Indra sudah dua kali diperiksa Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi proyek Simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Kor­lantas) Mabes Polri. Di Sumbar sendiri, Wahyu Indra dikait-kaitkan dengan tambang ilegal di Solok Selatan (Solsel), Pasa­man Barat (Pasbar), dan Dhar­masraya.

Terkait hal itu, semua ang­gota DPR-DPD asal Sumbar (Kaukus DPR-DPD) yang di­pim­pin Ketua DPD Irman Gus­man, secara terang-terangan meminta Wahyu Indra diganti, pada awal Maret lalu. Boy Rafli menyebutkan, serah terima jabatan Kapolda tersebut segera dilaksanakan. “Kalau tidak akhir Maret ini, kemungkinan awal April nanti,” kata Boy.

Salah seorang perwira di Mabes Polri menyebutkan, Nur Ali dikenal sebagai pribadi pen­diam, disiplin, dan taat ber­ibadah. Oleh karena itu, Nur Ali selalu bersikap tegas dalam mengambil suatu kebijakan. Dia gencar membongkar dan me­ngu­sut kasus-kasus korupsi besar di daerah, dan di Kemen­terian. Sebelum masuk Mabes Polri, Nur Ali pernah menjabat sebagai Irwasda Polda Metro Jaya.

Nur Ali pernah memimpin tim pelimpahan berkas kasus simulator SIM yang melibatkan mantan Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo, kepada KPK. Sebelumnya kasus tersebut ditangani penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ba­reskrim Polri.

Pada Januari 2013, Nur Ali pula yang mewakili Mabes Polri dalam pertemuan koordinasi informatif dengan Panitia Akun­tabilitas Publik (PAP) DPD RI, dalam menuntaskan masalah tipikor di Indonesia. Selama tahun 2012, Mabes Polri berhasil mengembalikan uang hasil keja­ha­tan tindak pidana korupsi sebesar Rp261 miliar. Ini tak lepas dari kinerja Nur Ali. Terja­lin pula sinergi kerja sama antara penyidik Polri dengan KPK, BPK dan Pembangunan (BPKP), dalam pemberantasan korupsi. 

Tugas Berat Menati Kapolda Baru

Ketua DPD Irman Gusman kepada Padang Ekspres menga­ku sudah mendapatkan infor­masi soal pergantian tersebut. Ia mengapresiasi langkah Kapolri jenderal Pol Timur Pradopo yang tidak terlalu lama men­in­daklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat DPD dan DPR.

Pergantian ini, tepat sehari setelah Tim Kaukus DPR-DPD berkunjung ke Solsel menjem­put aspirasi dari tokoh masya­rakat, DPRD dan pejabat setem­pat, serta menginventarisir laporan-laporan yang masuk dari ma­syarakat dan Pemkab ke DPD dan DPR, soal adanya permainan oknum aparat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Solsel.

Diharapkan Irman, Kapolda Sumbar yang baru bisa segera menuntaskan laporan-laporan dugaan pembekingan oleh apa­rat di lokasi-lokasi tambang emas ilegal, baik di Solsel mau­pun daerah lainnya seperti di Dharmasraya, dan Sijunjung.

“Bersihkan oknum-oknum aparat yang bermain dan mem­biarkan terjadinya pelanggaran hukum dan kerusakan ling­kungan di Sumbar, tanpa pan­dang bulu,” tegas Irman.

Irman minta koordinasi dengan para muspida yang selama ini dinilai kurang, perlu diperkuat lagi, agar kondisi keamanan dan ketertiban ma­syarakat (kamtibmas) terjaga. “Apalagi sekarang sudah masuk ta­hun politik. Stabilitas kam­tibmas di daerah harus terjaga, dengan memperkuat koordinasi bersama muspida dan tokoh masyarakat,” kata Irman di­dampingi Kepala Pusat Data dan Informasi DPD RI Zul Evi Astar, kemarin.

Koordinator Police Watch Ilhamdi Taufik menyebutkan, pergantian Kapolda Sumbar memang tak lepas dari desakan masyarakat kepada Kapolri yang disampaikan melalui DPR-DPD. “Berarti Kapolri telah menga­bulkan permintaan senator dan DPR asal Sumbar,” ujar pengajar pada Fakultas Hukum Unand ini. Dia berharap kapolda baru, bisa menuntaskan kasus-kasus yang tertunda dan membe­r­sihkan institusi kepolisian dari prasangka buruk, serta segera memperkuat koordinasi dengan para pemuka masyarakat dan muspida.

“Saya berharap kapolda baru juga dapat menuntaskan kasus-kasus yang berkaitan erat de­ngan aparat kepolisian, seperti kekerasan aparat terhadap ma­syarakat, dan dugaan adanya pembekingan oknum aparat pada sejumlah aktivitas ilegal di daerah ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lem­baga Bantuan Hukum (LBH) Padang Vino Oktavia juga menyambut baik pergantian Kapolda Sumbar. “Sumbar bu­tuh kapolda yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dalam tiga tahun terakhir kekerasan aparat terhadap masyarakat cukup tinggi di Sumbar. Itu harus segera diselesaikan dengan proses hukum pelaku yang tran­s­paran,” tegas Vino.

Vino juga menyorot lam­bannya polisi dalam mem­bong­kar dugaan keterlibatan oknum apa­rat dan oknum pejabat yang bermain tambang emas ilegal. “Mes­­tinya barang bukti dan war­ga yang ditang­kap, bisa jadi pintu masuk bagi polisi untuk mem­bongkar siapa saja oknum aparat dan pejabat yang ber­main di tam­bang ilegal itu,” ujarnya. 

s