Janji PLN Wilayah Sumbar tentang listrik tak padam akhir September terancam gagal. Kerusakan di pembangkit sektor Ombilin diperkirakan selesai diperbaiki akhir Oktober.
Pembangkit kondisinya rusak parah. Tahun lalu, harusnya wajib diperbaiki, tapi tak kunjung dilakukan akhirnya menyebabkan banyak kerusakan.
Hal itu ditegaskan PLH Menejer Pembangkit Sektor Ombilin, Mustika Effendi. Ia akui manajemen lalai menyusun perencanaan sehingga banyak alat rusak. Padahal sektor Ombilin salah satu penghasil daya listrik terbesar.
Selain itu, kerusakan parah di Ombilin, dikarenakan tak kantongi izin perbaikian dari P3B. Kerusakan yang diprediksi benar-benar terjadi, sehingga pasokan listrik pun berkurang.
“Kita sudah prediksi kerusakan itu sejak awal 2012. Pada April tahun lalu, kita surati P3B untuk izin perbaikan. Enam kali surat kami kirim, tapi tak juga dapat izin,” ujar Mustika, Kamis (5/9) saat kunjungan Komisi III DPRD Sumbar ke PLN sektor pembangkit Ombilin di Sawahlunto.
Menurut Mustika, alasan P3B tak berikan izin perbaikan kala itu karena Ombilin harus pasok listrik untuk beberapa even nasional melalui interkoneksi. Salah satunya, PON di Riau.
Mustika menjelaskan Ombilin membawahi enam unit. Cuma dua yang beroperasi. Tiga perbaikan, satu proses penggantian. Pembangkit yang harusnya mampu hasilkan daya 364 Mw hanya bisa hasilkan 180 Mw.
Saat ini, kata dia, kerusakan masih belum bisa diatasi. Beberapa perbaikan butuh waktu enam hingga tujuh bulan. Belum lagi ada masalah mesin yang harus diganti.
Hal itu ditegaskan PLH Menejer Pembangkit Sektor Ombilin, Mustika Effendi. Ia akui manajemen lalai menyusun perencanaan sehingga banyak alat rusak. Padahal sektor Ombilin salah satu penghasil daya listrik terbesar.
Selain itu, kerusakan parah di Ombilin, dikarenakan tak kantongi izin perbaikian dari P3B. Kerusakan yang diprediksi benar-benar terjadi, sehingga pasokan listrik pun berkurang.
“Kita sudah prediksi kerusakan itu sejak awal 2012. Pada April tahun lalu, kita surati P3B untuk izin perbaikan. Enam kali surat kami kirim, tapi tak juga dapat izin,” ujar Mustika, Kamis (5/9) saat kunjungan Komisi III DPRD Sumbar ke PLN sektor pembangkit Ombilin di Sawahlunto.
Menurut Mustika, alasan P3B tak berikan izin perbaikan kala itu karena Ombilin harus pasok listrik untuk beberapa even nasional melalui interkoneksi. Salah satunya, PON di Riau.
Mustika menjelaskan Ombilin membawahi enam unit. Cuma dua yang beroperasi. Tiga perbaikan, satu proses penggantian. Pembangkit yang harusnya mampu hasilkan daya 364 Mw hanya bisa hasilkan 180 Mw.
Saat ini, kata dia, kerusakan masih belum bisa diatasi. Beberapa perbaikan butuh waktu enam hingga tujuh bulan. Belum lagi ada masalah mesin yang harus diganti.
Solusi sementara, akan didatangkan trafo dari Indralaya, Jawa Barat. Sayangnya solusi itu pun tak bisa di bulan ini. Janji General Manager PLN Wilayah Sumbar tentang listrik tak lagi padam bergilir mulai akhir September, diakui Mustika tak bisa dilakukan.
Sebab, kata dia, peralatan berupa trafo dari Indralaya itu akhir September baru sampai di Sumbar. Itu pun tak bisa langsung dioperasikan. “Perlu waktu untuk pengerjaan dan ujicoba. Akhir Oktober baru bisa,” ujarnya.
Jika trafo dari Indralaya berhasil difungsikan untuk menanggulangi kerusakan salah satu unit, maka Sumbar akan dapat tambahan pasokan daya 60 Mw. Tapi itu pun belum tentu untuk Sumbar semua.
“Sumbar kekurangan 50 Mw. Memang 60 Mw yang akan kita hasilkan itu belum tentu untuk Sumbar semua, tergantung P3B,” ujarnya. Bisa jadi daya itu dibagi pula untuk provinsi lain melalui interkoneksi.
Wakil Ketua Komisi III, Arkadius menyesali kelalaian Pembangkit Sektor Ombilin dalam melakukan perencanaan peralatan. Terlebih lagi solusi malah baru dicari saat masalah pemadaman listrik sudah mengundang amuk masyarakat.
“Harusnya alat dari Indralaya itu didatangkan sejak awal. Kok baru sekarang,” ujarnya.
Apalagi ada kerusakan unit yang sudah terjadi sejak 2012. Sampai sekarang tak juga siap perbaikan.
Ketua Komisi III, Yulman Hadi berharap PLN Sektor Ombilin tak ulangi kelalaian yang sama. Semua alat, kata dia, harusnya sudah diprediksi kapan harus dirawat, diperbaiki atau diganti.
Selain itu, kata dia, harusnya PLN Sektor Ombilin bisa lebih tegas untuk meminta P3B berikan izin perbaikan. “Memang ada prosedurnya. Manajemen harus bisa perjuangkan, jika perlu perjuangkan hingga ke PLN pusat,” saran Yulman.
Jika sudah rusak, kata dia, masyarakat Sumbar yang rugi. Perekonomian juga terganggu.
Mustika berjanji melakukan perencanaan yang lebih baik. Kata dia, dalam waktu dekat akan dilakukan assesment untuk semua peralatan di semua unit.
“Nanti semua alat diprediksi dan diketahui kapan diperbaiki dan sampai kapan bisa dipakai. Jadi tak menunggu rusak baru diganti,” ujarnya.
Perihal pembagian daya di P3B, kata dia, juga akan diperjuangkan. Sekarang masalah Ombilin tengah dicarikan solusi bersama di tingkat nasional.
Sebab, kata dia, peralatan berupa trafo dari Indralaya itu akhir September baru sampai di Sumbar. Itu pun tak bisa langsung dioperasikan. “Perlu waktu untuk pengerjaan dan ujicoba. Akhir Oktober baru bisa,” ujarnya.
Jika trafo dari Indralaya berhasil difungsikan untuk menanggulangi kerusakan salah satu unit, maka Sumbar akan dapat tambahan pasokan daya 60 Mw. Tapi itu pun belum tentu untuk Sumbar semua.
“Sumbar kekurangan 50 Mw. Memang 60 Mw yang akan kita hasilkan itu belum tentu untuk Sumbar semua, tergantung P3B,” ujarnya. Bisa jadi daya itu dibagi pula untuk provinsi lain melalui interkoneksi.
Wakil Ketua Komisi III, Arkadius menyesali kelalaian Pembangkit Sektor Ombilin dalam melakukan perencanaan peralatan. Terlebih lagi solusi malah baru dicari saat masalah pemadaman listrik sudah mengundang amuk masyarakat.
“Harusnya alat dari Indralaya itu didatangkan sejak awal. Kok baru sekarang,” ujarnya.
Apalagi ada kerusakan unit yang sudah terjadi sejak 2012. Sampai sekarang tak juga siap perbaikan.
Ketua Komisi III, Yulman Hadi berharap PLN Sektor Ombilin tak ulangi kelalaian yang sama. Semua alat, kata dia, harusnya sudah diprediksi kapan harus dirawat, diperbaiki atau diganti.
Selain itu, kata dia, harusnya PLN Sektor Ombilin bisa lebih tegas untuk meminta P3B berikan izin perbaikan. “Memang ada prosedurnya. Manajemen harus bisa perjuangkan, jika perlu perjuangkan hingga ke PLN pusat,” saran Yulman.
Jika sudah rusak, kata dia, masyarakat Sumbar yang rugi. Perekonomian juga terganggu.
Mustika berjanji melakukan perencanaan yang lebih baik. Kata dia, dalam waktu dekat akan dilakukan assesment untuk semua peralatan di semua unit.
“Nanti semua alat diprediksi dan diketahui kapan diperbaiki dan sampai kapan bisa dipakai. Jadi tak menunggu rusak baru diganti,” ujarnya.
Perihal pembagian daya di P3B, kata dia, juga akan diperjuangkan. Sekarang masalah Ombilin tengah dicarikan solusi bersama di tingkat nasional.
Kurang pemeliharaan
Mantan pejabat Humas PLN Wilayah Sumbar, Yusman Rajo Mudo, mengakui kurangnya perawatan di pembangkit tersebut. Padahal, perawatan pembangkit merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan. Sebab, pembangkit merupakan peralatan mekanik yang tidak mungkin tanpa perawatan. Lebih dari itu, biaya perawatan yang diajukan ke kantor pusat harus dipertanggungjawabkan setiap tahun.
Karenanya, PLN Pembangkitan dan Transmisi harus transparan soal jadwal dan biaya perawatan. Biasanya, anggaran perawatan pembangkit berkisar puluhan miliar setiap tahun. “Kalau ditambah biaya operasional, itu bisa ratusan miliar. Jadi, kegiatan dan jadwal peme liharaan setiap tahun memang ada. Sebaiknya diketahui,” kata Rajo Mudo kepada Singgalang, Kamis (5/9).
Pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), misalnya, terdiri dari perawatan ringan (SO), perawatan sedang (TO) dan perawatan besar (MO). Sementara, berdasarkan informasi yang didapat Singgalang, kerusakan PLTU Sijantang, Ombilin karena kurangnya pemeliharaan. Hal itu dikarenakan tidak mendapat izin dari P3B Sumatera, alasannya karena kegiatan nasional, PON Riau.
Sebelumnya, pihak PLTU Ombilin telah mengajukan enam kali permohonan perawatan pada P3B Sumatra, namun tidak mendapat izin, sehingga kerusakan yang telah diprediksi sejak awal benar-benar terjadi. Untuk itu, lanjut Rajo Mudo, saat ini yang harus dilakukan adalah mempercepat realisasi pembangunan AVR, sehingga beban pembangkit tidak menjadi berat.
Sementara, pihak P3B Sumatera tidak mau memberi komentar soal kondisi tersebut. Kepala P3B mempersilahkan tanya langsung ke pihak pem bakit Ombilin. “Silahkan tanya langsung ke pihak Ombilin,” kilah Armansyah. (*)
Mantan pejabat Humas PLN Wilayah Sumbar, Yusman Rajo Mudo, mengakui kurangnya perawatan di pembangkit tersebut. Padahal, perawatan pembangkit merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan. Sebab, pembangkit merupakan peralatan mekanik yang tidak mungkin tanpa perawatan. Lebih dari itu, biaya perawatan yang diajukan ke kantor pusat harus dipertanggungjawabkan setiap tahun.
Karenanya, PLN Pembangkitan dan Transmisi harus transparan soal jadwal dan biaya perawatan. Biasanya, anggaran perawatan pembangkit berkisar puluhan miliar setiap tahun. “Kalau ditambah biaya operasional, itu bisa ratusan miliar. Jadi, kegiatan dan jadwal peme liharaan setiap tahun memang ada. Sebaiknya diketahui,” kata Rajo Mudo kepada Singgalang, Kamis (5/9).
Pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), misalnya, terdiri dari perawatan ringan (SO), perawatan sedang (TO) dan perawatan besar (MO). Sementara, berdasarkan informasi yang didapat Singgalang, kerusakan PLTU Sijantang, Ombilin karena kurangnya pemeliharaan. Hal itu dikarenakan tidak mendapat izin dari P3B Sumatera, alasannya karena kegiatan nasional, PON Riau.
Sebelumnya, pihak PLTU Ombilin telah mengajukan enam kali permohonan perawatan pada P3B Sumatra, namun tidak mendapat izin, sehingga kerusakan yang telah diprediksi sejak awal benar-benar terjadi. Untuk itu, lanjut Rajo Mudo, saat ini yang harus dilakukan adalah mempercepat realisasi pembangunan AVR, sehingga beban pembangkit tidak menjadi berat.
Sementara, pihak P3B Sumatera tidak mau memberi komentar soal kondisi tersebut. Kepala P3B mempersilahkan tanya langsung ke pihak pem bakit Ombilin. “Silahkan tanya langsung ke pihak Ombilin,” kilah Armansyah. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar