Citra anggota DPR di mata rakyat terus memburuk. Hal itu tercermin dari hasil survei terbaru Indonesia Network Election Survey (Ines) yang dirilis Kamis (5/9)
“Masyarakat menilai 89,3 persen anggota DPR RI tukang bohong dan tidak jujur,” kata Direktur Eksekutif Ines, Irwan Suhantono, dalam konferensi pers di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.
Berdasarkan survei yang digelar 16-30 Agustus 2013 itu, responden menganggap 87,3 persen anggota DPR berperilaku ko rup, melakukan kolusi, dan nepotisme. Mereka juga menganggap 78,6 persen anggota DPR malas mengikuti sidang dan ter tidur di dalam sidang. “Hanya 20,4 persen anggota DPR yang dinilai bertingkah laku sopan,” ujar Irwan sebagaimana dikutip VIVAnews.
Kinerja anggota DPR juga dinilai tak kalah buruk dari perilaku mereka. “Sebanyak 42,1 persen responden menilai anggota DPR tidak berperan merumuskan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 67,1 persen responden merasa aspirasi mereka tidak tersalurkan,” kata Irwan.
Survei Ines ini mengambil sampel 8.280 responden yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Mereka tersebar di 33 provinsi, 390 kabupaten, dan 92 kota yang meliputi 600 desa dan 435 kelurahan. Tingkat kesalahan atau margin of error survei ini sekitar 1,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Penarikan sampel menggunakan metode stratified random sampling atau secara acak atas dasar provinsi, proporsi desa-kota, penghasilan, dan jenis kelamin. Sementara pengumpulan data melalui tatap muka langsung dengan kuesioner. Pewawancara adalah anggota Serikat Pekerja BUMN Bersatu di seluruh Indonesia. (*)
Berdasarkan survei yang digelar 16-30 Agustus 2013 itu, responden menganggap 87,3 persen anggota DPR berperilaku ko rup, melakukan kolusi, dan nepotisme. Mereka juga menganggap 78,6 persen anggota DPR malas mengikuti sidang dan ter tidur di dalam sidang. “Hanya 20,4 persen anggota DPR yang dinilai bertingkah laku sopan,” ujar Irwan sebagaimana dikutip VIVAnews.
Kinerja anggota DPR juga dinilai tak kalah buruk dari perilaku mereka. “Sebanyak 42,1 persen responden menilai anggota DPR tidak berperan merumuskan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan 67,1 persen responden merasa aspirasi mereka tidak tersalurkan,” kata Irwan.
Survei Ines ini mengambil sampel 8.280 responden yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2014. Mereka tersebar di 33 provinsi, 390 kabupaten, dan 92 kota yang meliputi 600 desa dan 435 kelurahan. Tingkat kesalahan atau margin of error survei ini sekitar 1,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Penarikan sampel menggunakan metode stratified random sampling atau secara acak atas dasar provinsi, proporsi desa-kota, penghasilan, dan jenis kelamin. Sementara pengumpulan data melalui tatap muka langsung dengan kuesioner. Pewawancara adalah anggota Serikat Pekerja BUMN Bersatu di seluruh Indonesia. (*)
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar