JK ‘SERANG’ PRABOWO SOAL HAM

Calon presiden Prabowo Subianto terkesan lebih bersemangat saat ditanya soal hak azazi manusia (HAM) dalam Debat Calon Presiden di Balai Sarbini, Jakarta, Minggu (9/6).

Pertanyaan soal HAM ini muncul dari calon wakil presiden, Jusuf Kalla. “Soal HAM adalah tugas pemerintah. Hak rakyat untuk hidup, melindungi tumpah darah Indonesia adalah tugas pemerintah,” jawab Prabowo.

Semula, debat sedikit panas ketika cawapres Jusuf Kalla “menyerang” Prabowo Subianto mengenai apa yang akan dilakukan jika terpilih menjadi presiden terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Dalam pertanyataannya, JK tidak menyinggung pelanggaran HAM secara spesifik, yakni kasus penculikan sejumlah aktivis 98. Namun Prabowo arif dengan apa yang disasar JK. “Saya tahu arahnya ke mana,” ujar Prabowo dengan bersemangat.

Dengan nada berapi-api, Prabowo menggarisbawahi bahwa dia paham kemana arah perta­nyaan Jusuf Kalla. “Saya paham kemana arah pertanyaan ini,” cetus Prabowo.

“Saya adalah orang yang paling keras soal HAM di negeri ini. Saya adalah abdi negara, membela kemer­dekaan. Saya mencegah kelompok radikal yang mengancam keselamatan nega­ra,” imbuh Prabowo.

Prabowo menjelaskan, sebagai prajurit, dirinya sudah berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, kata Prabowo, terserah bagaimana pimpinan mem­berikan penilaian.

Dikatakan Prabowo, dirinya bertindak untuk kepentingan masyarakat luas. Antara lain, kata Prabowo, terhadap pihak-pihak yang merakit bom, harus ditindak tegas.

Namun, jawaban Prabowo belum membuat JK puas. Menu­rut JK, kasus-kasus pelanggaran HAM tidak selalu berkaitan dengan masalah bom.

Sementara itu menjawab pertanyaan capres Prabowo Subianto, terkait maraknya aspirasi pemekaran yang justru membebani keuangan negara, Joko Widodo menyatakan tidak melarang aspirasi pembentukan daerah otonom baru. Yang terpenting, tujuan dari pemeka­ran adalah untuk mensejah­terakan masyarakat. Jika ternya­ta sudah melenceng dari tujuan­nya, daerah otonom baru itu harus kembali digabung lagi ke daerah induknya. “Terhadap daerah yang memang harus dimekarkan, tidak ada masalah. Tapi bila tak bisa mandiri dan malah membebani, bisa dihapus lagi,” ujar Jokowi.

Tapi Jokowi juga mengingat­kan, proses pembahasan aspirasi pemekaran harus selektif dan obyektif. “Jangan ada lobi-lobi lagi, jangan ada menekan-menekan pusat. Jangan sampai anggaran habis untuk pemekaran tapi tidak menyasar ke masya­rakat,” ujar Jokowi.

JK menambahkan, menang­kap aspirasi pemekaran harus dilihat tujuannya. Jika memang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk efektifitas pelayanan yang lebih baik, ya tidak ada masalah. “Kalau jelek, ya bisa digabung lagi. Itu diatur di undang-undang,” kata JK.

Pengaruhi Pemilih

Diminta tanggapannya tentang efektifitas Debat Capres, pengamat politik sekaligus Direktur Ekse­kutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, mengatakan hasil debat itu tentu saja akan mempe­ngaruhi preferensi pemilih, khusus­nya kalangan menengah-atas.

Alasannya, masyarakat kelas menengah-atas lebih berminat terhadap isu publik dan sering mengakses media yang menyiar­kan debat.”Kalau kalangan menengah ke bawah biasanya lebih suka menonton hiburan,” ujar Qodari.

Qodari menuturkan elekta­bilitas pasangan Prabowo Subian­to-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla terpaut sedikit. Dia mengatakan setiap kegiatan yang melibatkan kedua pasangan bisa mengubah atau bahkan mem­balikkan suara. Karena itu, Qodari me­nyarankan kedua pasangan tersebut memoles penampilan dan retorika serta memperbaiki data dan isi debat.

Dalam soal penampilan dan retorika, Qodari memprediksi Prabowo lebih unggul dibanding Jokowi. Sedangkan dalam perkara isi debat, Jokowi lebih diun­tungkan karena debat bertemakan soal pemerintahan. “Jokowi cukup menyampaikan apa saja yang pernah dilakukan oleh dia,” ujar Qodari. (k