BIAYA DPRD SUMBAR KE LUAR DAERAH RP25 MILLIAR

Rabu, 15 Juni 2011 01:59

PADANG, HALUAN — Biaya perjalanan ke luar daerah anggota DPRD Sumbar tahun 2011, mencapai sekitar Rp25 miliar. Angka tersebut berbanding terbalik dengan biaya kunjungan dalam daerah, yang hanya sekitar Rp9,1 miliar. Artinya, kerja anggota dewan Sumbar memang lebih banyak di luar daerah, ketimbang dalam daerah atau Sumbar. Jika dilihat dari bulan awal tahun sampai sekarang, hari kerja anggota dewan di luar daerah sudah mencapai 130 hari. Terdiri dari kegiatan komisi, masa sidang ke luar daerah, pansus, dan workshop. Berikut gambaran perjalanan dari awal tahun. Untuk komisi I DPRD Sumbar, melakukan kunker kegiatan komisi sebanyak 14 hari. Rinciannya; tanggal 9-12 Januari, melakukan konsultasi ke Depdagri soal perubahan tata tertib dewan. Tanggal 7-12 Januari, kunker masa sidang ke Bengkulu dan Jakarta, tentang tapal batas daerah. Tanggal 6-9 April, studi banding ke Bali, tentang sinergi SKPD dan mensukseskan RPJMD Sementara kunjungan kerja dalam daerah sebanyak enam kali, selama 13 hari. Namun dalam rinciannya hanya lima kali kunjungan. kunjungan pertama, 6-8 Januari, kedua 25-26 Februari, ketiga 27-28 Februari, keempat 23-26 Maret, kelimat tanggal 10-11 April. Komisi II DPRD Sumbar, kunker kegiatan komisi selama 10 hari. Yakni, tanggal 9-12 Januari, kunker ke Bali dan Jogyakarta, melihat kegiatan nasional sektor perkebunan. Tanggal 6-12 April, kunker ke Kalimantan Barat dan Jakarta, tentang produk unggulan bidang perkebunan. Sementara kunker dalam daerah, dilaksanakan selama 10 kali kunju­ngan dengan jumlah 28 hari. Komisi III DPRD Sumbar, kunker kegiatan komisi selama sembilan hari. Rinciannya; tanggal 9-12 Februari, kunker atau studi komperatif ke Jakarta, ingin men­dapatkan masukan sangat berharga tentang pembangunan infrastruktur. Tanggal 6-11 April, kunker ke Kalimantan Selatan dan Bangka Belitung, tentang pertambangan dan energi, serta dampak lingkungan. Sedangkan kunker dalam daerah, dilakukan sebanyak tujuh kali kunjungan, selama 18 hari. Komisi IV DPRD Sumbar, kunker kegiatan komisi selama 13 hari. Rinciannya; tanggal 7-12 Februari, kunker ke Bali dan Jakarta, tentang penanganan masalah sosial. Tanggal 10-12 Maret, konsultasi ke Depkes tentang rencana pengusulan ranperda inisiatif kesehatan dan program prolegda. Tanggal 6-9 April, kunker ke Jawa Barat tentang pelaksanaan pendidikan bertaraf internasional. Sementara kunker dalam daerah sebanyak delapan kali kunjungan kerja, selama 24 hari. Untuk Baleg, Banggar dan Ban­mus, serta BK telah melakukan kunker ke luar Sumbar, masing-masing satu kali di masa sidang pertama. Sedangkan Workshop sudah dilaksanakan tiga kali, jumlah hari sebanyak 12 hari. Namun ada juga yang baru melaksanakan dua kali, hanya sebagian kecil. “Jadi kunjungan itu terbagi dari beberapa bagian, kunker komisi terdiri dari studi banding dan masa sidang. Pansus sebanyak enam kali dan alat keleng­kapan rata-rata sudah pernah mela­kukan kegiatan ke luar,” kata Kabag Persidangan DPRD Sumbar Delfi. Jika dilihat dari proses kerja pansus, maka kunjungan ke luar daerah lebih banyak. Dimana jumlah pansus dari bulan Januari-Juni, sebanyak 6 pansus. Yakni pansus tatib DPRD Sumbar, pansus kode etik, RPJMD, pansus aset, pansus bangunan gedung, dan pansus LKPj gubernur tahun anggaran 2010. Masing-masing pansus mendapat jatah perjalanan ke luar, sebanyak dua kali. Terdiri dari kunker untuk konsultasi dan kunker studi banding. Untuk konsultasi selama empat hari dan studi banding 6 hari. Jadi satu pansus, keluar daerah itu dikasih kesempatan selama 10 hari. Jika dirata-rata, dalam masa enam bulan  tersebut, anggota dewan telah meng­ha­biskan waktu selama 60 hari kerja di luar Sumbar. Sebagian besar daerah tujuan itu tertuju ke Jakarta dan Bali. Sementara anggota komisi I DPRD Sumbar Rizanto Algamar, ketika dikonfirmasi membenarkan besarnya biaya perjalanan ke luar daerah dibanding dengan kunjungan dalam daerah. “Ya, memang besar, bagai­mana lagi,”ujarnya, Selasa (14/6). Mestinya anggaran untuk kunker ke luar daerah, tidak perlu besar. Jika setiap anggota dapat melakukan efesiensi anggaran. “Semunya berpu­lang pada personal, saya sendiri tetap menekankan efesiensi dengan naik kelas ekonomi. Memang tidak ada yang menyalahi aturan, namun moril kita saja harus diperhatikan. Apalagi kondisi masyarakat yang masih belum stabil,” ujarnya. Ia juga mengatakan kalau kunker itu lebih baik diperbanyak dalam dae­rah, daripada luar daerah. Ketika dikatakan anggaran untuk dalam dae­rah sedikit, katanya itu bukan tujuan da­ri seorang anggota dewan. “Saya pi­kir kawan lain tidak menge­jar itu, kan lebih baik jadi pengusaha,” katanya. Sementara realisasi anggaran menurut Sekretaris DPRD Sumbar Nasral Anas sudah mencapai 35 persen. Soal waktu anggota dewan lebih banyak di luar, menurutnya sangat tergantung dari jumlah pansus dan pembahasan perda. “Jika pansus banyak, maka tidak heran kalau setahun itu selama 224 hari berada di luar,” ujarnya. (h/rud)