PENDIDIKAN SUMBAR, URUS DENGAN SERIUS!

Rabu, 15 Juni 2011 01:36

Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur dengan Bupati dan Walikota pada Senin (13/) menghasilkan 17 rekomendasi tampa dihadiri 6 kepala daerah. Rekomendasi ini meleng­kapi 16 rekomendasi yang sudah dibuat pada Rakor sebelumnya di Dharmasraya. Pendidikan menjadi isu penting yang diangkat dalam Rakor baru lalu itu. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyebutkan, pendidikan di Sumbar mengalami penu­runan bila dilihat dari hasil Ujian Nasional (UN). Pada UN 2011, di tingkat SMP, Sumbar menempati posisi 29 dari 33 daerah. Tingkat SMA, Sumbar di posisi 28. Di tingkat SMK, juga tidak menggembirakan. Sumbar menempati posisi 21 dari 33 daerah. Hasil ini memperlihatkan bahwa di bidang pendidikan, kita kalah dari provinsi lain. Karena itu Gubernur Irwan langsung menginstruksikan kepada bupati dan walikota untuk fokus kepada pembinaan teknis terhadap guru dan pengawas. Lalu kenapa prestasi pendidikan sampai sedemikian melorot? Dan apakah itu sebabnya Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat dipindahkan ke Dinas Pariwisata dan terpaksa ‘ditarik’ Kepala Dinas Pendidikan dari Padang Pariaman untuk memimpin Dinas Pendidikan Sumbar? Kita memberi garis bawah juga terhadap apa yang mengemuka dalam Rakor Pemda itu. Diungkapkan dalam Rakor itu, bahwa masalah rendahnya kualitas UN karena Dinas Pendidikan dibebankan banyak kerja, tidak hanya urusan kualitas. Dinas pendidikan juga mengurusi soal proyek, pembangunan, dan sebagainya. Ini yang menyebabkan dinas pendidikan tidak fokus terhadap pencapaian kualitas pendidikan. Karena itu menarik juga menyimak apa yang disarankan Wakil Walikota Padang dalam Rakor tersebut. Mahyeldi punya usul agar Dinas Pendidikan benar-benar hanya mengelola pendidikan, tidak me+ngurusi proyek. Selama ini Dinas Pendidikan memang terlihat lebih banyak mengurusi proyek. Tidak banyak yang ber­konsentrasi pada kurikulum. Justru sebenarnya sekolah lah yang amat dominan dalam ranah kurikulum itu. Sementara SDM di kantor Dinas Pendidikan di semua Kabupaten/Kota banyak yang bukan berlatar belakang pendidikan. Jadi wajar saja keluhan Mahyeldi bahwa Dinas Pendidikan banyak mengurus proyek, bukan mengurus teknis pendidikan. Kebutuhan untuk tenaga pengelola Dinas Pendidikan itu sesungguhnya jarang terpikirkan latar belakang pendidikan serta kompetensi orangnya. Beberapa daerah sebelum ini seperti Padang Panjang, Agam, Bukittinggi malah mencari Kepala Dinas Pendidikan itu ke Universitas Negeri Padang. Beberapa guru besar dan doktor pendidikan diminta bantuannya untuk menjadi Kepala Dinas. Karena memang ini pas kompetensinya. Tentu saja tidak dengan asal comot. Belum tentu juga setiap yang dari UNP lantas bisa dianggap kompeten mengurusi dunia pendidikan. Namun setidak-tidaknya yang berlatar belakang manajemen pendidikan. Dengan penempatan orang yang tepat di dunia pendidikan, Insya Allah pendidikan diserahkan pada ahlinya. Jadi bukan pada konco Bupati/Walikota dan konco gubernur. Kalau pun itu konco, sebenarnya tidak masalah asal kompentensinya relevan. Oleh karena itu pula kita mengapresiasi rekomendasi Rakor Pemda kali ini dimana  gubernur menginstruksikan kepada bupati dan walikota memberikan perhatian serius terhadap UN. Caranya, dengan melakukan pembinaan teknis terhadap guru dan pengawas sekolah, yang terlebih dahulu akan dibicarakan secara khusus antara gubernur dengan bupati dan walikota. Sebab menjadi sangat keterlaluan, manakala ratusan guru sudah disertifikasi dan dinyatakan sebagai pemilik kompetensi yang mumpuni untuk mengajar tetapi hasil Ujian Nasional ternyata masih jeblok. Kita bukan mempersoalkan uang sebagai imbalan dan sertifikasi itu, tetapi nilai sertifikasi itu. Sebanarnya apa memang sudah pas seseorang diberi sertifikat atau brevet kecakapan mengajar? Apakah tidak hanya main-main saja? Sertifikat, tetapi hasilnya sama saja dengan ketika belum ber­sertifikat.***