AMDAL PLTA SINGKARAK PERLU DITINJAU ULANG

Menarik mengikuti dis­kusi bersama masyarakat Nagari Guguk Malalo, Ka­bu­paten Solok, Sabtu, (16/7). Diskusi membahas per­soalan tanah ulayat yang masih kuat di­per­tahankan oleh masyarakat nagari setempat. Selain itu juga membahas tentang per­soalan-persoalan ling­kungan yang muncul akibat keberadaan PLTA Danau Singkarak.

Nagari Guguk Malalo adalah salah satu di antara 13 nagari yang mengitari Danau Sing­karak dan nagari ini berada dalam Pemerintahan Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Nagari  yang berpenduduk lebih kurang 4.435 jiwa dengan 1.162 kk ini, pada ummnya masih kental dengan adat istiadatnya dan kebanyakan penduduknya bermata  pen­caharian sebagai petani dan nelayan.

Proyek PLTA Singkarak dikerjakan sekitar tahun 1991 dengan Surat Keputusan Subernur Sumatera Barat dan memulai operasi sekitar tahun 1997. Lokasi pembangunan PLTA Danau Singkarak tepat berada di kawasan wilayah Nagari Guguk Malalo.

Karena itu beberapa tahun belakangan ini masyarakat setempat mulai merasakan dampak negatif dari keberadaan PLTA tersebut.

Keberadaan PLTA Singkarak terus menjadi isu hangat ketika melakukan diskusi-diskusi dengan masyarakat, dan ini tidak hanya terjadi dengan masyarakat Nagari Guguk Malalo saja, melainkan juga dengan nagari-nagari lain yang berada di pinggiran Danau Sing­karak, ternyata mereka juga sudah merasa­kan langsung dampak negatif dari kebaradaan PLTA tersebut.

Dampak PLTA

Setidaknya dari pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Nagari Guguk Malalo dan umumnya masyarakat nagari sekeliling Danau Singkarak dengan hadirnya PLTA telah menyebabkan dampak yang merugikan secara ekonomi buat masyarakat setempat dan juga secara ekologi buat keberlangsungan lingku­ngan. Misalnya, berkurangnya en­demik ikan bilih yang menjadi ikon dari Danau Singkarak otomatis mempengaruhi pendapatan masy­a­rakat pinggiran danau. Menurut pengakuan masyarakat ada beberapa jenis fauna lain yang sudah meng­hilang begitu saja. Selain itu, dampak dari PLTA juga terjadi penum­pukan-penumpukan sampah di danau yang menyebabkan semakin dalam­nya lumpur danau Singkarak. Ini tak bisa dilepaskan karena adanya perubahan sirkulasi air keluar-masuk danau singkarak akibat pembagunan terowo­ngan untuk memutar turbin di daerah Asam Pulau, Kabupaten Padang Pariaman.

Karena itu, dengan berkurangnya endemik ikan bilih, tidak meng­herankan rasanya kalau saat ini di pasaran ikan bilih Singkarak bersaing ketat dengan ikan bilih yang berasal dari Danau Toba. Bahkan tidak menjadi asing lagi konsidi hari ini di lapangan sebagian besar masyara­kat yang berada di pinggiran Danau Singkarak justru mengolah ikan bilih yang berasal dari Danau Toba termasuk salah satunya masyarakat Nagari Guguk Malalo.

Mungkin masih segar dalam ingatan kita beberapa bulan yang lewat ketika berlangsungnya “Tour de Singkarak” Harian Haluan juga sempat menyajikan berita-berita yang berkaitan dengan keberadaan ikan bilih Singkarak yang sudah mulai punah. Bahkan seorang staf bagian kaur ekonomi Pemerintahan Nagari Guguk Malalo saudara Dahmuri juga menulis sebuah opini tentang “Ikan Bilih Singkak Terancam Punah” (Haluan, Kamis, 16/6).

Dari apa yang disampaikan oleh Dahmuri dalam tulisannya, mem­berikan sebuah gambaran nyata kepada kita bahwa keberadaa PLTA Singkarak benar-benar memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, terutama masyarakat Nagari Guguk Malalo.

Bahkan yang lebih parah lagi dengan keberadaan PLTA Singkarak telah menyebabkan hilangnya bebera­pa mata air yang berada di sekitar terowongan yang menjadi sumber utama dalam mengairi sawah masya­rakat. Sehingga dengan hilangnya mata air ini, telah menyebabkan sebagian sawah masyarakat tidak bisa lagi digarap, hingga harus berubah fungsi menjadi kebun.

Meninjau Ulang Kajian AMDAL

Dari beberapa dampak yang disebabkan karena keberadaan PLTA Singkarak yang berakibat kepada kerugian yang diderita oleh masyara­kat, perlu kiranya sesegera mungkin partisipasi aktif dari stakholder terkait untuk meninjau ulang kembali Amdal pembangunan PLTA Sing­karak tersebut, karena kalau tidak masyarakat akan terus-menerus dirugikan dari hari-kehari.

Mengapa demikian? Karena kondisi saat ini ketika masyarakat berharap untuk pemenuhan ekonomi mengandalkan potensi yang dimiliki oleh Danau Singkarak sudah jauh dari harapan dan tidak bisa lagi menjamin. Sementara di sisi lain dengan mengandalkan hasil sawah juga tidak memungkinkan karena kekurangan pasokan air.

Kalau sudah begitu, lalu apa lagi yang akan bisa digarap oleh masya­rakat untuk pemenuhan kebutuhan ekonominya? Lantas berharap untuk mengelola hutan yang ada di nagari, tambah tidak ada peluang masyarakat karena tersangkut status kawasan hutan lindung, sehingga pada akhir­nya masyarakat dalam kendisi terjepit oleh keadaan yang tidak berpihak kepada mereka. Tentu ini harus menjadi bahan pemikiran buat kita bersama, terutama buat pemerintah sebagai pihak pengambil kebijakan.

Selama ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan besar bagi ma­syarakat, sudah hampir lebih kurang 14 tahun PLTA Singkarak beroperasi tapi Amdal sepertinya tidak pernah ditinjau ulang. Sehingga akibatnya adalah menimbulkan kerugian baik secaraa ekonomi buat masyarakat maupun secara ekologi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan yang baik.

Oleh karena itu kita berharap, semestinya pemerintah harus bersifat terbuka dan aktif untuk merespons perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan. Kita tidak mengha­rapkan pembenaran sepihak yang datang dari pemerintah tanpa melihan fakta-fakta sesungguhnya yang terjadi. Kita juga berharap, hendaknya dengan dilakukannya suatu pem­bangunan, jangan justru akan mengan­cam terhadap ke­berlangsungan hidup masyarakat setempat, seperti halnya pem­bangunan PLTA Singkarak.

Mudah-mudahan paninjauan ulang terhadap Amdal PLTA Singka­rak akan bisa sesegera mungkin dilaksanakan  sesuai apa yang menjadi tuntutan masyarakat Nagari Guguk Malalo khusunya dan nagari sekeliling danau Singkarak pada umumnya, sehingga nantinya tidak akan ada lagi masyarakat yang dirugikan akibat keberadaan PLTA Singkarak. Amin!