PIDATO SAJA MENGURAS DANA

PEJABAT INDONESIA

INI Gunjingan yang terus dibicarakan.   Tanggal 16 Agustus, Presiden Indonesia menyampaikan pidato ke­negaraan. Tahun ini, Presiden SBY mengawali pidato ke­negaraan dengan me­ngi­ngatkan agar kemerdekaan harus di­maknai dalam esensinya yang paling dalam.

"Kemerdekaan bukan hanya peristiwa istimewa yang kita rayakan setiap tahunnya, na­mun juga untuk membuat kita bersatu menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa dan negara," ujar Presiden SBY. ?

Satu hari menjelang pidato kenegaraan itu berlangsung di Gedung DPR, muncul banyak imbauan agar memboikot pidato SBY. Imbauan beredar baik lewat SMS, Blackberry Messenger (BBM) ataupun situs sosial media.

SMS, BBM dan pesan di sosial media itu berbunyi, "Himbauan!!!!! Gerakan hemat energi : Matikan TV anda pada tanggal 16 Agustus saat pidato kenegaraan SBY di tayangkan. Gerakan Hemat Energi In­donesia (Koalisi Rakyat Males Dibohongi SBY)."

Mengapa muncul seruan memboikot pidato SBY? Mas­ya­rakat bisa jadi sudah jenuh dengan pidato-pidatoan pejabat. Sebab kebanyakan isi pidato menjual mimpi dan tidak sesuai dengan kenyataan.

Menjual Mimpi

Bahkan, Presiden SBY dalam pidato kenegaraannya pernah dituding memanipulasi dan melakukan kebohongan publik ketika menyampaikan soal keberhasilan program pengentasan kemiskinan, angka pengangguran dan lapangan kerja."Memang Presiden harus menjual mimpi. Kalau tidak nanti nggak laku," kata Ketua MPR  Taufiq Kiemas seperti dikutip detik.com.

Tapi Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jerry Sumampow tidak sependapat dengan Taufiq. Ia mengkritik pidato SBY yang dinilai tidak menyentuh masa­lah kebangsaan. Pertama, bagi Jerry, pidato presiden tidak mengungkapkan sesuatu yang baru. Apa yang disampaikan ke publik semuanya sudah diketahui walau tidak me­ngulang seperti soal korupsi dan kelemahan yang terjadi di KPK.

Kedua, isi pidato yang normatif dan tidak mampu mengungkapkan kenyataan ril secara gamblang. Ketiga, pidato tidak memiliki ruh atau spirit untuk adanya perubahan di masyarakat.

Selain materi, pidato ke­negaraan juga dikeluhkan karena menghabiskan uang yang sangat besar. Untuk menyusun sambutan Ketua DPD terkait pidato kenegaraan itu saja, menghabiskan dana Rp 170 juta.

Sementara sesuai audit BPK tahun 2010 lalu, anggaran pidato SBY mencapai Rp 1,8 miliar. Tahun ini kemungkinan danaya bisa lebih besar lagi.

Keterlaluan

Kenapa pidato presiden harus menghabiskan uang sebanyak itu?Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago ber­pen­dapat tidak masuk akal bila pidato kenegaraan presiden menghabiskan dana hingga Rp 1,8 miliar.

Data-data untuk pidato sebenarnya sudah dikumpulkan di setiap departemen. Setiap bulan ada rapat kabinet, yang bisa menghimpun data dan masukan untuk bahan pidato.

Terlebih lagi, Presiden SBY sudah punya staf dan ahli di kepresidenan yang di­per­ker­jakan untuk membuat pidato. "Mereka sudah digaji pula, kok mengeluarkan uang," tegasnya.

Meski kecewa, banyak kalangan berpendapat pidato kenegaraan tetap diperlukan terutama dalam konteks me­nyampaikan kebijakan ke­negaraan. Hanya saja diingatkan anggarannya tidak boleh boros.

"Tidak mungkin pidato kenegaraan dihapuskan, karena konteknya soal kebijakan negara," tegas Jerry.

Seharusnya pidato ke­negaraan menggambarkan realitas obyektif dan problema yang terjadi di masyarakat. Setelah itu, kemungkinan adanya jalan keluar atas tan­tangan itu, tidak hanya bercerita soal prosentase saja. Kondisi seperti apa yang terjadi, apa yang dipikirkan pemerintah dan jalan penyelesaiannya.

"Ini memang perlu se­n­sitivitas, memang tidak mudah, karena pidato harus dibuat untuk menggugah simpati dan empati masyarakat. Ini yang tidak ada dalam pidato Pre­siden SBY selama beberapa tahun dalam pidato-pidatonya sebagai presiden," tegasnya.

Sementara mantan anggota DPR Effendy Choirie men­jelaskan, jalan keluar dari pemborosan adalah bagaimana membuat kebijakan anggaran dan APBN lebih meme­nting­kan rakyat ke­timbang para pejabat. Ba­gaimana jumlah PNS di-moratorium. Selama ini dana habis untuk memoles gedung istana, DPR, DPD, kantor kepala dinas, itu juga habis untuk pemeliharaan saja, rakyat tidak kebagian.

"Karenanya ke depan, kita harus mencari presiden y ang mampu mengubah struktur APBN kita, APBN yang lebih berpihak kepada rakyat bukan pejabatnya, ini harus diubah semua," imbuhnya. (d/dtc)