Bongkahan Patok Ditemukan di Wilayah Malaysia

PONTIANAK, KOMPAS.com - Warga Dusun Camar Bulan, Temajuk, Kecamatan Paloh, Sambas, Kalimantan Barat, menemukan bongkahan semen yang diduga pecahan patok batas A104 dengan Malaysia yang telah dibongkar. Wakil Ketua Komisi II DPR, A Hakam Naja usai mengunjungi Camar Bulan bersama Pangdam XII Tanjungpura dan Kapolda Kalbar, Sabtu (15/10/2011), berjanji membahas temuan tersebut dengan Mendagri dan Menteri Pertahanan.

"Temuan patahan dan adukan semen tersebut, menurut anggota Wanra yang ada di perbatasan Camar Bulan, patahan patok A104 yang ditemukan sekitar dua sampai tiga kilometer di wilayah Malaysia," ungkap A Hakam Naja. Bongkahan batu dan pecahan semen tersebut berada di atas bukit yang berjarak sekitar tiga kilometer dari bibir pantai.
Menurut Ketua RT 016/RW 009 Dusun Camar Bulan, diduga kuat bongkahan batu dan pecahan semen tersebut yang berserakan adalah patok A104 yang telah hancur. Jika dugaan itu benar, patok tersebut merupakan patok batas yang disepakati antara kedua negara tahun 1975/1978 di Semarang dan Kinibalu. Patok berukuran 10x10 cm itu, tak jauh dari lokasi warga menemukan bekas tempat pendaratan helikopter Malaysia.
Politisi PAN ini menegaskan, temuan itu dijadikan bukti pertemuan pemerintah RI dan Malaysia akhir 2011 ini di Jakarta. Menurut Hakam Naja, apa yang ada dalam peta 1891 dengan bunyi perjanjian tak sama, setelah diteliti, tak melewati watershed (mata air).
"Maka peta yang dibuat Kerajaan Inggris ini perlu dikaji lebih mendalam lagi. Apakah itu benar, atau sama dengan gambar peta. Oleh karena hal tersebut dibuat dengan menggunakan teknologi di zaman sekitar seabad lalu," kata Naja.
Jika bukti patahan ini benar berasal dari patok A104, berarti Malaysia telah mencaplok wilayah kedaulatan NKRI. "Akan kami dorong pemerintah. Ini bekal pada pertemuan nanti, dan sebelummnya perlu dikaji lebih dalam, termasuk opsi-opsi serta alternatifnya. Tentu, kita ambil opsi yang lebih menguntungkan Indonesia," katanya.
Kendati ada bukti awal pencaplokan, Naja memaklumi pengamanan aparat keamanan di perbatasan yang mengacu perjanjian 1978. Meski masih bersifat MoU, tapi telah disepakati kedua negara.
Namun, berdasarkan konferensi di Jenewa, apabila masih ada keberatan di satu pihak, bisa dilakukan perubahan. Selain akan membawa temuan tersebut dalam rapat bersama Mendagri dan Menhan, Naja berjanji menyampaikan hal ini kepada instansi terkait, khususnya BNPP.
"Saya akan minta instansi terkait memberi perhatian khusus menyangkut tiga hal di kawasan tersebut. Pertama infrastruktur, baik jalan maupun listrik. Kenapa ini prioritas utama, supaya hilang anggapan di sebelah (Malaysia) terang, tapi di sebelah (Kalbar-Indonesia) kita gelap gulita," kata Naja.
Kedua, layanan publik khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Yang terakhir, sarana perekonomian masyarakat, di antaranya pasar.
"Jangan ada kepala di NKRI, tapi perut di Malaysia. Saya lihat di Camar Bulan, wilayah tersebut cukup produktif. Masih ditemukan tanaman lada. Tentu ini pasti ditanam warga, kenapa tak dikembangkan," tuturnya.