KOTA PADANG PATUT DICONTOH

PADANG, Pelaksanaan program KTP elektronik (e-KTP) di Kota Padang yang tengah berjalan, mendapat apresiasi yang cukup bagus dari anggota Komisi II DPR-RI.

Apresiasi diberikan ketika mereka melakukan peninjauan langsung ke lapangan, Jumat (2/12). Tak hanya puas, Komisi II juga menyatakan apa yang dilakukan Pemko Padang patut diteladani daerah lain di Sumbar dan juga Indonesia.

“Saya tidak katakan sukses karena program ini masih berlangsung, namun secara umum pelaksanaannya cukup bagus dan kami merasa puas dengan sistem yang tengah berjalan,” kata Ketua Komisi II DPR-RI, Abdul Wahab Dalimunte pada Haluan, Ju­mat (2/12) usai peninjauan yang dilakukannya.

Dengan memboyong 12 anggotanya seperti Budiman Sudjatmiko, Nurat Nasir, Ab­dul Gafar, Ign Mulyono, Ma­riani A Baramuli, Zainun Ahmad, Hermanto, Nanang Samudera dan lain sebagainya, Abdul Wahab melakukan peninjauan tak hanya pada proses perekaman data, namun mulai dari proses pendaftaran, registrasi ulang hingga proses akhir.

Walau program KTP elek­tro­­nik masih berlangsung, namun Abdul Wahab melihat tak banyak hal yang musti dibenahi Pemko Padang. Ma­lah secara berseleroh, dia mengatakan apa yang di­lakukan di Kota Padang telah bagus dan tak perlu lagi di­berikan masukan.

“Walikota tahu apa yang akan dilakukannya, jadi tak perlu lagi diberi masukan,” katanya tertawa lepas.

Senada dengan Abdul Wa­hab, Budiman Sudjatmiko menyebutkan dirinya merasa puas dengan apa yang telah dilakukan. Namun demikian, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini tetap meminta Pemko Padang untuk membenahi manajemen penge­lolaan pembuatan KTP elektro­nik serta memperbesar ruang tunggu bagi warga yang akan direkam datanya.

“Tak banyak hal yang harus di­lakukan, akan tetapi per­soalan manajemen pengelolaan perlu dibenahi serta perluas ruang tunggunya,” kata Bu­diman.

Walikota Padang, Fauzi Bahar cukup surprise dengan penilaian anggota Komisi II DPR-RI tersebut. Apalagi Pemko Padang melaksanakan kegiatan KTP elektronik hanya dengan jumlah mesin yang terbatas.

“Sebelum mesin baru da­tang dua minggu lalu, jumlah mesinnya di Kota Padang hanya 22 unit atau dua unit per kecamatan. Dengan mesin yang saat ini tercatat sebanyak 37 unit, memang masih kurang dari idealnya sebanyak 45 unit. Namun kami akan tetap bekerja maksimal. Dan alhamdulillah hingga akhir November jumlah wajib KTP yang berhasil didata tercatat sebanyak 238 ribuan dari 615.299 wajib KTP atau telah mencapai 38,8 persen,” urainya.

Meski saat ini mesin pere­kam datanya masih ter­batas, namun Walikota optimis da­lam tiga bulan ke depan proses pendataan telah selesai tuntas sehingga awal April 2012 seluruh warga Kota Padang telah memiliki KTP elektronik.

Usai kunjungan anggota Komisi II DPR-RI, rencananya pada Minggu (4/12) Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan jajarannya juga akan me­lakukan peninjauan KTP elek­tro­nik di tempat yang sama yaitu kantor camat Koto Ta­ngah. (h/ted)HALUAN