PADANG, Wakil Walikota Mahyeldi Ansyarullah mendukung keberadaan Barisan Dubalang Paga Nagari, sebagai wujud keprihatinan maraknya penyakit masyarakat di Kota Padang.
“Saya mendukung dibentuknya Barisan Dubalang Paga Nagari, karena dapat membantu PemkoPadang dalam memberantas maksiat dan penyakit masyarakat. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam memberantas maksiat apalagi Kota Padang memiliki masyarakat yang cukup banyak, dan daerah yang begitu luas,” ujarnya, Rabu (25/1).
Dengan adanya Barisan Dubalang Paga Nagari ini, diharapkan penyakit masyarakat secara bertahap dapat dikurangi.
Bahkan sama sekali tidak ada, meskipun kurang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.
Selain itu, menurutnya dengan anggaran yang terbatas pada APBD, pemerintah tidak dapat melakukan peningkatan SDM bagi Satpol PP, sehingga diperlukan dukungan dari Barisan Dubalang Paga Nagari dalam pemberantasan maksiat.
Barisan Dubalang Paga Nagari ini hendaknya berkoordinasi dengan Satpol PP dalam pemberantasan maksiat, sehingga ada kekompakan dalam memberantas penyakit masyarakat.
“Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi untuk mewujudkan Barisan Dubalang Paga Nagari sehingga tidak membuat masyarakat terkejut dengan adanya barisan yang dibentuk oleh masyarakat ini,” lanjut Mahyeldi.
Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Albert Hendra Lukman kurang mendukung keberadaan Barisan Dubalang Paga Nagari, karena akan berbeda antara aturan adat dan aturan umum.
“Dengan dibentuknya Barisan Dubalang Paga Nagari ini, menandakan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Satpol PP, sehingga mereka membentuk barisan tersebut,” kata kader PDIP ini.
Menurutnya, seharusnya pemerintah mengoeksi diri dengan dibentuknya barisan ini oleh masyarakat menandakan ketidakmampuan dari Satpol PP. Kalau masayarakat percaya dengan Satpol PP, maka tidak akan ada barisan tersebut.
Untuk itu, diminta pemerintah segera benahi Satpol PP, dan tingkatkan SDM-nya, sehingga, peran Satpol PP dapat diperhitungkan, dan bukan lagi sebagai SKPD buangan. “Selain itu, keterbatasan anggaran bukan menjadi masalah untuk peningkatan SDM. Sebab, tergantung dari SKPD itu mengefisienkan anggaran,” sebutnya.(h/ade)http://www.harianhaluan.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar