Featured Video

Kamis, 26 Januari 2012

WAWAKO DUKUNG PENGAKTIFAN DUBALANG-Padang


PADANG, Wakil Walikota Mahyeldi Ansya­rullah mendukung keberadaan  Barisan Dubalang Paga Na­gari, sebagai wujud kepri­hatinan maraknya penyakit masyarakat di Kota Padang.

“Saya mendukung diben­tuknya Barisan Dubalang Paga Nagari, karena dapat membantu PemkoPadang dalam memberantas maksiat dan penyakit masyarakat. Pemerintah tidak dapat ber­jalan sendiri dalam membe­rantas maksiat apalagi Kota Padang memiliki masyarakat yang cukup banyak, dan daerah yang begitu luas,” ujarnya, Rabu (25/1).
Dengan adanya Barisan Dubalang Paga Nagari ini, diharapkan penyakit masya­rakat secara bertahap dapat dikurangi.
Bahkan sama sekali tidak ada, meskipun kurang menda­patkan duku­ngan dari ber­bagai pihak.
Selain itu, menurutnya dengan anggaran yang terba­tas pada APBD, pemerintah tidak dapat melakukan peningkatan SDM bagi Satpol PP, sehingga diperlukan dukungan dari Barisan Dubalang Paga Na­gari dalam pemberantasan maksiat.
Barisan Dubalang Paga Nagari ini hendaknya  berkoor­dinasi dengan Satpol PP dalam pemberantasan mak­siat, sehingga ada kekom­pakan dalam memberantas penyakit masyarakat.
“Selain itu, perlu dilaku­kan sosialisasi untuk mewu­judkan Barisan Dubalang Paga Nagari sehingga tidak membuat masyarakat terkejut dengan adanya barisan yang dibentuk oleh masyarakat ini,” lanjut Mahyeldi.
Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Albert Hendra Lukman kurang mendukung keberadaan Bari­san Dubalang Paga Nagari, karena akan berbeda antara aturan adat dan aturan umum.
“Dengan dibentuknya Ba­ri­san Dubalang Paga Nagari ini, menandakan adanya keti­dakpercayaan masyarakat terhadap Satpol PP, sehingga mereka membentuk barisan tersebut,” kata kader PDIP ini.
Menurutnya, seharusnya pemerintah mengoeksi diri dengan dibentuknya barisan ini oleh masyarakat mena­n­dakan ketidakmampuan dari Satpol PP. Kalau masayarakat percaya dengan Satpol PP, maka tidak akan ada barisan tersebut.
Untuk itu, diminta peme­rintah segera benahi Satpol PP, dan tingkatkan SDM-nya, sehingga, peran Satpol PP dapat diperhitungkan, dan bukan lagi sebagai SKPD buangan. “Selain itu, keter­batasan anggaran bukan menjadi masalah untuk pe­ning­katan SDM. Sebab, tergantung dari SKPD itu mengefisienkan anggaran,” sebutnya.(h/ade)http://www.harianhaluan.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar