Foto: dok.detikFinance
Demikian disampaikan oleh Mantan Dirjen Pajak Fuad Bawazier saat menjadi narasumber Badan Anggaran (Banggar) DPR soal pemaksimalan penerimaan pajak di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2012).
"Yang harus dikejar adalah wajib pajak perusahaan asing atau PMA itu ditempatkan petugas pajak permanen di perusahaan itu bersama orang BPKP. Kita tahu di AS seluruh perusahaan besar ada petugas pajak yang standby memata-matai dan memonitor. Kenapa di PMA dan wajib pajak besar? PMA itu pembayar pajaknya brengsek, tidak ada pajak yang bisa diharapkan," papar Fuad.
Karena itu menurut Fuad, tidak pantas jika pemerintah mengejar pajak dari sektor UKM untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Harusnya justru perusahaan besar yang dikejar pemerintah.
"UKM itu tidak ada pembukuan dan pencatatan, janganlah diuber. Cukup disederhanakan PPh maksimal 0,5-1% dari penjualan maksimal. Masak pengusaha mikro dipajaki, mikro itu omzetnya Rp 5 miliar ke bawah penjualannya, jangan dibikin rusuh," kata Fuad.
Menurut Fuad, saat ini jumlah perusahaan asing yang menjadi wajib pajak jumlahnya mencapai 4.300. Tapi menurut Fuad ada keanehan, karena pembayaran pajak 4.300 perusahana asing ini lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak BUMN yang jumlahya hanya 200 saja.
"Oleh karena itu tempatkanlah pegawai pajak di situ (perusahaan asing dan besar) yang digaji langsung oleh Ditjen Pajak," tegas Fuad.
http://finance.detik.com/read/2012/01/31/142517/1830380/4/fuad-bawazier-perusahaan-asing-pembayaran-pajaknya-brengsek
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar