Ia menyebutkan banyak maling dalam pendistribusian BBM bersubsidi. Pasalnya dari kuota BBM bersubsidi yang disediakan pemerintah, hanya 14,47% BBM subsidi yang sampai pada sasaran atau masyarakat yang berhak menerima.
"BBM bersubsidi yang tepat sasaran hanya 14,47%, malingnya terlalu banyak, mau profesi apa saja itu ada (malingnya), DPRD-nya ada, orang Pertamina-nya ada, nelayannya ada, banyak," ungkapnya dalam Diskusi ILUNI UI bertajuk "Mengkaji Alternatif Kebijakan BBM: Tambah Subsidi, Pembatasan atau Kenaikan Harga", UI Salemba, Jakarta, Kamis (9/2/2012).
Tubagus menyatakan adanya maling tersebut karena kurangnya pengawasan pemerintah karena Indonesia memiliki wilayah yang luas.
"Itu memang sulit bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang luas sekali begitu lepas dari depo, tidak mungkin seluruhnya diawasi, bisa saja lari ke mana-mana. Jadi karena memang terbatasnya personal pemerintah dalam melakukan pengawasan sedangkan luar biasa luas, tapi apapun upaya pemerintah harus didukung," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Tubagus, diperlukan kerjasama semua pihak guna melakukan pengawasan. "Semua harus bekerjasama tidak bisa diserahkan begitu saja, melibatkan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi, dan satu hal yang paling penting adalah BBM bersubsidi tidak untuk semua orang, namanya subsidi itu untuk rakyat miskin, tidak mampu. Masa tidak ada pembedaan antara orang kaya dan miskin," pungkasnya.
Tubagus menambahkan selain begitu banyaknya BBM bersubsidi yang bocor, masalah lainnya adalah adanya fenomena mafia impor BBM. Mafia impor BBM membuat Indonesia disiapkan untuk selalu mengimpor BBM.
(nia/hen)
http://finance.detik.com
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar