SBY PERSILAKAN PKS MUNDUR

Meski Presiden SBY menganggap PKS sudah keluar dari koalisi, namun Presiden PKS tak mau menanggapinya. Sementara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyarankan kepada SBY, jika ada reshuffle kabinet, lebih baik kur­si menteri yang akan di­kosongkan di­be­rikan kepada profesional.

 Pre­­siden Su­silo Bambang Yu­dho­yono meminta Par­tai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundurkan diri sebagai mi­tra koalisi pen­dukung pe­merintah.

“Saya perlu meng­garis­bawahi, bagaimana code of conduct, butir kelima, bila memang tidak ada kebersamaan, partai bersang­kutan dapat mengundurkan diri,” ujar Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden RI, Jakarta, Senin (9/4).

SBY, kata Julian, tidak berke­nan mengumumkan posisi PKS dalam koalisi kepada publik. Menurutnya tidak ada keharusan bagi SBY untuk melakukan itu. “Untuk PKS, presiden tidak akan menyampaikan langsung menyam­paikan pernyataan. Tidak ada keharusan presiden menyampaikan hal itu. Hak konstitusionalnya, memberhentikan dan mengangkat kabinet,” jelas Julian.

“Kalau nantinya ditanyakan menyampaikan secara langsung, konteksnya soal reshuffle kabinet, bukan soal penyikapan terhadap parpol koalisi. Belum tentu juga, tidak ada yang mengetahui apakah ada reshuflle atau tidak, karena itu hak konstitusi presiden,” tandas Julian menambahkan.

Presiden SBY mempertanyakan etika PKS yang memilih tetap berada di koalisi partai pendukung pemerintah. “Secara etika di dalam partai politi koalisi itu yang sekarang dipertanyakan,” ujar Julian Aldrin Pasha.

Julian mengatakan, SBY memin­ta PKS mengundurkan diri sebagai mitra koalisi pemerintah, karena sering berseberangan dengan sikap pemerintah. PKS pun diminta memahami tata etika (code of conduct) koalisi, sehingga tanpa perlu diumumkan lagi dengan sendirinya keluar dari koalisi.

Meski begitu, sikap SBY terha­dap menteri yang berasal dari PKS belum menunjukan adanya rencana perom­bakan kabinet. “Sejauh mereka tidak ada reshuffle, mereka harus bekerja sebagaimana tugas mereka sebagai menteri,” kata Julian.

PKS Bergeming

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan bahwa apapun yang dikatakan oleh Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha tidak akan ditanggapi PKS. “Itu hak siapapun untuk bicara apapun. Kami tidak menyikapi apa-apa terhadap itu,” jelas Luthfi kepada Inilah.Com, Senin (9/4).

Luthfi mengatakan, PKS menilai pernyataan Julian tidak bisa mewakili SBY. “Saya tidak ingin komentar kalau belum ada yang formal. Saya tidak menunggu dan tidak ada yang harus ditunggu bicara tentang koalisi,” katanya.

Hanya saja, dalam persoalan perjalanan koalisi, PKS telah mempersiapkannya. PKS, lanjutnya, akan membeberkan sejauh mana kebersamaan mereka dalam koalisi. “Kita mempersiapkan perjalanan selama koalisi. Tunggu akan ada waktunya PKS bicara masalah koalisi,” ujar Luthfi.

Oposisi Jalanan

Pengamat politik Yudi Latif mengatakan jika PKS dikeluarkan dari koalisi maka akan menambah kekuatan oposisi jalanan. “Kalau PKS dikeluarkan, berarti menambah kerumitan pemerintah menghadapi oposisi jalanan. Harus diingat, PKS didukung massa mahasiwa yang solid dan disiplin,” kata Yudi di gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Presiden SBY sendiri sampai saat ini tidak punya keberanian untuk mengambil risiko politik. Kalau PKS ditarik dari kabinet, PKS sepenuhnya di luar kabinet. Di sisi lain, tingkat kepercayaan kepada pemerintah kian surut, apalagi dukungan parlemen kian rapuh. Adapun sikap Partai Golkar sangat sesuai dengan kepentingan.

“Kalau parlemen rapuh, dan PKS dikeluarkan, berarti menambah kerumitan pemerintah menghadapi oposisi jalanan. Harus diingat, PKS didukung massa mahasiwa yang solid dan disiplin,” katanya.

Menurut Yudi, SBY akan men­cari solusi paling aman. Kalau PKS tidak ditendang, justru SBY kehi­langhan muka karena dituding sebagai peragu dan tidak memiliki keberanian. Koalisi itu di peme­rintahaan, apa artinya ditendang dari setgab. SBY paling barangkali akan mencopot satu menteri. Langkah ini agar SBY tidak kehila­ngan muka.

Soal pendelegasian Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie oleh SBY untuk umumkan posisi PKS di koalisi, menurut Yudi sama saja Presiden SBY tidak mau mengambil seluruh risikonya. Risiko penen­dangan PKS ini berat. Presiden SBY tidak mau ambil risiko semua, dia ingin tangannya bersih. Makanya dia delegasikan ke Ical. Kalau ada sesuatu, dia tidak bertang­gungja­wab. Suatu saat jika koalisi tidak solid, sebagai konsekuensi PKS tidak ada.

Yudi mengatakan, saat ini PKS di atas angin. Meski telah dikeluar­kan dari setgab koalisi, tapi belum ada konsekwensi di kementerian. Koalisi di parlemen adalah boho­ngan yang riil di kabinet. “Saya kira SBY dalam kesulitan serius, dia pikir ada keberanian dari pimpinan koalisi,” ujarnya.

Dia menilai, jika PKS keluar dari koalisi, DPR tidak solid. Apalagi, Partai Golkar jika sesuai kepentingan dia dukung. Kalau PKS dibuang, akan memperkuat oposisi jalanan. SBY kepentingan saat ini selamat sampai 2014. Makanya dia sangat hati-hati mengeluarkan PKS, karena akan memperuncing oposisi jalanan.

Dari Profesional

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyarankan kepada SBY, jika ada reshuffle kabinet, lebih baik kursi menteri yang akan dikosongkan diberikan kepada profesional dan bukan kader partai.

“Ketum kami menyarankan jika ada pergantian (menteri) lebih baik diberikan kepada kalangan profe­sional, supaya ada kenanganlah buat pemerintahan ini,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar Nurul Arifin di gedung DPR, Senayan, Senin (9/4).

Nurul pun membantah petinggi partainya telah menyodorkan nama calon menteri kepada Presiden SBY. “Tidak ada, kita sadar penuh dan itu hak prerogatif presiden,” ujar Nurul.

Nurul mengatakan, sejak awal Ketua Umum Partai Golkar Abu­rizal Bakrie atau Ical menyarankan kepada SBY untuk memberikan kursi menteri kepada profesional dan bukan kader partai.

“Ketum kami menyarankan jika ada pergantian (menteri) lebih baik diberikan kepada kalangan profe­sional, supaya ada kenanganlah buat pemerintahan ini,” jelasnya.

Sebelumnya, beberapa petinggi Partai Golkar dan Ical melak­sanakan rapat di hotel Grand Indonesia, Minggu (8/4). Dalam rapat itu diduga Golkar membahas mengenai kursi menteri PKS yang bakal kosong dan kemungkinan akan diberikan kepada kader Golkar. (h/dn/inl/met)

http://www.harianhaluan.com