KOMPAS/LUCKY PRANSISKAMasyarakat yang menamakan Solidaritas Kemanusiaan untuk Papua, berunjuk rasa di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Kemanan di Jakarta, Rabu (13/6/2012). Mereka meminta pemerintah segera menuntaskan kasus penembakan di Papua dan meminta militer ditarik dari Bumi Cendrawasih.
Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle Syahganda Nainggolan menegaskan, pemerintah tidak layak menjadikan Papua sebagai daerah operasi Detasemen Khusus (Densus) 'Anti Teror' 88 Polri.
"Langkah itu hanya akan membuat kemelut persoalan Papua semakin keruh di samping menyebabkan masa depan situasi keamanannya malah tidak terkendali," katanya di Jakarta, Sabtu (16/6/2012). Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi rencana pemerintah menjadikan Papua sebagai daerah operasi Densus 88 Anti Teror.
Syahganda melanjutkan, kalau Presiden SBY menginginkan kondisi dan rasa aman masyarakat Papua terpulihkan, pilihannya jangan mengirim pasukan Densus 88. Sebab, ini bukan ladang tepat untuk operasi peperangan bagi Densus 88, yang karakternya spesifik hanya untuk memerangi para teroris.
Persoalan di Papua, menurut Syahganda, bersifat kompleks dengan akar utamanya adalah kesejahteraan dan pemenuhan aspek keadilan. "Jadi dengan ribuan aparat keamanan yang kini ada di Papua, baik Polri maupun TNI, sebenarnya terbilang cukup memadai sejauh langkah-langkahnya terfokus secara profesional pada pengupayaan damai warga Papua," ujarnya.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar