Demo yang dilakukan oleh buruh di depan Kantor Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (13/11) siang, mulai memanas.
Para buruh mulai berusaha masuk ke halaman dengan cara mengoyang pagar di depan Kantor Balaikota DKI. Melihat aksi para buruh yang mulai memanas, ratusan personel kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) yang sedang duduk di halaman langsung berdiri di depan pintu Balai Kota.
Situasi memanas saat mendengar informasi bahwa ada perwakilan dari serikat buruh yang hadir di dalam sidang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2013 yang digelar oleh Dewan Pengupahan DKI di ruang pertemuan lantai II Balaikota. Padahal, pada pertemuan serupa yang digelar Dewan Pengupahan DKI Jumat (9/11), perwakilan buruh telah menyampaikan aspirasi penetapan UMP 2013 sebesar Rp2.799.067 atau 141,45% dari nilai Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) sebesar Rp1.978.789.
Namun, pertemuan tidak bisa dilanjutkan mengingat tidak satu pun perwakilan pengusaha hadir saat itu. "Kami minta Jokowi atau Ahok yang datang menemui kami. Pertemuan buruh dengan Dewan Pengupahan dan Apindo selalu merugikan. Kami tidak akan masuk ke dalam, kecuali pak gubernur atau wakil gubernur DKI mengundang ke dalam untuk menghadiri sidang Dewan Pengupahan," ungkap seorang koordinator demo di atas mobil pik up dengan menggunakan pengeras suara.
Selama kurang lebih lima menit, aparat kepolisian bernegosiasi. Alhasil, Sekretaris Jendeal Forum Buruh DKI, Mohammad Toha, didampingi sejumlah perwakilan serikat pekerja masuk ke dalam gedung Balaikota, guna memastikan tidak ada satu pun perwakilan buruh hadir dalam sidang Dewan Pengupahan DKI.
Toha mengatakan, perwakilan buruh yang duduk di Dewan Pengupahan DKI tidak akan menghadiri sidang penetapan UMP DKI 2013 yang berlangsung siang ini. "Tidak ada lagi pertemuan, karena pada hari Jumat siang, perwakilan serikat buruh telah menyampaikan tuntutan angka penetapan UMP DKI 2013 dan sepakat tidak akan hadir lagi dalam sidang penetapan UMP hari ini," ujarnya.
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar